NEWS:

  • Bayar Pajak Lebih Mudah, Perlindungan Lebih Pasti, Jasa Raharja Dukung Transformasi Layanan Publik
  • Sinergi Teori dan Fakta: Mahasiswa Pembangunan Sosial Unmul Kunjungi BKKBN Kaltim
  • Harwan Muldidarmawan Paparkan Peran Compliance dan Ethics sebagai Kunci Keberlanjutan Organisasi di Universitas Gadjah Mada
  • Kementerian Kebudayaan Jajaki Kolaborasi dengan Danantara dan Jasa Raharja Hadirkan Museum Film di Kota Tua Jakarta
  • Siaga Lebaran 2026 Ditutup, Jasa Raharja Catat Tren Positif Keselamatan Periode Mudik Lebaran 2026

Samarinda – Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman menggelar kuliah lapangan dengan mengunjungi di Kantor Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Kamis (16/4/2026). Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman langsung kepada mahasiswa mengenai implementasi kebijakan kependudukan di daerah.

Dosen pengampu mata kuliah Pembangunan Berwawasan Kependudukan, Sarifudin, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa kuliah lapangan ini merupakan upaya mendekatkan mahasiswa dengan realitas data kependudukan yang dinamis.

“Mahasiswa Pembangunan Sosial hari ini berkunjung ke BKKBN dalam rangka mensinergikan teori dengan kondisi faktual kependudukan,” ujar Sarifudin.

Ia menambahkan, melalui diskusi langsung dengan praktisi, mahasiswa diharapkan mampu menyerap materi yang lebih berkualitas. “Dengan diskusi hari ini, mahasiswa mendapat materi yang lebih mendalam sehingga pendidikan kita semakin unggul,” tegasnya.

8ee5ce46 2eee 4513 b0c0 0e9c37f90cc8Membedah Indikator IPBK

Dalam sesi pemaparan, Novi Hendrayanti, S.KM., M.KM., perwakilan BKKBN Kaltim, menyambut antusiasme mahasiswa dalam membedah isu-isu strategis kependudukan. Ia menekankan pentingnya memahami alat ukur pembangunan kependudukan, salah satunya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK).

“Kita berdiskusi mengenai isu-isu kependudukan, mulai dari bonus demografi, tantangan ke depan, hingga IPBK sebagai alat ukur pembangunan,” jelas Novi.

Berdasarkan data, IPBK Kalimantan Timur tahun 2025 mencapai 71,1, masuk kategori “Menengah Atas”. Indeks ini diukur melalui lima dimensi utama: partisipasi, keberlanjutan, inklusivitas, holistik integratif, dan kesetaraan.

Transformasi Data Menjadi Kebijakan

Novi juga menyoroti pentingnya keterlibatan akademisi dalam melihat proses pengelolaan data kependudukan di tengah tantangan pembangunan, termasuk dampak pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan Timur.

“Harapannya, mahasiswa tidak hanya belajar teori di kelas, tetapi juga melihat bagaimana data dikelola dan dijadikan kebijakan nyata untuk masyarakat,” pungkasnya.

Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab intensif mengenai tantangan sektor informal, pengangguran muda, hingga strategi penurunan stunting di kabupaten/kota se-Kaltim. Pihak BKKBN berharap kunjungan ini menjadi bekal berharga bagi mahasiswa dalam menyusun riset maupun tugas akademik berbasis data faktual.

90f7354d 62c1 495b b0fd 9a5caa138910
Warta Kaltim @2026. Penulis: Zhufinka, Zhuhaidah, Yulianto, M,Purwanto Ed. Jul

WARTA TERKAIT

WARTA UPDATE

« »