SAMARINDA- Sejarah panjang isu pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta dimulai sejak Presiden Pertama Soekarno, yang akhirnya diwujudkan Presiden Joko Widodo dengan konstruksi Indonesia Sentris.
Hal ini dijelaskan oleh Sejarawan Muhammad Sarip ketika di temui dalam wawancara khusus beberapa waktu lalu di Samarinda.
“Di zaman pemerintahan presiden Joko Widodo, konsep pemindahan ibukota bukan hanya memindahkan secara fisik, tetapi juga mengedepankan konsep pemerataan pembangunan secara menyeluruh dan semakin merekatkan konsepsi negara kesatuan. Tujuannya tentu saja untuk menghilangkan kesenjangan antar masyarakat di Indonesia sehingga perlu dikonstruksi pembangunan yang bersifat Indonesia Sentris,” ungkap M Sarip
Dibentuknya konsep Indonesia Sentris, tidak terlepas dari pengalaman di masa lampau ketika ibu kota Indonesia saat ini “Jakarta”, merupakan kelanjutan atau warisan dari zaman kolonial. Lebih spesifik merupakan warisan dari VOC dan Hindia Belanda yang memusatkan pemerintahan di daerah yang dulunya bernama Sunda Kelapa. Karena pada tahun 1945 saat Indonesia kali pertama terbentuk, masih mengalami berbagai macam masalah yang lebih mendesak, maka pada saat itu diputuskan untuk melanjutkan birokrasi ibu kota dari zaman kolonial.
Menurut keterangannya, setelah mendapatkan pengakuan kedaulatan secara penuh dari Belanda dan juga negara-negara di forum internasional pada tahun 1949. Kemudian selang tujuh tahun presiden Soekarno berpikir untuk membangun ibukota yang baru, yang lepas dari bayang-bayang kolonialisme, oleh karena itu beliau akhirnya mencetuskan ide untuk menjadikan Palangkaraya sebagai ibukota baru.
“Pada waktu itu belum ada konsep Indonesia-sentris dalam konteks pembangunan infrastruktur. Saat itu ditonjolkan yang penting anti Belanda/Kolonialisme. Cuma pada waktu itu ide pemindahan ibu kota tidak terlaksana karena masih banyak pergolakan politik seperti isu Demokrasi Terpimpin, Komando Dwikora, Ganyang Malaysia, Ganyang Nekolim dan sebagainya, sehingga ide membangun ibu kota tenggelam. Sempat muncul kembali wacana pemindahan ibu kota negara pada zaman orde baru, yang digagas oleh Presiden Soeharto pada tahun 1997, tetapi akhirnya tetap sama ide tersebut tidak sempat direalisasikan. Begitu juga saat periode Presiden SBY,” jelas Sarip.
Lanjut, setelah puluhan tahun Indonesia merdeka dari kalangan masyarakat merasa bahwa pembangunan di Indonesia ini hanya berfokus di Jakarta dan Jawa saja. Kemudian ditambah pada zaman orde baru semua keuntungan hasil alam di seluruh wilayah Indonesia, disedot dan dipergunakan sebanyak-banyaknya hanya di Jakarta dan Jawa sehingga menyebabkan kesenjangan sosial yang sangat besar antara pusat dan daerah lain makanya muncul istilah Jawa Sentris.
“Pihak pemerintah dan elemen masyarakat harus menyadari, meskipun pemindahan ibu kota ke Kalimantan, jangan sampai konsepnya jadi sentral Kalimantan karena hal tersebut akan mengulangi kesalahan yang sama. Karena jika seperti itu Sumatera juga bisa meminta hal yang sama, Sulawesi dan daerah-daerah lain juga sama, punya hak untuk dijadikan sebagai ibu kota negara”, tutur Sarip.
Lanjut Sarip, menjelaskan kalau dicermati UU IKN dan pernyataan-pernyataan resmi pemerintah, ibu kota itu sebenarnya dalam UU tidak ada kalimat atau ada frasa yang menyatakan ibu kota di Kalimantan Timur. Ibu kota itu namanya Nusantara sebagai daerah khusus tersendiri, bukan lagi bagian dari Kaltim. Namun, karena faktor kedekatan geografis maka Kaltim menjadi penyangganya.
“Jadi, dengan visi politik untuk mempersatukan Indonesia, makanya dibuat konsep Indonesia-sentris”, ungkap Sarip.
Sebagai penutup, Sarip menyarankan ketika istana negara sudah berdiri dan difungsikan, ia mengusulkan agar tujuh prasasti yupa yang masih disimpan di Museum Nasional Jakarta, bisa diangkut ke Ibu Kota Nusantara karena tujuh batu bertulis aksara Pallawa berbahasa Sanskerta tersebut merupakan bukti tonggak awal sejarah peradaban Nusantara. Sebagaimana pelajaran sejak SD, sejarah awal atau titik nol dimulainya masa sejarah Nusantara adalah saat dibuatnya tulisan yang diukit di prasasti yupa. Prasasti yupa ditemukan di Muara Kaman, tanah Kutai pada 1879, dan segera diangkut ke Batavia untuk penelitian. Sekarang penelitian tentang aksara dan inskripsinya sudah tuntas dan telah diketahui apa yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, seiring dengan momentum pemindahan Ibu Kota Nnusantara, sebaiknya simbol awal peradaban Nusantara itu dibawa kembali ke bumi tempat kemunculannya yaitu tanah di timur Kalimantan.
Muhammad Sarip merupakan Putra Kalimantan Timur pertama yang menerima Sertifikat Kompetensi Bidang Sejarah kualifikasi Penulis Sejarah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan-Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP); Penulis buku sejarah ada delapan buku , empat publikasi jurnal dan prosiding, serta puluhan artikel media bertema sejarah lokal Kalimantan Timur
Warta Kaltim @2023 -Reynaldy
Wujudkan Pentahelix Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Kaltim Libatkan Forum CSR Gelar Pertemuan CSR Se-Kaltim
posted 3 days agoPT. MHU Promosikan Coklat IKN Pada Nusantara Agrifest 2023
posted 7 days agoKepala BPSDM Kemendagri Ungkap Tiga Prasyarat Utama Indonesia Emas 2045
posted 8 days agoJokowi Bilang Tingkat Stres Guru Lebih Tinggi daripada Pekerjaan Lain
posted 8 days agoKPK Melakukan OTT 11 Orang di Kaltim, Tetapkan 5 tersangka termasuk Pejabat BBPJN PUPR
posted 8 days agoTingkatkan Kompetensi Lulusan, Prodi Pembangunan Sosial Fisip Unmul Rubah Kurikulum Kearah Berbasis OBE
posted 9 days agoMenumbuhkan Inspirasi UMKM: Forum CSR Kaltim Bahas Minuman Tradisional Herbal, Manisan Jahe dan Pemasarannya
posted 10 days agoTingkatkan Kinerja, Perusda Melati Bhakti Satya Resmi Menjadi Perseroda
posted 12 days agoPNS dengan Kinerja Buruk, Tahun 2024 Bakal Mudah Dipecat!
posted 12 days agoSetia P Lenggono Plt. Direktur Ketahanan Pangan Otorita IKN : Pertanian di IKN Harus Menjadi Model Terbaik
posted 19 days agoDikira Punah Spesies Mamalia yang Lama Hilang 62 Tahun Ditemukan di Pegunungan Papua
posted 22 days agoBincang- Bincang Dengan Ketua MPR RI Soal IKN Dalam Perfektif UU Otonomi Daerah
posted 24 days agoForum CSR Kaltim Resmi Dikukuhkan, Menjadi Katalisator Kesejahteraan Sosial Luncurkan Aplikasi E-CSR
posted 25 days agoProdi Ilmu Pemerintahan Fisip Unmul Presentasikan Hasil Penelitian Dalam Seminar Nasional Fraksionalisasi Etnis dan Polarisasi Etnis di IKN
posted 26 days agoHasil Riset: Di IKN Etno-Demografinya Relatif Kondusif Walaupun Fraksionalisasi Etnis Tinggi dan Polarisasi Etnis Slighly High
posted 26 days agoLPB PAMA Banua Etam Latih Public Speaking UMKM Kutim
posted 42 days agoWarga Penerima Uang Ganti Kerugian Lahan di IKN Dibekali Kewirausahaan
posted 48 days agoPariwisata Dapat Berdampak Pada Ketahanan Nasional, Guru Besar Unmul Paparkan Strateginya
posted 52 days agoDosen Farmasi Unmul Adakan Penyuluhan Dan Workshop Pembuatan Seduhan Teh Herbal Bunga Telang
posted 54 days agoPj Gubernur Kaltim: Penemuan Gas Baru di Lepas Pantai Kaltim diharapkan Meningkatkan Pendapatan Daerah
posted 59 days agoRUU Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara Resmi di Sahkan DPR RI
posted 61 days agoPj Gubernur Kaltim Akmal Malik dilantik Mendagri
posted 61 days agoPj Gubernur Kaltim Dilantik 2 Oktober, Sosok Ini Santer Jadi Kandidat Kuat Gantikan Isran Noor
posted 64 days agoUnmul Dengan Otorita IKN Jalin Kerja Sama Pelatihan Sertifikasi Guru
posted 67 days agoProf. Dr. Rahmawati: Raih Guru Besar, Mengenal Lebih Dekat Kiprahnya
posted 67 days agoOtorita IKN dan Kadata Luncurkan Sabuk Hijau Nusantara
posted 67 days agoOtorita IKN Buka 335 Formasi PPPK Tahun 2023
posted 70 days agoIni Formasi PNS dan PPPK Tenaga Dosen dan Teknis Pada Perguruan Tinggi Kaltim dan Daerah Lain 2023
posted 71 days agoMakmur Marbun Resmi Dilantik Sebagai Pj Bupati PPU
posted 71 days agoSelaraskan Pendidikan Dengan Industri, SKK Migas Bagi Pengalaman Pemberdayaan Masyarakat di Fisip Unmul Dalam Kuliah Umum
posted 72 days agoUnmul Kukuhkan 36 Guru Besar, Terbanyak Sepanjang Sejarah
posted 72 days agoDPR RI Undang MRKB, Usul IKN Jadi Provinsi Daerah Istimewa Dipimpin Gubernur
posted 75 days agoPemprov. Kaltim Telah Buka 4.427 PPPK Formasi Guru, Tenaga Kesehatan dan Teknis. Ini Kriterianya
posted 76 days agoDirektur Ketahanan Pangan OIKN: Hadirnya IKN Berdampak Positif Bagi Pengembangan Pertanian Lokal
posted 80 days agoHandling Illegal Mining, NNC, and Law Enforcement Officials Form Task Force
posted 84 days agoMendagri: Pemilu 2024 Sukses Bergantung Pada Optimalnya Peran Dan Fungsi Stakeholder Terkait
posted 89 days agoIni Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2024
posted 89 days agoIni Pokok-Pokok Strategi Kebijakan Fiskal APBN 2024 Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang
posted 89 days agoPT Krakatau Bandar Samudera Bangun Dermaga Logistik Terintegrasi di IKN
posted 91 days agoSusul Ismael Thomas Kejaksaan Agung Menetapan Tersangka Kepada Eks Kadis ESDM Kalimantan Timur Christianus Benny
posted 91 days agoTokoh dan Ormas Nyatakan Sikap, Dorong Pj Bupati PPU Dari Putra Daerah
posted 91 days agoMahasiswa S1 hingga S3 Tidak Wajib Skripsi/Tesis/Disertasi Lagi, Ini Standar Nasional Barunya
posted 95 days agoJakarta Plurilateral Dialogue dibuka Menteri PMK, Tiga Hal Penting Memperkuat Budaya Toleransi
posted 95 days agoOtorita IKN dan PT. SMI Sepakat dalam Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan
posted 95 days agoPemindahan ASN, Dianggarkan 9,4 T Kementerian PUPR Mulai Pembangunan 47 Tower Rusun ASN IKN
posted 95 days agoKetua KPAD Kaltim: Wujudkan Kota Smart City, Pembangunan IKN Penting Berorientasi Kota Layak Anak
posted 97 days agoBahaya Plastik Mikro pada Puntung Rokok bagi Kesehatan
posted 99 days agoIni Jadwal Penerimaan Calon PNS dan PPPK, Pendaftaran Dimulai 17 September 2023
posted 100 days agoKetua KPAD Kaltim: Pemerkosaan By Kridit Jauh Lebih Besar Potensinya Dibandingkan Pemerkosaan dengan Kekerasan. Imbau Kepala Sekolah Waspada
posted 100 days agoPHM Dukung Pencapaian SDGs Serahkan Bantuan Beasiswa
posted 100 days ago