Oleh : Aji Sofyan Effendi
Sebelum saya menguraikan lebih lanjut persiapan daerah khususnya Kaltim dan 10 kabupaten/kota dalam menangkap peluang ekonomi dan bisnis hasil G20, perlu digambarkan secara makro, manfaat komitmen G20 secara ekonomi baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka Panjang, semua jenjang ini sejatinya bisa di eksekusi di daerah, setidaknya pintu Kerjasama internasional sudah terbuka lebar, regulasi nya juga membuka ruang lebar untuk itu, Kaltim tinggal menindaklanjuti turunannya dengan membangun komitmen Bersama 10 kabko di kaltim, Langkah awal untuk Rapat Koordinasi antar kepala daerah beserta OPD terkait dengan diseminasi G20 ini perlu dilakukan sebagai fundamental strategis sebelum melakukan eksekusi, pemahaman komprehensif atas hasil G20 ini yang sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, tentu sangat disayangkan kalau tidak mengakar di tingkat OPD sebagai ujung tombak pemerintah daerah untuk melakukan eksekusi, selain dari entitas bisnis Kalimantan timur. Peran KADIN KALTIM, HIPMI KALTIM, dan organisasi bisnis lainnya di daerah perlu mengambil posisi peluang ini, karena selain komitmen G20 juga ada komitmen B20 sebagai wadah eksekutor para pebisnis global dan daerah.
Hasil Laporan Tim Kerja G20, Universitas Indonesia, merilis ulasan, Ada 3 benefit yang diperoleh Indonesia dan daerah tentunya atas penyelenggaraan G20 ini, yaitu : Manfaat ekonomi, Manfaat politik dan Manfaat Pembangunan Sosial, manfaat ini dapat ditimbulkan baik melalui manfaat main event (summit) maupun side event (pra-summit) Di bidang ekonomi, dampak langsung penyelenggaraan Presidensi G20 ialah peningkatan penerimaan visa negara melalui kehadiran delegasi dan peserta internasional. Kegiatan Presidensi G20 dapat berkontribusi secara signifikan terhadap sektor-sektor yang berhubungan langsung terhadap sektor akomodasi dan makan minum, sektor transportasi, dan sektor pariwisata. Berbagai pertemuan internasional dalam mekanisme G20 selama masa presidensi Indonesia juga dapat meningkatkan perekonomian lokal baik yang berskala kecil maupun menengah. Dalam jangka menengah, peningkatan kegiatan ekonomi tersebut diproyeksikan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sebesar 33.000 tenaga kerja dan memberi sinyal positif bagi masyarakat. Penyelenggaraan Presidensi G20 oleh Indonesia tahun 2022 diestimasikan mampu memberi manfaat ekonomi 1,502 kali lebih besar dari forum pertemuan IMF-WB yang diselenggarakan Indonesia tahun 2018. Presidensi G20 diestimasikan akan meningkatkan PDB nasional sebesar Rp7,43 triliun. Dalam jangka panjang, (1) ke ketuaan Indonesia di G20 dalam meningkatkan kerjasama multilateralime yang bermanfaat bagi pembagunan Indonesia. Analytical Hierarchy Process memperlihatkan bahwa forum G20 adalah kerjasama multilateral paling strategis dengan nilai 65.1%. Urutan ini diikuti oleh OECD dengan nilai 20,5% dan Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) dengan nilai 14.4%. Dari grafik sensitivity Performance juga dapat dilihat bahwa Forum G20 unggul di semua aspek kriteria kecuali pada aspek biaya. Kerja sama dalam G20 yang anggotanya merupakan ekonomi terbesar dari seluruh kawasan di dunia dapat mendorong kerjasama antar-kawasan. (2) Sebagai Presiden G20 tahun 2022, Indonesia dapat mengusung isu-isu strategis dengan menyelaraskan agenda kerja sama dalam G20 dengan arah kepentingan negara melalui agenda setting. Berdasarkan hasil Pairwise comparison, isu strategis yang harus muncul dalam forum G20 adalah infrastruktur, regulasi keuangan, perubahan iklim serta isu ketimpangan dan kemiskinan. (3) Ke ketuaan Indonesia di G20 juga memberi manfaat di bidang perdagangan dan investasi. Sumber investasi dunia berasal dari Jepang, China, US, dan Uni Eropa yang semuanya anggota G20. Peningkatan aktivitas perdagangan dan investasi melalui keterlibatan Indonesia di G20 pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang dibutuhkan di tengah upaya Indonesia untuk melepaskan diri dari middle income trap. Kerjasama perdagangan dan investasi dapat difokuskan pada keunggulan komparatif Indonesia yang dapat diidentifikasikan melalui indeks Revealed Comparative Advantage (RCA)
Terkait dengan hal tersebut diatas, dalam persfektif Kalimantan timur, ada beberapa point yang bisa dijadikan bahan untuk memecahkan bottle nack yaitu : Masalah infrastruktur (jalan/ jembatan, energi listrik dan air bersih) di daerah misalnya, kita menyadari persoalan insfrastruktur ini adalah “persoalan bahari” yang selalu terkendala dalam eksekusinya baik kendala finansial maupun regulasi, nah hasil G20 ini memberikan solusi atas hal tersebut, mengingat keterbatasan APBN dimana Indonesia dengan 38 Propinsi, 525 Kabko dan 75.000 Desa, saat ini masih memiliki infrastruktur yang kurang memadai, bahkan masuk dalam kriteria buruk, maka peluang untuk perbaikan dan penciptaan infrastruktur daerah terbuka lebar Kerjasama dalam bentuk G to G maupun B to B, adalah pintu masuk yang sangat terbuka untuk di eksekusi, komitmen kearah tersebut sudah tertulis dengan jelas dan terang benderang, Tentunya secara teknis DED maupun anggaran harus dibuat sedetail mungkin, kita dapat mengambil contoh jalan antar kabko di Kaltim seperti arah Samarinda ke Kutai Barat, atau kutim ke Berau, berharap dari APBD Propinsi atau APBD kabko, juga tidak mudah karena pembiayaannya relatif besar, begitu juga dengan pembiayaan APBN, walaupun ada prioritas untuk pembangunan IKN, namun jalan infrastruktur antar kabko di Kaltim ini, masih belum menjadi prioritas, terkecuali jalan pendukung dari dan kearah lokasi IKN, yaitu seputar Balikpapan, dan PPU bahkan untuk di daerah Kukar sendiri belum terlihat progres yang berarti.
Begitu juga halnya dengan energi listrik, sangat kita sadari di Kabko Kaltim ini persoalan energi listrik juga masih berada di list kedua selain infrastruktur, cukup banyak desa-desa kita yang belum teraliri listrik, ini pun menjadi issue yang dibahas di forum G20 walaupun tidak spesifik, terutama terkait dengan komitmen penggunaan EBT, banyak memang persoalan yang muncul, mengapa EBT ini belum menjadi trending topic di daerah, setidaknya ada beberapa alasan diantaranya, Regulasi EBT, Pasar EBT, Riset dan Development tentang EBT yang masih minim, Pelaku bisnis EBT, harga jual EBT, serta minimnya insentif fiscal untuk EBT, ini adalah Sebagian kecil dari masalah-masalah yang muncul, lalu bagaimana solusinya bagi daerah Kalimantan timur dalam konteks hasil G20 ?
Bagi Kalimantan timur, Raw material untuk EBT ini adalah bukan hal baru, sumber energi baru terbarukan dari alam Kalimantan timur terbentang dengan luas, dari energi angin, air, dll, sebagai daerah khatulistiwa Kaltim memiliki imbas energi matahari, di beberapa tempat tertentu energi listrik yang berasal dari matahari malah sudah dilaksanakan, seperti solar cell, saat Napak tilas di Hutan Raya Mangrove Bali, terpampang sebuah danau yang cukup luas untuk ukuran danau, dimana terpasang lempengan sollar cell yang memberikan energi penerangan di wilayah hutan Mangrove serta laboratorium pembibitan tanaman hutan Mangrove, namun bagi Kalimantan timur, walaupun raw material EBT tersedia dengan jumlah yang berlimpah namun belum sampai pada perencanaan eksekusinya, hal ini terjadi karena faktor-faktor yang sudah saya sebutkan diatas.
Untuk itu terobosan daerah Kaltim ini serta komitmen G20 diatas, seyogianya bisa memanfaatkan peluang tersebut dengan melakukan Kerjasama G to G antar negara G20 untuk membangun EBT di Kalimantan Timur. Setidaknya dengan Kerjasama ini tidak akan menguras APBD daerah Kaltim, karena skema pembiayaan nya banyak opsi yang bisa dipilih.
Kalimat kunci dari persiapan daerah Kalimantan Timur, untuk menindak lanjuti hasil Presidensi G20 ini, meliputi :
Bersambung….
Warta Kaltim @2022- Juliati
Wujudkan Pentahelix Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Kaltim Libatkan Forum CSR Gelar Pertemuan CSR Se-Kaltim
posted 3 days agoPT. MHU Promosikan Coklat IKN Pada Nusantara Agrifest 2023
posted 7 days agoKepala BPSDM Kemendagri Ungkap Tiga Prasyarat Utama Indonesia Emas 2045
posted 8 days agoJokowi Bilang Tingkat Stres Guru Lebih Tinggi daripada Pekerjaan Lain
posted 8 days agoKPK Melakukan OTT 11 Orang di Kaltim, Tetapkan 5 tersangka termasuk Pejabat BBPJN PUPR
posted 8 days agoTingkatkan Kompetensi Lulusan, Prodi Pembangunan Sosial Fisip Unmul Rubah Kurikulum Kearah Berbasis OBE
posted 9 days agoMenumbuhkan Inspirasi UMKM: Forum CSR Kaltim Bahas Minuman Tradisional Herbal, Manisan Jahe dan Pemasarannya
posted 10 days agoTingkatkan Kinerja, Perusda Melati Bhakti Satya Resmi Menjadi Perseroda
posted 12 days agoPNS dengan Kinerja Buruk, Tahun 2024 Bakal Mudah Dipecat!
posted 12 days agoSetia P Lenggono Plt. Direktur Ketahanan Pangan Otorita IKN : Pertanian di IKN Harus Menjadi Model Terbaik
posted 19 days agoDikira Punah Spesies Mamalia yang Lama Hilang 62 Tahun Ditemukan di Pegunungan Papua
posted 22 days agoBincang- Bincang Dengan Ketua MPR RI Soal IKN Dalam Perfektif UU Otonomi Daerah
posted 24 days agoForum CSR Kaltim Resmi Dikukuhkan, Menjadi Katalisator Kesejahteraan Sosial Luncurkan Aplikasi E-CSR
posted 25 days agoProdi Ilmu Pemerintahan Fisip Unmul Presentasikan Hasil Penelitian Dalam Seminar Nasional Fraksionalisasi Etnis dan Polarisasi Etnis di IKN
posted 26 days agoHasil Riset: Di IKN Etno-Demografinya Relatif Kondusif Walaupun Fraksionalisasi Etnis Tinggi dan Polarisasi Etnis Slighly High
posted 26 days agoLPB PAMA Banua Etam Latih Public Speaking UMKM Kutim
posted 42 days agoWarga Penerima Uang Ganti Kerugian Lahan di IKN Dibekali Kewirausahaan
posted 48 days agoPariwisata Dapat Berdampak Pada Ketahanan Nasional, Guru Besar Unmul Paparkan Strateginya
posted 52 days agoDosen Farmasi Unmul Adakan Penyuluhan Dan Workshop Pembuatan Seduhan Teh Herbal Bunga Telang
posted 54 days agoPj Gubernur Kaltim: Penemuan Gas Baru di Lepas Pantai Kaltim diharapkan Meningkatkan Pendapatan Daerah
posted 59 days agoRUU Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara Resmi di Sahkan DPR RI
posted 61 days agoPj Gubernur Kaltim Akmal Malik dilantik Mendagri
posted 61 days agoPj Gubernur Kaltim Dilantik 2 Oktober, Sosok Ini Santer Jadi Kandidat Kuat Gantikan Isran Noor
posted 64 days agoUnmul Dengan Otorita IKN Jalin Kerja Sama Pelatihan Sertifikasi Guru
posted 67 days agoProf. Dr. Rahmawati: Raih Guru Besar, Mengenal Lebih Dekat Kiprahnya
posted 67 days agoOtorita IKN dan Kadata Luncurkan Sabuk Hijau Nusantara
posted 67 days agoOtorita IKN Buka 335 Formasi PPPK Tahun 2023
posted 70 days agoIni Formasi PNS dan PPPK Tenaga Dosen dan Teknis Pada Perguruan Tinggi Kaltim dan Daerah Lain 2023
posted 71 days agoMakmur Marbun Resmi Dilantik Sebagai Pj Bupati PPU
posted 71 days agoSelaraskan Pendidikan Dengan Industri, SKK Migas Bagi Pengalaman Pemberdayaan Masyarakat di Fisip Unmul Dalam Kuliah Umum
posted 72 days agoUnmul Kukuhkan 36 Guru Besar, Terbanyak Sepanjang Sejarah
posted 72 days agoDPR RI Undang MRKB, Usul IKN Jadi Provinsi Daerah Istimewa Dipimpin Gubernur
posted 75 days agoPemprov. Kaltim Telah Buka 4.427 PPPK Formasi Guru, Tenaga Kesehatan dan Teknis. Ini Kriterianya
posted 76 days agoDirektur Ketahanan Pangan OIKN: Hadirnya IKN Berdampak Positif Bagi Pengembangan Pertanian Lokal
posted 80 days agoHandling Illegal Mining, NNC, and Law Enforcement Officials Form Task Force
posted 84 days agoMendagri: Pemilu 2024 Sukses Bergantung Pada Optimalnya Peran Dan Fungsi Stakeholder Terkait
posted 89 days agoIni Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2024
posted 89 days agoIni Pokok-Pokok Strategi Kebijakan Fiskal APBN 2024 Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang
posted 89 days agoPT Krakatau Bandar Samudera Bangun Dermaga Logistik Terintegrasi di IKN
posted 91 days agoSusul Ismael Thomas Kejaksaan Agung Menetapan Tersangka Kepada Eks Kadis ESDM Kalimantan Timur Christianus Benny
posted 91 days agoTokoh dan Ormas Nyatakan Sikap, Dorong Pj Bupati PPU Dari Putra Daerah
posted 91 days agoMahasiswa S1 hingga S3 Tidak Wajib Skripsi/Tesis/Disertasi Lagi, Ini Standar Nasional Barunya
posted 95 days agoJakarta Plurilateral Dialogue dibuka Menteri PMK, Tiga Hal Penting Memperkuat Budaya Toleransi
posted 95 days agoOtorita IKN dan PT. SMI Sepakat dalam Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan
posted 95 days agoPemindahan ASN, Dianggarkan 9,4 T Kementerian PUPR Mulai Pembangunan 47 Tower Rusun ASN IKN
posted 95 days agoKetua KPAD Kaltim: Wujudkan Kota Smart City, Pembangunan IKN Penting Berorientasi Kota Layak Anak
posted 97 days agoBahaya Plastik Mikro pada Puntung Rokok bagi Kesehatan
posted 99 days agoIni Jadwal Penerimaan Calon PNS dan PPPK, Pendaftaran Dimulai 17 September 2023
posted 100 days agoKetua KPAD Kaltim: Pemerkosaan By Kridit Jauh Lebih Besar Potensinya Dibandingkan Pemerkosaan dengan Kekerasan. Imbau Kepala Sekolah Waspada
posted 100 days agoPHM Dukung Pencapaian SDGs Serahkan Bantuan Beasiswa
posted 100 days ago