SAMARINDA– Kebijakan terkait pemindahan ibukota negara dari pulau Jawa ke Kalimantan itu sebenarnya merupakan keputusan yang tepat. dilihat dari Produk Domestrik Bruto (PDB) di Indonesia yang 59persen itu ada di pulau Jawa memang menjadi suatu alasan tepat, jika Pemerintah ingin memindahkan Ibu Kota Negara dari Pulau Jawa ke Kalimantan untuk pemerataan ekonomi. Disampaikan Auliansyah, S.Kel.,M.Si Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman (Unmul), Kampus FEB Unmul, Senin (01/03/ 2023)
Auliansyah Menjelaskan Perekonomian masih berpusat di Pulau Jawa sebesar 59 Persen, kemudian Sumatera 21persen Kalimantan 8 persen. Jadi ini adalah suatu kebijakan yang tepat kalau misalnya alasannya adalah pemerataan apalagi di kawasan Timur Indonesia kemudian, Untuk pembangunan ibukota juga bisa melihat ada sebuah keselarasan dengan isu- isu terkini terbaik perubahan iklim dimana nantinya akan pencegahan- pencegahan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim itu sudah dimulai.
Lanjutnya Jika dengan dipahami sebagai misalnya harus selaras dengan alam 75 Persen Total luas kawasan yang tersedia ini diperuntukkan untuk ruang hijau, 60 persen area melindung, 10 persen nya untuk produksi makanan kemudian cita-cita karbon dan penurunan suhu 2 persen. Artinya ini menggunakan transportasi publik jadi tidak ada lagi yang pakai transportasi pribadi itu yang akan didorong di sana. Tutur Auliansyah
“Ruang ekonomi untuk semua artinya peluang ekonomi untuk semua itu 0 persen. Apa Enggak akan ada kemiskinan? tentu itu menjadi sebuah perencanaan yang baik yang saya lihat terkait apa yang diinginkan oleh IKN kemudian apa yang ingin dituju oleh Provinsi Kalimantan Timur Sebenarnya ada. Ada kesamaannya makanya sinergitas harus ada. Misalnya Kalimantan mengusung tema pembangunan Green ekonomi, pembangunan hijau.” Tutur Auliansyah
Berkelanjutan itu sudah dilakukan sejak beberapa tahun silam ya makanya kesamaan dan pemerintah provinsi itu harus sinerginya harus sangat baik untuk mencapai apa yang ingin dicapai di IKN itu seperti misalnya 75 persen, penurunan suhu 2 persen itu harus disinergikan. IKN akan mengandalkan wilayah – wilayah yang ada di Kalimantan Timur misalnya di Balikpapan sektor-sektor energi rendah karbon, kemudian bahan kimia, produk kimia, Petrokimia, dan Farmasi terintegrasi di Samarinda akan dibangun sektor energi rendah karbon juga kemudian di wilayah Kalimantan Timur itu akan dibangun industri pertanian. Tutur Auliansyah
Berkelanjutan ekosistem dilakukan tidak di kawasan industri di Muara Jawa, juga akan dibangun energi rendah karbon, Farmasi integrasi kemudian dilalui MBTK juga akan menjadi salah satu, kalau saya melihat Kalimantan Timur punya peran kunci di situ untuk menunjang apa yang dicita-citakan terkait penurunan suhu 2 persen tadi kemudian pemenuhan pangan tentu akan mengandalkan di wilayah Kaltim dan wilayah di sekitarnya pemerintah Kalimantan Timur dan harus memperkuat Sinar kita di dalam implementasi pembangunan berkelanjutan ya khususnya yang ada di dalam SDGs dicapai bersama penyesuaian untuk pembangunan di IKN.
cita-cita atau ingin pemerintah provinsi akan berhasil kalau terjadi di Balikpapan dan Samarinda itu harus terintegrasi juga dengan harus didorong juga di wilayah Samarinda dan Kaltim. ya di Balikpapan harus didorong juga untuk membatasi itu kepemilikan kendaraan-kendaraan pribadi kemudian transportasi publik harus tersambung semua itu yang ini nah kemudian videonya adalah sketsa tenaga kerja nah itu harus sekian persen tenaga kerja lokal yang persentasenya dan tidak ada instrumen hukum yang mengatur.” Tutur Auliansyah
“Pemerintah harus bijak melihat itu kalau misalnya tenaga kerja kasar yang tidak perlu didatangkan cukup dikenal ada misalnya yang dipakai Jadi saran saya untuk menghindari konflik sosial itu ya pemerintah bekerja keras mengidentifikasi ini sumber tenaga kerja yang ada di Kaltim ini seperti apa karakteristiknya harus ada mapping yang dilakukan , jadi kesimpulannya adalah Pembangunan berkelanjutan Harus terintegrasi kemudian harus banyak kolaborasi antar IKN dan Pemprov Kaltim kemudian pemenuhan ketenagakerjaan juga harus melakukan mapping spesifik terkait apa yang dibutuhkan di IKN pemerintah Kaltim harus mempunyai data mapping tersebut dari ketenagakerjaan”. Tutup Auliansyah
Warta Kaltim @2023- SIS-6
Wujudkan Pentahelix Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Kaltim Libatkan Forum CSR Gelar Pertemuan CSR Se-Kaltim
posted 3 days agoPT. MHU Promosikan Coklat IKN Pada Nusantara Agrifest 2023
posted 7 days agoKepala BPSDM Kemendagri Ungkap Tiga Prasyarat Utama Indonesia Emas 2045
posted 8 days agoJokowi Bilang Tingkat Stres Guru Lebih Tinggi daripada Pekerjaan Lain
posted 8 days agoKPK Melakukan OTT 11 Orang di Kaltim, Tetapkan 5 tersangka termasuk Pejabat BBPJN PUPR
posted 8 days agoTingkatkan Kompetensi Lulusan, Prodi Pembangunan Sosial Fisip Unmul Rubah Kurikulum Kearah Berbasis OBE
posted 9 days agoMenumbuhkan Inspirasi UMKM: Forum CSR Kaltim Bahas Minuman Tradisional Herbal, Manisan Jahe dan Pemasarannya
posted 10 days agoTingkatkan Kinerja, Perusda Melati Bhakti Satya Resmi Menjadi Perseroda
posted 12 days agoPNS dengan Kinerja Buruk, Tahun 2024 Bakal Mudah Dipecat!
posted 12 days agoSetia P Lenggono Plt. Direktur Ketahanan Pangan Otorita IKN : Pertanian di IKN Harus Menjadi Model Terbaik
posted 19 days agoDikira Punah Spesies Mamalia yang Lama Hilang 62 Tahun Ditemukan di Pegunungan Papua
posted 22 days agoBincang- Bincang Dengan Ketua MPR RI Soal IKN Dalam Perfektif UU Otonomi Daerah
posted 24 days agoForum CSR Kaltim Resmi Dikukuhkan, Menjadi Katalisator Kesejahteraan Sosial Luncurkan Aplikasi E-CSR
posted 25 days agoProdi Ilmu Pemerintahan Fisip Unmul Presentasikan Hasil Penelitian Dalam Seminar Nasional Fraksionalisasi Etnis dan Polarisasi Etnis di IKN
posted 26 days agoHasil Riset: Di IKN Etno-Demografinya Relatif Kondusif Walaupun Fraksionalisasi Etnis Tinggi dan Polarisasi Etnis Slighly High
posted 26 days agoLPB PAMA Banua Etam Latih Public Speaking UMKM Kutim
posted 42 days agoWarga Penerima Uang Ganti Kerugian Lahan di IKN Dibekali Kewirausahaan
posted 48 days agoPariwisata Dapat Berdampak Pada Ketahanan Nasional, Guru Besar Unmul Paparkan Strateginya
posted 52 days agoDosen Farmasi Unmul Adakan Penyuluhan Dan Workshop Pembuatan Seduhan Teh Herbal Bunga Telang
posted 54 days agoPj Gubernur Kaltim: Penemuan Gas Baru di Lepas Pantai Kaltim diharapkan Meningkatkan Pendapatan Daerah
posted 59 days agoRUU Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara Resmi di Sahkan DPR RI
posted 61 days agoPj Gubernur Kaltim Akmal Malik dilantik Mendagri
posted 61 days agoPj Gubernur Kaltim Dilantik 2 Oktober, Sosok Ini Santer Jadi Kandidat Kuat Gantikan Isran Noor
posted 64 days agoUnmul Dengan Otorita IKN Jalin Kerja Sama Pelatihan Sertifikasi Guru
posted 67 days agoProf. Dr. Rahmawati: Raih Guru Besar, Mengenal Lebih Dekat Kiprahnya
posted 67 days agoOtorita IKN dan Kadata Luncurkan Sabuk Hijau Nusantara
posted 67 days agoOtorita IKN Buka 335 Formasi PPPK Tahun 2023
posted 70 days agoIni Formasi PNS dan PPPK Tenaga Dosen dan Teknis Pada Perguruan Tinggi Kaltim dan Daerah Lain 2023
posted 71 days agoMakmur Marbun Resmi Dilantik Sebagai Pj Bupati PPU
posted 71 days agoSelaraskan Pendidikan Dengan Industri, SKK Migas Bagi Pengalaman Pemberdayaan Masyarakat di Fisip Unmul Dalam Kuliah Umum
posted 72 days agoUnmul Kukuhkan 36 Guru Besar, Terbanyak Sepanjang Sejarah
posted 72 days agoDPR RI Undang MRKB, Usul IKN Jadi Provinsi Daerah Istimewa Dipimpin Gubernur
posted 75 days agoPemprov. Kaltim Telah Buka 4.427 PPPK Formasi Guru, Tenaga Kesehatan dan Teknis. Ini Kriterianya
posted 76 days agoDirektur Ketahanan Pangan OIKN: Hadirnya IKN Berdampak Positif Bagi Pengembangan Pertanian Lokal
posted 80 days agoHandling Illegal Mining, NNC, and Law Enforcement Officials Form Task Force
posted 84 days agoMendagri: Pemilu 2024 Sukses Bergantung Pada Optimalnya Peran Dan Fungsi Stakeholder Terkait
posted 89 days agoIni Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2024
posted 89 days agoIni Pokok-Pokok Strategi Kebijakan Fiskal APBN 2024 Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang
posted 89 days agoPT Krakatau Bandar Samudera Bangun Dermaga Logistik Terintegrasi di IKN
posted 91 days agoSusul Ismael Thomas Kejaksaan Agung Menetapan Tersangka Kepada Eks Kadis ESDM Kalimantan Timur Christianus Benny
posted 91 days agoTokoh dan Ormas Nyatakan Sikap, Dorong Pj Bupati PPU Dari Putra Daerah
posted 91 days agoMahasiswa S1 hingga S3 Tidak Wajib Skripsi/Tesis/Disertasi Lagi, Ini Standar Nasional Barunya
posted 95 days agoJakarta Plurilateral Dialogue dibuka Menteri PMK, Tiga Hal Penting Memperkuat Budaya Toleransi
posted 95 days agoOtorita IKN dan PT. SMI Sepakat dalam Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan
posted 95 days agoPemindahan ASN, Dianggarkan 9,4 T Kementerian PUPR Mulai Pembangunan 47 Tower Rusun ASN IKN
posted 95 days agoKetua KPAD Kaltim: Wujudkan Kota Smart City, Pembangunan IKN Penting Berorientasi Kota Layak Anak
posted 97 days agoBahaya Plastik Mikro pada Puntung Rokok bagi Kesehatan
posted 99 days agoIni Jadwal Penerimaan Calon PNS dan PPPK, Pendaftaran Dimulai 17 September 2023
posted 100 days agoKetua KPAD Kaltim: Pemerkosaan By Kridit Jauh Lebih Besar Potensinya Dibandingkan Pemerkosaan dengan Kekerasan. Imbau Kepala Sekolah Waspada
posted 100 days agoPHM Dukung Pencapaian SDGs Serahkan Bantuan Beasiswa
posted 100 days ago