SAMARINDA- Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Provinsi Kalimantan Timur Bergerak Cepat melakukan Koordinasi dengan Kepala Perwakilan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) /Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur untuk ikut berkolaborasi mengenai upaya penyelesaian masalah kependudukan di Kalimantan Timur. Koordinasi KKI Kaltim dipimpin langsung Prof. Harianto Ketua KKI Kaltim. Hadir Encik Widyani, Siswanto, Sarifudin dan Agus Purnama. Kegiatan ini langsung dihadiri Kepala Perwakilan Kemendukbangga/ Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi berlangsung di Kantor Kemendukbangga/ Perwakilan BKKBN Prov. Kaltim, Jalan Letjend MT. Haryono Rabu (5/02/2025).
dr. Nurizky Permanajati,M.H Kepala Kemendukbangga/ Perwakilan BKKBN Prov. Kaltim baru berkantor sejak 30 Januari 2025 menggantikan DR. Sunarto,SKM,M.Adm,KP yang di tugaskan di Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah.
Prof. Dr. H. Harihanto,MS Ketua KKI Kaltim sekaligus Pakar Kependudukan dari Universitas Mulawarman menjelaskan bahwa pertemuan yang telah terjadwal hari ini, Kami melaporkan kinerja KKI dan koordinasi awal dengan Kepala Perwakilan baru BKKBN Kaltim.
“Diharapkan adanya sambung pemikiran lanjut sambung karya (Kolaborasi) antara Kemendukbangga/Perwakilan BKKBN Prov. Kaltim dengan KKI. Tadi juga Kepala Perwakilan menyatakan akan mensuport pelaksanaan Musda KKI Kaltim keempat yang akan kami gelar tahun ini.” Tuturnya.
Sedangkan dr.Nurizky Kepala Kemendukbangga/ Perwakilan BKKBN Prov. Kaltim menjelaskan bahwa KKI salah satu mitra strategis dari Kemendukbangga/BKKBN, tentunya kita harus mempunyai satu visi-misi dan bergandengan tangan agar sinergitas, nantinya bisa menggerakkan mitra-mitra yang lain.
“ KKI sebagai mitra bisa membangun komitmen menyampaikan pesan kepada para stakeholder tentang Masalah Kependudukan, mengingat masalah yang kompleks”.
“Kami dari Kemendukbangga tentunya membutuhkan kajian-kajian, analisis-analisis yang nantinya dapat menjadi referensi meyakinkan tentang program kependudukan menjadi prioritas untuk pembangunan kedepan khususnya di Kaltim untuk Nusantara” Tegas Nurizky.
“Grand Design kependudukan menjadi basic (acuan) bagi pemerintah daerah menjadikan masalah kependudukan menjadi landasan pembangunan, juga sebagai intervensi untuk melakukan pembangunan di daerahnya.” Tegasnya.
“Untuk melakukan pembangunan kependudukan di daerah membutuhkan pandangan-pandangan, analisis dari KKI yang kepengurusannya ada Dosen dari Perguruan Tinggi dan mitra yang memiliki kompetensi terkait kependudukan sehingga pemerintah daerah dan stakeholder paham untuk membuat kebijakan daerah yang mendukung penyelesaian masalah kependudukan” Tutur dr. Nurizky.
Warta Kaltim @2024-Jul
