NEWS:

  • Dari Acara ‘Mudik Aman, Keluarga Nyaman’: Korlantas POLRI Bersama PT Jasa Raharja dan Stakeholder Lainnya Siap Kawal Arus Mudik dan Balik Idulfitri 2025
  • Prodi Pembangunan Sosial Fisip Unmul Hadirkan Supervisor CSR Ekonomi Kreatif PT. Kutai Energi, Paparkan Terkait Pemberdayaan Masyarakat
  • PT Jasa Raharja Paparkan Kebijakan untuk Persiapan Pelaksanaan Operasi Ketupat 2025 pada Rakor Lintas Sektoral bidang Operasional 2025
  • PT Jasa Raharja Lanjutkan Kerja Sama dengan Universitas Padjajaran : Tingkatkan Sinergi Pendidikan dan Keselamatan Lalu Lintas
  • Kerja Sama Strategis PT Jasa Raharja dengan Universitas Gadjah Mada: Dari Kampus Tertib Lalu Lintas hingga Inovasi Keselamatan Transportasi

Photo: Dr. Muhammad Arifin, M. Hum Dosen Fakultas Ilmu sosial dan ilmu Politik Universitas Mulawarman, di Kampus Fisip UnmulSAMARINDA- Dr. Muhammad Arifin, M. Hum Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman (Fisip Unmul)menjelaskan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah sebuah tatanan sosial baru melalui rekonsiliasi ekososial, politik dan ekonomi, sehingga akan melahirkan segregasi dan ketimpangan sosial yang baru di dalam masyarakat. dijumpai di kampus Fisip Unmul Senin, (1/03/2023).

“Argumen yang pertama mengapa disebut rekonsiliasi sosial karena salah satu alasan pemindahan ibu kota baru adalah sosial carrying capasity terhadap kepadatan penduduk Kota Jakarta. Arguman kedua soal rekonsiliasi politik adalah bagian dari bargaining politik dan pencitraan politik penguasa kepada rakyat. Argumen ketiga beliau berpendapat rekonsiliasi ekonomi dimaksudkan untuk pemerataan ekonomi dari kawasan barat ke timur dan tengah” Tutur Arifin

“Terhadap beberapa argumen yang sudah disampaikan pemindahan IKN ini juga bukan hanya memindahkan infrastruktur fisik dan sosial politik, tetapi juga pemindahan pembentukan struktur sosial baru di Kalimantan Timur. tutur Arifin

Dosen fisip ini juga menjelaskan dampak yang dihasilkan dari pembentukan struktur sosial baru adalah terbangunnya relasi sosial yang bisa seimbang atau pun timpang dan resistensi sosial secara horizontal antara warga ibu kota baru dan masyarakat sekitar, sehingga melahirkan segregasi dan ketimpangan sosial yang baru.

Beliau juga memberikan saran terhadap pembangunan IKN di Kalimantan Timur sebaiknya pembangunan iIKN harus lebih cermat dan hati-hati dengan mempertimbangkan dan mengedepankan social security, kesetaraan politik, keseimbangan ekologis, dan pemerataan ekonomi. Tutup Arifin

Warta Kaltim @2023 SIS-K9


 



WARTA TERKAIT

WARTA UPDATE

« »