Samarinda – “Otorita IKN harus lebih memperhatikan masyarakat dengan membangun komunikasi dengan ORMAS dan LSM. Secara khusus, harus banyak turun ke lapangan. Disampaikan Erly Sopiansyah Bendahara Umum Gerakan Rakyat Kaltim Bersatu (GRKB), menyampaikan aspirasi masyarakat dalam wawancara khusus. Warung Kopi Kong Djie, Citra Niaga. Kota Samarinda. Senin (20/02/2023)
“Kami sendiri GRKB sebagai ormas belum pernah ketemu dengan pengurus Otorita IKN, kami hanya ingin bersilahturahmi dengan OIKN. Terkait deputi IKN harusnya ditambah lagi Dua orang dari Kaltim, karena masih banyak orang pintar di Kaltim yang tidak dianulir, tidak diikutsertakan,”. Tutur Erly
Erly berpendapat, bahwa UU IKN masih perlu di revisi kembali karena masih belum maksimal, terutama bagian lowongan pekerjaan, karena masyarakat lokal ini minta diprioritaskan dari segi pekerjaan sehingga UU IKN harus benar-benar mengatur secara detail tentang hal tersebut, termasuk dari pemerintah pusat tidak memberikan persyaratan yang sulit sehingga masyarakat daerah juga bisa berpartisipasi.
“Yang terpenting jangan sampai masyarakat lokal merasa tersingkirkan, saya yakin pemerintah daerah akan memberikan yang terbaik dengan adanya IKN ini kepada masyarakat lokal/daerah. Masyarakat lokal juga harus mempersiapkan diri terhadap persyaratan yang ada. Terkait persaingan yang akan terjadi, saya yakin kita masyarakat lokal juga tidak akan kalah dengan masyarakat luar daerah”, tutur Erly.
Lanjut Erly, masyarakat lokal sangat mendukung penuh dibangunnya IKN, akan tetapi disisi lain juga mereka menolak terhadap ganti rugi yang dianggap tidak umum, tidak layak terhadap tanah mereka. Pemerintah harus segera mengakomodir permasalahan ini secepatnya dan juga diharapkan tidak ada mafia tanah pada proses ini sehingga tidak terjadi konflik berkepanjangan.
“Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan pengusaha lokal. Mereka mengeluhkan harga yang diajukan pemenang tender karena jauh berbeda. Pemenang tender, mereka memakai harga di Jawa yang tentu saja sangat jauh berbeda dengan harga disini, mulai dari tenaga lokalnya, harga upah-hutangnya sangat jauh. Jika terus seperti ini tentu saja pengusaha lokal akan mundur teratur, hal ini akan menyebabkan terjadi asumsi liar bahwa pemenang tender dengan sengaja melakukan hal tersebut agar masyarakat lokal tidak bisa ikut berpartisipasi dan ini sangat merugikan”, tutur Erly.
“Terkait tambang dan migas, saya kira selama masih ada harus tetap dilaksanakan secara maksimal. Mungkin yang dimaksud pemerintah dengan penghijauan adalah daerah sekitar IKN. Untuk daerah lain harus tetap diadakan tambang dan migas ini, karena pendapatan terbesar di Indonesia kontribusinya adalah Kaltim dan sumber utamanya adalah sumber daya alamnya. Jadi saya kira itu perekonomian utama masyarakat sekitar, tidak perlu dihapuskan begitu saja, harus di imbangi bagaimana caranya agar tambang dan migas tetap berjalan sehingga tidak mengganggu pembangunan di sekitar IKN dan juga kesejahteraan masyarakat daerah. Kita bisa membahas kembali yang dikatakan pak Isran; “Jika pemerintah pusat tidak sanggup membangun IKN, biar pemerintah daerah yang membangunnya””, tutur Erly.
“Sekali lagi saya berharap terhadap pemerintah pusat dan terutama kepada pak Bambang sebagai pemimpin OIKN, bahwa harus ada prioritas terhadap masyarakat Kaltim. Jangan sampai hanya sekedar kepengurusan saja, tetapi menjalankan tugasnya masyarakat Kaltim tidak dilibatkan. Kami, saya dan teman-teman Ormas sangat menampung aspirasi masyarakat sebagai organisasi kepemudaan, ormas-ormas. Otorita IKN Perlu memaksimalkan Sosialisasi dengan Ormas. tutur Erly sebagai penutup.
Warta Kaltim @2023-Reynaldy
