NEWS:

  • Seluruh Korban Meninggal Dunia Akibat Tabrakan Minibus Vs Sepeda Motor di Langkat Mendapat Santunan Jasa Raharja
  • Jasa Raharja Jamin Seluruh Penumpang Bus Pariwisata yang Mengalami Kecelakaan di Tol Pandaan-Malang
  • Pastikan Kesiapan Seluruh Personel, Rivan A. Purwantono Pimpin Apel Pengamanan Mudik Nataru Jasa Raharja
  • Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2024, Jasa Raharja Sampaikan Komitmen Dukung Upaya Strategis Seluruh Stakeholder
  • Terlibat Aktif dalam Posko Terpadu Angkutan Nataru 2024, Dewi Aryani Suzana Sampaikan Peran Kurusial Jasa Raharja

SAMARINDA – Peran pemuda tidak boleh lepas dari tugas dan kewajibannya sebagai “kontrol sosial” terhadap segala bentuk kebijakan negara. IKN ini bentuk kebijakan negara, maka dalam konteks kepemimpinan, pemuda harus melihat kebijakan ibu kota negara sudah berjalan sesuai dengan apa yang menjadi impian awal.

Demikian yang disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kalimantan Timur ( DPD GMNI Kaltim), Andi Muhammad Akbar yang menyoroti peran kepemimpinan pemuda dalam pembangunan IKN, di kampus Unmul, Samarinda, Rabu (02/11/2022).

Menurut mantan Presiden BEM FISIP Unmul ini, peran pemuda itu kan tidak boleh lepas dari tugas dan kewajibannya sebagai “kontrol sosial” terhadap segala bentuk kebijakan negara.

IKN ini kan bentuk kebijakan negara, tentu dia memiliki dampak-dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat. Nah ketika dampak itu ada sesuatu yang negatif, maka disitulah peran anak muda dalam konteks meluruskan situasi yang tadi tidak ideal.

“Konteks kepemimpinan pemuda dalam hal ini adalah bagaimana melihat ibu kota negara bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi impian yang di awal. Nah impian di awal ini ada banyak sekali misalnya menjadi kota smart, green city, dia tidak menggusur lahan masyarakat, dia tidak menebang hutan, dia tidak menganggu ruang hidup masyarakat adat, dsb.

Dalam konteks pemuda, dia harus mengawal persoalan-persoalan ini agar situasi yang ditakutkan akan terjadi saat pembangunan ikn tersebut tidak terjadi”, tutur Ketua Bidang Politik Ikatan Kekeluargaan Pelajar Mahasiswa Sulawesi Selatan (Ikami Sulsel).

Dia melanjutkan, dalam konteks bagaimana cara berkompetisi anak muda, tentu bahwa situasi sekarang adalah bagaimana anak muda ini mulai mengembangkan ilmu pengetahuan yang lebih punya keahlian dalam konteks melihat pembangunan ibu kota negara ini.

Keahlian-keahlian ini adalah soal keterampilan yang akan mereka tawarkan ketika ada pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur.

Tetapi selain pemuda yang harus aktif dalam meningkatkan skill, keterampilan dan pengetahuannya tentu pemetaan dari negara ini sangat penting, sehingga masyarakat Kalimantan Timur yang hari ini IKN pindah ke sini itu harus juga perlu diprioritaskan dan diperhatikan.

“Selama ini kita melihat peran negara dalam bagaimana memberikan pemberdayaan terhadap pemuda masih sangat kurang, nah kalau misalnya hari ini IKN dianggap sebagai suatu peradaban maka salah satunya adalah bagaimana pemuda dilibatkan aktif di dalamnya.

Maka negara harus membuat satu konsep secara utuh bagaimana putra dan putri dari penduduk Kalimantan Timur mampu bersaing dalam tataran pembangunan ibukota negara tersebut.

Jadi ada dua hal, pertama adalah bagaimana peningkatan skill, keterampilan dan pengetahuan anak muda mulai dipupuk dari sekarang, dari sd, smp, sma sampai dengan perguruan tinggi negeri dan juga pendidikan non-formal seperti pelatihan-pelatihan itu yang harus diikuti anak muda.

Selain daripada itu juga adalah fasilitas negara terhadap pemuda itu sendiri, bagaimana mereka memprioritaskan pemuda dalam konteks pembangunan ibukota negara ketika IKN jadi di Kalimantan Timur”, tutur Akbar.

“Kalau kondisi kultural di Kalimantan Timur, kalau secara mentalitas terhadap misalnya mengisi pos-pos dunia kerja seperti itu.

Saya berpikir ada banyak kemampuan secara keterampilan dan mentalitas sudah siap kalau menurut saya, karena disini ada Universitas Mulawarman, ada UINSI, ada UMKT, ada UNTAG yang tiap tahunnya, bahkan tiap 3 bulannya itu menghasilkan lulusan yang lebih, misalnya UNMUL ada 1500-an belum lagi di tambah kampus-kampus lain. Kalau kita lihat dari strata pendidikannya, orang-orang yang belajar pengetahuan, mengenyam pendidikan, mengenyam keterampilan di dalam kampus, mereka juga ikut aktif dan terlibat dalam konteks dinamika organisasi di kampus, artinya mentalitas ini sudah teruji di dalam kampus, jadi kalau misalnya dianggap mentalitasnya belum teruji, menurut saya hal ini adalah keliru.

Karena anak-anak muda Kaltim ini sudah mengenyam pendidikan hingga jenjang S1 seperti itu, walaupun mungkin secara umum dalam dunia pendidikan lain belum merata, tetapi dalam konteks bagaimana menyongsong ibukota negara saya pikir anak muda Kaltim sudah siap, tinggal negara lagi bagaimana memfasilitasi pemuda dalam memberikan prioritas, memberikan akses dan memberikan kesempatan kepada pemuda juga agar sama-sama berpartisipasi dalam pembangunan IKN.

Jadi kalau soal mentalitas, soal kemampuan, soal keterampilan, soal skill saya pikir anak muda Kalimantan Timur ini sudah sangat siap”, tutur Akbar.

“Harapan saya terhadap badan otorita IKN, karena ini masa transisi, definitif atau belum resmi. Kita ingin satu adalah soal bagaimana partisipasi dalam setiap perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen masyarakat, mulai dari masyarakat adatnya, kelompok pemudanya, kelompok masyarakatnya, teman-teman buruhnya, teman-teman petaninya apalagi di ring 1 ibu kota negara.

Nah kita sering turun ke lapangan, kritik itu yang sering dilontarkan warga negara, walaupun mungkin dari badan otorita sudah bilang mengundang perwakilan-perwakilan tetapikan kritik dari masyarakat bawah itu bukan perwakilan dari warga ring 1 atau orang-orang yang ada di sekitar IKN, nah itu satu bagaimana cara meningkatkan partisipasi dalam setiap perumusan kebijakan IKN.

Kedua kita ingin bahwa IKN ini kan dianggap sebagai salah satu bentuk peradaban di masa yang akan mendatang, maka ketika misalnya ini yang menjadi impian negara, maka harus warga negara itu dapat merasakan dampak peradaban itu.

Jadi kita tidak ingin bahwa ada bangunan megah, ada gedung-gedung tinggi, ada proyek-proyek mewah, tetapi masyarakat adatnya tersingkir, petaninya tidak bisa lagi bertani, buruhnya tidak bisa lagi bekerja, pemudanya justru tersingkirkan, budaya kita justru menghilang, nah kita tidak menginginkan hal-hal seperti itu ketika ibukota negara ini terjalankan, kita minta kepada badan otorita untuk memperhatikan banyak aspek-aspek, seperti perbanyaklah bicara dengan masyarakat Kalimantan Timur, lebih banyaklah mendengar apa yang menjadi keinginan seluruh komponen atau kelompok masyarakat yang ada di Kalimantan Timur, juga salah satunya adalah pemuda di dalamnya”, tutur Akbar.

Lanjut, yang kita inginkan adalah ibukota negara ini memberikan akses terhadap seluruh komponen warga negara untuk bisa merasakan dampak pembangunan itu, mulai dari tahap perencanaan, pembangunan sampai dengan ada, minimal masyarakat kita bisa terdampak secara ekonominya meningkat, yang tadi kurang sejahtera menjadi sejahtera, yang sebelumnya tidak bisa mengenyam pendidikan yang layak menjadi bisa mengenyam pendidikan yang layak, dia bisa mengakses kesehatan yang juga layak untuk keluarganya kita menginginkan hal itu.

“Yang lain juga bagaimana IKN bisa berpengaruh kepada infrastruktur yang ada di Kalimantan Timur karena kita tahu infrastrukturnya sangat buruk, apalagi kalau bicara tata ruang wilayah. Tata ruang wilayah kita di kaltim ini dipenuhi lubang-lubang tambang, ada batu-bara yang dikeruk di sana-sini, ada penebangan pohon, kita ingin kedepan bahwa industri-industri sakit ini sudah mulai dihilangkan, kalau misalnya ingin membangun peradaban dari Kalimantan Timur ini untuk Indonesia, nah hadirnya ibukota negara ini minimal kita ingin bahwa kerusakan-kerusakan lingkungan yang tadi sudah terjadi bisa berkurang bahkan menghilang, kita tidak ingin lagi mendengar anak meninggal di kolam tambang, ada masyarakat yang tergusur tanahnya oleh tambang batu bara, kita tidak ingin mendengar ada petani yang tergusur lahan pertaniannya akibat pembangunan atau eksploitasi pertambangan, kita tidak ingin lagi mendengar kekeringan sungai gara-gara eksploitasi atau penanaman sawit secara berlebihan. Hal-hal itu yang ingin kita lihat kedepan dan tentu hal ini tidak mudah, badan otorita perlu banyak sekali mendengar masyarakat di Kalimantan Timur, jadi bukan melihat bagaimana secara teknis keahliannya soal pembangunan, infrastruktur dsb, tetapi selain daripada gedung-gedung megah itu, ada kehidupan masyarakat lain yang sudah lama disitu, beranak-pinak disitu dan kehidupan itu masih ingin kita lanjutkan bahkan sampai adanya ibukota negara”, tutup Akbar mengakhiri.

Warta Kaltim @2022-Reynaldy

 



NEXT

WARTA UPDATE

« »