Oleh : Aji Sofyan Effendi
Sebelum saya menguraikan lebih lanjut persiapan daerah khususnya Kaltim dan 10 kabupaten/kota dalam menangkap peluang ekonomi dan bisnis hasil G20, perlu digambarkan secara makro, manfaat komitmen G20 secara ekonomi baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka Panjang, semua jenjang ini sejatinya bisa di eksekusi di daerah, setidaknya pintu Kerjasama internasional sudah terbuka lebar, regulasi nya juga membuka ruang lebar untuk itu, Kaltim tinggal menindaklanjuti turunannya dengan membangun komitmen Bersama 10 kabko di kaltim, Langkah awal untuk Rapat Koordinasi antar kepala daerah beserta OPD terkait dengan diseminasi G20 ini perlu dilakukan sebagai fundamental strategis sebelum melakukan eksekusi, pemahaman komprehensif atas hasil G20 ini yang sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, tentu sangat disayangkan kalau tidak mengakar di tingkat OPD sebagai ujung tombak pemerintah daerah untuk melakukan eksekusi, selain dari entitas bisnis Kalimantan timur. Peran KADIN KALTIM, HIPMI KALTIM, dan organisasi bisnis lainnya di daerah perlu mengambil posisi peluang ini, karena selain komitmen G20 juga ada komitmen B20 sebagai wadah eksekutor para pebisnis global dan daerah.
Hasil Laporan Tim Kerja G20, Universitas Indonesia, merilis ulasan, Ada 3 benefit yang diperoleh Indonesia dan daerah tentunya atas penyelenggaraan G20 ini, yaitu : Manfaat ekonomi, Manfaat politik dan Manfaat Pembangunan Sosial, manfaat ini dapat ditimbulkan baik melalui manfaat main event (summit) maupun side event (pra-summit) Di bidang ekonomi, dampak langsung penyelenggaraan Presidensi G20 ialah peningkatan penerimaan visa negara melalui kehadiran delegasi dan peserta internasional. Kegiatan Presidensi G20 dapat berkontribusi secara signifikan terhadap sektor-sektor yang berhubungan langsung terhadap sektor akomodasi dan makan minum, sektor transportasi, dan sektor pariwisata. Berbagai pertemuan internasional dalam mekanisme G20 selama masa presidensi Indonesia juga dapat meningkatkan perekonomian lokal baik yang berskala kecil maupun menengah. Dalam jangka menengah, peningkatan kegiatan ekonomi tersebut diproyeksikan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sebesar 33.000 tenaga kerja dan memberi sinyal positif bagi masyarakat. Penyelenggaraan Presidensi G20 oleh Indonesia tahun 2022 diestimasikan mampu memberi manfaat ekonomi 1,502 kali lebih besar dari forum pertemuan IMF-WB yang diselenggarakan Indonesia tahun 2018. Presidensi G20 diestimasikan akan meningkatkan PDB nasional sebesar Rp7,43 triliun. Dalam jangka panjang, (1) ke ketuaan Indonesia di G20 dalam meningkatkan kerjasama multilateralime yang bermanfaat bagi pembagunan Indonesia. Analytical Hierarchy Process memperlihatkan bahwa forum G20 adalah kerjasama multilateral paling strategis dengan nilai 65.1%. Urutan ini diikuti oleh OECD dengan nilai 20,5% dan Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) dengan nilai 14.4%. Dari grafik sensitivity Performance juga dapat dilihat bahwa Forum G20 unggul di semua aspek kriteria kecuali pada aspek biaya. Kerja sama dalam G20 yang anggotanya merupakan ekonomi terbesar dari seluruh kawasan di dunia dapat mendorong kerjasama antar-kawasan. (2) Sebagai Presiden G20 tahun 2022, Indonesia dapat mengusung isu-isu strategis dengan menyelaraskan agenda kerja sama dalam G20 dengan arah kepentingan negara melalui agenda setting. Berdasarkan hasil Pairwise comparison, isu strategis yang harus muncul dalam forum G20 adalah infrastruktur, regulasi keuangan, perubahan iklim serta isu ketimpangan dan kemiskinan. (3) Ke ketuaan Indonesia di G20 juga memberi manfaat di bidang perdagangan dan investasi. Sumber investasi dunia berasal dari Jepang, China, US, dan Uni Eropa yang semuanya anggota G20. Peningkatan aktivitas perdagangan dan investasi melalui keterlibatan Indonesia di G20 pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang dibutuhkan di tengah upaya Indonesia untuk melepaskan diri dari middle income trap. Kerjasama perdagangan dan investasi dapat difokuskan pada keunggulan komparatif Indonesia yang dapat diidentifikasikan melalui indeks Revealed Comparative Advantage (RCA)
Terkait dengan hal tersebut diatas, dalam persfektif Kalimantan timur, ada beberapa point yang bisa dijadikan bahan untuk memecahkan bottle nack yaitu : Masalah infrastruktur (jalan/ jembatan, energi listrik dan air bersih) di daerah misalnya, kita menyadari persoalan insfrastruktur ini adalah “persoalan bahari” yang selalu terkendala dalam eksekusinya baik kendala finansial maupun regulasi, nah hasil G20 ini memberikan solusi atas hal tersebut, mengingat keterbatasan APBN dimana Indonesia dengan 38 Propinsi, 525 Kabko dan 75.000 Desa, saat ini masih memiliki infrastruktur yang kurang memadai, bahkan masuk dalam kriteria buruk, maka peluang untuk perbaikan dan penciptaan infrastruktur daerah terbuka lebar Kerjasama dalam bentuk G to G maupun B to B, adalah pintu masuk yang sangat terbuka untuk di eksekusi, komitmen kearah tersebut sudah tertulis dengan jelas dan terang benderang, Tentunya secara teknis DED maupun anggaran harus dibuat sedetail mungkin, kita dapat mengambil contoh jalan antar kabko di Kaltim seperti arah Samarinda ke Kutai Barat, atau kutim ke Berau, berharap dari APBD Propinsi atau APBD kabko, juga tidak mudah karena pembiayaannya relatif besar, begitu juga dengan pembiayaan APBN, walaupun ada prioritas untuk pembangunan IKN, namun jalan infrastruktur antar kabko di Kaltim ini, masih belum menjadi prioritas, terkecuali jalan pendukung dari dan kearah lokasi IKN, yaitu seputar Balikpapan, dan PPU bahkan untuk di daerah Kukar sendiri belum terlihat progres yang berarti.
Begitu juga halnya dengan energi listrik, sangat kita sadari di Kabko Kaltim ini persoalan energi listrik juga masih berada di list kedua selain infrastruktur, cukup banyak desa-desa kita yang belum teraliri listrik, ini pun menjadi issue yang dibahas di forum G20 walaupun tidak spesifik, terutama terkait dengan komitmen penggunaan EBT, banyak memang persoalan yang muncul, mengapa EBT ini belum menjadi trending topic di daerah, setidaknya ada beberapa alasan diantaranya, Regulasi EBT, Pasar EBT, Riset dan Development tentang EBT yang masih minim, Pelaku bisnis EBT, harga jual EBT, serta minimnya insentif fiscal untuk EBT, ini adalah Sebagian kecil dari masalah-masalah yang muncul, lalu bagaimana solusinya bagi daerah Kalimantan timur dalam konteks hasil G20 ?
Bagi Kalimantan timur, Raw material untuk EBT ini adalah bukan hal baru, sumber energi baru terbarukan dari alam Kalimantan timur terbentang dengan luas, dari energi angin, air, dll, sebagai daerah khatulistiwa Kaltim memiliki imbas energi matahari, di beberapa tempat tertentu energi listrik yang berasal dari matahari malah sudah dilaksanakan, seperti solar cell, saat Napak tilas di Hutan Raya Mangrove Bali, terpampang sebuah danau yang cukup luas untuk ukuran danau, dimana terpasang lempengan sollar cell yang memberikan energi penerangan di wilayah hutan Mangrove serta laboratorium pembibitan tanaman hutan Mangrove, namun bagi Kalimantan timur, walaupun raw material EBT tersedia dengan jumlah yang berlimpah namun belum sampai pada perencanaan eksekusinya, hal ini terjadi karena faktor-faktor yang sudah saya sebutkan diatas.
Untuk itu terobosan daerah Kaltim ini serta komitmen G20 diatas, seyogianya bisa memanfaatkan peluang tersebut dengan melakukan Kerjasama G to G antar negara G20 untuk membangun EBT di Kalimantan Timur. Setidaknya dengan Kerjasama ini tidak akan menguras APBD daerah Kaltim, karena skema pembiayaan nya banyak opsi yang bisa dipilih.
Kalimat kunci dari persiapan daerah Kalimantan Timur, untuk menindak lanjuti hasil Presidensi G20 ini, meliputi :
- Perlunya koordinasi terpadu antara Pemerintah Propinsi Kaltim dengan seluruh kepala daerah di Kabko Kalimantan Timur. Terkait dengan sosialisasi hasil-hasil presidensi G20 yang bisa ditangkap oleh daerah dalam pembangunan kedepan.
- Bappeda Propinsi dan Bappeda Kabko di Kaltim, Perlu menindak lanjuti secara rinci hasil Presidensi G20 tersebut dalam bentuk perencanaan terpadu di daerah.
- Peluang pendanaan, pembiayaan, Kerjasama dengan negara anggota G20 dalam bentuk GtoG, di daerah, sesuai komitmen keputusan G20 yang bisa dilakukan di daerah, perlu ditindak lanjuti dalam bentuk peraturan daerah atau Peraturan kepala daerah sebagai Juklak dan Juknis.
Bersambung….
Warta Kaltim @2022- Juliati
