Oleh: Muh. Alfian, MPA (Tenaga Ahli DPR RI / Pengamat Politik & Kebijakan Publik UGM)
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kalimantan Timur (Kaltim) selaiknya menjadi perhatian khusus mengingat tingginya Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dilaporkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia. IKP yang tinggi mengindikasikan potensi masalah serius yang dapat mengancam kejujuran dan keadilan dalam proses pemilu. Jadwal Pilkada 2024 yang semakin dekat menambah urgensi untuk memahami dan mengatasi kerawanan ini.
Sebagai bahan perhatian yang mendesak untuk penyelenggara pilkada dan masyarakat Kaltim adalah keberadaan Indeks Kerawanan Pemilu yang merupakan alat ukur yang digunakan oleh Bawaslu untuk menilai potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu. IKP ini mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi keamanan, konflik sosial, dan ketidakadilan dalam proses pemilu. Menurut laporan terbaru, Kaltim menempati posisi yang mengkhawatirkan dengan nilai IKP yang tinggi. Data dari Bawaslu menunjukkan bahwa Kaltim memiliki beberapa faktor yang menyebabkan tingginya IKP, antara lain tingginya tingkat konflik politik dan sosial, kurangnya infrastruktur pengawasan yang memadai, serta sejarah panjang mengenai ketidakstabilan politik di daerah.
Beberapa faktor utama yang berkontribusi pada tingginya kerawanan pemilu di Kaltim meliputi geografi dan demografi yang luas dan terpencil, sehingga menyulitkan proses pengawasan dan distribusi logistik pemilu. Selain itu, pengaruh politik di Kaltim sering menjadi arena persaingan politik yang ketat antara berbagai kubu politik, yang kadang kala memicu konflik dan meningkatkan kerawanan. Tantangan keamanan seperti maraknya aksi kriminalitas dan lemahnya penegakan hukum juga turut meningkatkan kerawanan pemilu di Kaltim.
Tingginya kerawanan pemilu di Kaltim memiliki dampak serius terhadap proses demokrasi di daerah ini. Masyarakat dikhawatirkan tidak percaya terhadap hasil pemilu, yang pada gilirannya dapat mengurangi partisipasi pemilih dan memicu ketidakpuasan sosial. Dampak langsung dari kerawanan pemilu antara lain menurunnya kepercayaan publik terhadap hasil pemilu, yang dapat menyebabkan apatisme politik di kalangan masyarakat. Selain itu, kerawanan pemilu dapat memicu konflik horizontal di antara pendukung calon yang berbeda, serta mengurangi kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu jika kerawanan ini tidak ditangani dengan baik.
Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Kaltim 2024
Berdasarkan laporan Bawaslu RI pula, Kaltim termasuk dalam wilayah dengan tingkat kerawanan pemilu yang tinggi. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi IKP di Kaltim antara lain potensi kecurangan yang tinggi, pelanggaran kampanye, dan politik uang. Tingginya persaingan politik di Kaltim membuka peluang untuk terjadinya berbagai bentuk kecurangan, mulai dari manipulasi daftar pemilih hingga intimidasi pemilih. Pelanggaran kampanye seperti kampanye di luar jadwal, penggunaan fasilitas negara, dan kampanye di tempat-tempat terlarang seperti rumah ibadah juga menjadi indikator penting dalam IKP. Praktik politik uang masih menjadi masalah serius di Kaltim, dengan pemberian uang atau barang kepada pemilih untuk mempengaruhi suara mereka, yang mencederai proses demokrasi yang sehat.
Kita tidak perlu melihat jauh untuk menemukan contoh nyata kecurangan pemilu di Kaltim. Di Samarinda misalnya, ada calon legislatif dari salah satu partai peserta pemilu 2024 diduga terlibat dalam praktik politik uang. Mereka dituduh menjanjikan sejumlah uang kepada ketua-ketua Rukun Tetangga (RT) untuk memenangkan suara di daerah pemilihan mereka. Meskipun undangan klarifikasi telah dikirim oleh Bawaslu, diketahui hingga saat ini, mereka belum memberikan respons. Ini menunjukkan betapa sulitnya mengatasi kecurangan pemilu di tingkat lokal dan perlunya pengawasan yang lebih ketat.
Kerawanan pemilu di Kaltim tidak hanya menjadi ancaman bagi stabilitas politik di daerah tersebut, tetapi juga bagi stabilitas nasional. Potensi konflik yang dihasilkan dari kerawanan ini dapat menyebar ke daerah lain dan mengganggu keamanan nasional. Kerawanan pemilu mengancam esensi demokrasi itu sendiri, karena jika pemilu tidak dapat dijalankan dengan adil dan aman, maka legitimasi hasil pemilu akan diragukan. Kerawanan pemilu juga dapat menyebabkan destabilisasi politik, yang berdampak negatif pada investasi dan perkembangan ekonomi daerah. Ketidakmampuan pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu dalam menangani kerawanan ini dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.
Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan dalam mencegah dan menangani kecurangan pemilu masih besar. Beberapa di antaranya adalah kurangnya respons dari pihak yang terlibat. Kemudian partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran masih rendah, banyak masyarakat yang enggan melaporkan kecurangan karena takut akan dampak negatif atau karena tidak mengetahui prosedur pelaporan yang benar. Sikap pasif dari aparat pemerintah setempat juga cenderung menghambat proses penegakan hukum dan keadilan.
Memaknai Pilkada yang Luberjurdil
Pemilu yang Luberjurdil adalah fondasi demokrasi yang harus dijaga. Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil memastikan bahwa suara setiap warga negara dihargai dan dihormati. Masyarakat harus diberi pemahaman tentang pentingnya pemilu dan hak-hak mereka sebagai pemilih. Warga negara harus aktif berpartisipasi dalam setiap tahap pemilu, mulai dari pencoblosan hingga pengawasan, dan menolak segala bentuk politik uang yang merusak integritas pemilu. Masyarakat harus menuntut transparansi dalam setiap proses pemilu untuk memastikan hasil yang jujur dan adil. Hal yang perlu dipertegas adalah prinsip luberjurdil ini bukan hanya untuk masyarakat tetapi berlaku juga untuk para kontestan pilkada 2024.
Untuk memastikan Pilkada 2024 di Kaltim berlangsung dengan jujur dan adil, diperlukan kerja sama yang erat antara Bawaslu, aparat pemerintah, dan masyarakat. Bawaslu Kaltim telah menunjukkan komitmennya dalam mengawasi dan menindak setiap pelanggaran yang terjadi. Namun, keberhasilan pengawasan pemilu tidak hanya bergantung pada Bawaslu, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat lebih proaktif dalam melaporkan kecurangan dan pelanggaran yang mereka saksikan.
Akhirnya, Pilkada 2024 di Kalimantan Timur merupakan ujian penting bagi integritas demokrasi di daerah ini. Tingginya Indeks Kerawanan Pemilu yang dilaporkan oleh Bawaslu RI menunjukkan perlunya pengawasan ketat dan tindakan preventif yang lebih serius. Dengan berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan oleh Bawaslu, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan pemilu ini dapat berlangsung dengan jujur dan adil. Mari kita bersama-sama memastikan Pilkada 2024 berjalan tanpa kecurangan, demi masa depan yang lebih baik dan demokratis bagi Kalimantan Timur.
Warta Kaltim @2024-Jul
Optimalkan Kampung KB dan Aplikasi Siperindu, BKKBN Kaltim Gelar Workshop
posted 1 days agoRubi Handojo : Penyaluran TJSL Tidak Hanya Fokus Pada Fasilitas, Namun Juga Pada Peningkatan Kompetensi SDM Masyarakat Sekitar
posted 1 days agoOptimalisasi Penyerapan APBD, Dinas PUPR Kaltim Percepatan Regulasi Kebijakan Pembiayaan Perumahan MBR Melalui DAD
posted 2 days agoRivan A. Purwantono Dirut Jasa Raharja Hadiri Puncak HUT Bhayangkara ke-78 di Mona, Apresiasi Transformasi dan Inovasi Polri
posted 2 days agoJasa Raharja Sukses Bawa Mitra Binaan ‘Rumah Sandal Geulis’ Go Internasional, Raih Predikat Gold dalam Ajang Bina Mitra UMKM Award 2024
posted 3 days agoMuscab PKBI Balikpapan, Sumadi Ketua PKBI Kaltim: Kembangkan PAUD Holistik Integratif
posted 5 days agoRakernas III ADKASI: Wamendagri Tekankan Pentingnya Peran DPRD Sukseskan Pilkada 2024
posted 5 days agoDewi Aryani Suzana: Doa Bersama Lintas Agama Hari Bhayangkara ke-78 Jadi Simbol Kuatnya Hubungan Antar Umat Beragama
posted 5 days agoRoad To Mahakam Run 2024: 2000 Tiket Ludes Terjual
posted 5 days agoRivan A Purwantono: Kerjasama Jasa Raharja dan Lemhannas RI Tingkatkan Wawasan Kebangsaan para Pimpinan
posted 7 days agoKementerian PUPR Ditjen Perumahan Menyambangi Forum CSR Kaltim Tawarkan Konsultasi Gratis Bangun Rumah Layak Huni
posted 7 days agoRivan A. Purwantono Dirut Jasa Raharja: Digitalisasi Instrumen Penting Penunjang Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Indonesia
posted 7 days agoGuna Mewujudkan Kota Layak Anak, Dinas PPPA dan KB Kota Bontang Gelar Penguatan Aktivis PPATBM. Hadirkan Ketua KPAD Kaltim
posted 8 days agoLukman Terpilih Ketua PKBI Kukar. Muscab diawali Beri Bantuan Sosial Terencana dan Kursi Roda
posted 10 days agoOtorita IKN dan BKKBN Gelar FGD Grand Design Pembangunan Kependudukan Nusantara
posted 13 days agoPKBI dan KPAD Provinsi Kaltim Inisiasi Terbentuknya Jaringan Kerja Penanganan Gender dan Anak
posted 13 days agoJasa Raharja Raih Penghargaan di 6th Anniversary Indonesia BUMN Awards 2024
posted 13 days agoSaipul Dosen Fisip Unmul Imbau Jadi Pemilih Cerdas Dalam Pilkada, Tolak Politik Uang
posted 22 days agoPusaka Kunjungi Forum CSR Kaltim Imbau CSR Berkeadilan
posted 31 days agoUNU Kaltim Gelar MoU dengan Forum CSR Kaltim
posted 35 days agoOtorita IKN Tandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama Dengan 9 Perguruan Tinggi Indonesia di Bidang Pendidikan
posted 36 days agoOtorita IKN dan Universitas Mulawarman Gelar Konferensi Internasional Pembangunan Kota Hutan dan Pemulihan Keanekaragaman Hayati dan Budaya, dihadiri 12 Negara
posted 37 days agoLagi - Lagi Kilang Pertamina Balikpapan Terbakar
posted 40 days agoKepala Otorita IKN Soroti Pentingnya Pengelolaan Air dan Kerja Sama Internasional di Forum Bandung Spirit Water
posted 44 days agoKuatkan Kapasitas Pelaku Seni Rupa, Hetifah: Kita Akan Terus Mendorong Iklim Kreatif
posted 45 days agoPusat Kajian IKN dan SDGs Unmul Bangun Sinergi Dengan Otorita IKN
posted 45 days agoAkhiri Polemik Nominal UKT, Hetifah Desak Evaluasi PTN BH
posted 58 days agoHetifah Respon Dosbing Sulit Ditemui Akibatkan Mahasiswa Berhenti Kuliah : Ini Permasalahan Sistemik
posted 58 days agoHetifah Dukung Penuh Komunitas sebagai Local Hero Parekraf
posted 66 days agoKembangkan Wisata Sungai Samarinda, Hetifah Fasilitasi Kegiatan BISA dan Ngabuburit di Kapal Wisata
posted 102 days agoUMKT Miliki Prodi Baru di Bidang Kedokteran, Hetifah: Selamat Mencetak Dokter Berkualitas Untuk Kaltim
posted 108 days agoPenduduk Kaltim Diberi Formasi Khusus CPNS IKN Tahun 2024. Pemerintah Siapkan Formasi untuk 'Fresh Graduate' dan IKN
posted 111 days agoCair 10 Hari Sebelum Idul Fitri. Pemerintah Resmi Umumkan THR dan Gaji ke-13 ASN Cair 100 Persen
posted 111 days agoSatu-satunya Perempuan Dapil Kaltim di DPR RI, Hetifah: Kita Harus Bekerja Lebih Keras
posted 116 days agoMitra Hijau dan AJI Samarinda Gelar Pelatihan Jurnalistik Liputan Mendalam Isu Transisi Energi
posted 118 days agoGerakan Ekonomi Beli Produk UMKM, Gelar Business Matching UMKM dan PHRI Hasilkan Transaksi Potensial Rp 6,3 Miliar
posted 118 days agoPercepat Transisi Energi Berkeadilan, PW Muslimat NU Kaltim Diskusi Dengan The International Climate Initiative (IKI)
posted 119 days agoLangkah Progresif Pusat Kajian IKN dan SDG’s LP2M Unmul, Gelar Rapat Koordinasi Bahas Isu Strategis
posted 121 days agoMahasiswa Fisip Unmul Hadirkan PT. MHU Bahas Pemberdayaan Masyarakat
posted 121 days agoKPU Balikpapan Gelar Rapat Pleno, Ini Prediksi Calon Anggota DPRD Balikpapan Tahun 2024-2029
posted 122 days agoOtorita IKN bersama Kemsetneg Gelar Setneg Mantul Goes To Campus Universitas Mulawarman
posted 135 days ago2,3 Juta Rekrutmen ASN Tahun 2024, Menteri PANRB Lakukan Evaluasi Seleksi CASN 2023
posted 167 days agoKampung di Kaltim Menerima Rp378 Juta dari Program Penurunan Emisi
posted 172 days agoAwal Tahun 2024, Rektor Unmul Tanam Pohon di IKN
posted 172 days agoIlmuwan Mengklaim Piramida Tertua di Dunia di Gunung Padang Indonesia
posted 172 days agoPercepat Transformasi dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Kemendagri Akselerasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital
posted 173 days agoBeasiswa LPDP 2024 Tahap 1 Pendaftarannya Dibuka Hari Ini!
posted 175 days agoKemenparekraf Kembangkan Ecotourism, Siap Berdayakan Wisata di Sekitar Nusantara
posted 176 days agoSambut IKN, Bunga Bangsa Hadirkan SMA Terintegrasi
posted 176 days agoYusan Triananda Sosialisasikan Fungsi dan Peranan Forum CSR Kaltim Dalam Kolaborasi Pembangunan
posted 213 days ago