SAMARINDA– Kebijakan terkait pemindahan ibukota negara dari pulau Jawa ke Kalimantan itu sebenarnya merupakan keputusan yang tepat. dilihat dari Produk Domestrik Bruto (PDB) di Indonesia yang 59persen itu ada di pulau Jawa memang menjadi suatu alasan tepat, jika Pemerintah ingin memindahkan Ibu Kota Negara dari Pulau Jawa ke Kalimantan untuk pemerataan ekonomi. Disampaikan Auliansyah, S.Kel.,M.Si Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman (Unmul), Kampus FEB Unmul, Senin (01/03/ 2023)
Auliansyah Menjelaskan Perekonomian masih berpusat di Pulau Jawa sebesar 59 Persen, kemudian Sumatera 21persen Kalimantan 8 persen. Jadi ini adalah suatu kebijakan yang tepat kalau misalnya alasannya adalah pemerataan apalagi di kawasan Timur Indonesia kemudian, Untuk pembangunan ibukota juga bisa melihat ada sebuah keselarasan dengan isu- isu terkini terbaik perubahan iklim dimana nantinya akan pencegahan- pencegahan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim itu sudah dimulai.
Lanjutnya Jika dengan dipahami sebagai misalnya harus selaras dengan alam 75 Persen Total luas kawasan yang tersedia ini diperuntukkan untuk ruang hijau, 60 persen area melindung, 10 persen nya untuk produksi makanan kemudian cita-cita karbon dan penurunan suhu 2 persen. Artinya ini menggunakan transportasi publik jadi tidak ada lagi yang pakai transportasi pribadi itu yang akan didorong di sana. Tutur Auliansyah
“Ruang ekonomi untuk semua artinya peluang ekonomi untuk semua itu 0 persen. Apa Enggak akan ada kemiskinan? tentu itu menjadi sebuah perencanaan yang baik yang saya lihat terkait apa yang diinginkan oleh IKN kemudian apa yang ingin dituju oleh Provinsi Kalimantan Timur Sebenarnya ada. Ada kesamaannya makanya sinergitas harus ada. Misalnya Kalimantan mengusung tema pembangunan Green ekonomi, pembangunan hijau.” Tutur Auliansyah
Berkelanjutan itu sudah dilakukan sejak beberapa tahun silam ya makanya kesamaan dan pemerintah provinsi itu harus sinerginya harus sangat baik untuk mencapai apa yang ingin dicapai di IKN itu seperti misalnya 75 persen, penurunan suhu 2 persen itu harus disinergikan. IKN akan mengandalkan wilayah – wilayah yang ada di Kalimantan Timur misalnya di Balikpapan sektor-sektor energi rendah karbon, kemudian bahan kimia, produk kimia, Petrokimia, dan Farmasi terintegrasi di Samarinda akan dibangun sektor energi rendah karbon juga kemudian di wilayah Kalimantan Timur itu akan dibangun industri pertanian. Tutur Auliansyah
Berkelanjutan ekosistem dilakukan tidak di kawasan industri di Muara Jawa, juga akan dibangun energi rendah karbon, Farmasi integrasi kemudian dilalui MBTK juga akan menjadi salah satu, kalau saya melihat Kalimantan Timur punya peran kunci di situ untuk menunjang apa yang dicita-citakan terkait penurunan suhu 2 persen tadi kemudian pemenuhan pangan tentu akan mengandalkan di wilayah Kaltim dan wilayah di sekitarnya pemerintah Kalimantan Timur dan harus memperkuat Sinar kita di dalam implementasi pembangunan berkelanjutan ya khususnya yang ada di dalam SDGs dicapai bersama penyesuaian untuk pembangunan di IKN.
cita-cita atau ingin pemerintah provinsi akan berhasil kalau terjadi di Balikpapan dan Samarinda itu harus terintegrasi juga dengan harus didorong juga di wilayah Samarinda dan Kaltim. ya di Balikpapan harus didorong juga untuk membatasi itu kepemilikan kendaraan-kendaraan pribadi kemudian transportasi publik harus tersambung semua itu yang ini nah kemudian videonya adalah sketsa tenaga kerja nah itu harus sekian persen tenaga kerja lokal yang persentasenya dan tidak ada instrumen hukum yang mengatur.” Tutur Auliansyah
“Pemerintah harus bijak melihat itu kalau misalnya tenaga kerja kasar yang tidak perlu didatangkan cukup dikenal ada misalnya yang dipakai Jadi saran saya untuk menghindari konflik sosial itu ya pemerintah bekerja keras mengidentifikasi ini sumber tenaga kerja yang ada di Kaltim ini seperti apa karakteristiknya harus ada mapping yang dilakukan , jadi kesimpulannya adalah Pembangunan berkelanjutan Harus terintegrasi kemudian harus banyak kolaborasi antar IKN dan Pemprov Kaltim kemudian pemenuhan ketenagakerjaan juga harus melakukan mapping spesifik terkait apa yang dibutuhkan di IKN pemerintah Kaltim harus mempunyai data mapping tersebut dari ketenagakerjaan”. Tutup Auliansyah
Warta Kaltim @2023- SIS-6
