SHARM EL SHEIKH, MESIR - Pemerintah Indonesia dan Asian Development Bank (ADB) hari ini meluncurkan kajian ruang lingkup (scoping study) untuk memetakan langkah-langkah bagi Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menjadi kota netral karbon pada 2045. Kajian ini diumumkan di sebuah acara di Pavilion Indonesia di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PPB, COP27.
Langkah ini mempertegas komitmen Nusantara untuk ikut berkontribusi dalam Nationally - Determined Contributions (NDCs) sejalan dengan Kesepakatan Paris.
“Sebagai ibu kota berbasis hutan berkelanjutan yang pertama di dunia, Nusantara siap memimpin kontribusi Indonesia di panggung global dalam memitigasi dampak perubahan iklim,” ungkap Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono. “Kajian ini memberikan momentum dan arah yang jelas bagi kami untuk menjadi kota netral karbon pertama di Indonesia pada 2045.”
Kajian ini mengindikasikan bahwa pembangunan Nusantara sebagai kota hutan berkelanjutan akan mendorong upaya rehabilitasi yang lebih ambisius di kawasan IKN. Bila telah selesai diterapkan, rencana Nusantara untuk menjaga 65% dari kawasannya sebagai kawasan yang dilindungi (melalui proses restorasi dan rehabilitasi) dapat meningkatkan penyerapan karbon dan memungkinkan IKN menyerap karbon lebih banyak dari yang dilepaskan (net sink) sebelum 2030, sebelum mencapai posisi netral karbon pada 2045.
Langkah yang dilakukan Nusantara juga akan berkontribusi pada target pencapaian nol emisi karbon Indonesia pada 2060 dan pencapaian net sink di sektor lahan pada 2030, yang selaras dengan NDC Indonesia untuk mendukung Kesepakatan Paris. Kajian ini merupakan analisis komprehensif pertama terkait regionally and locally-determined contributions di tingkat kota di Indonesia.
“Partisipasi aktif pemerintah provinsi, kota dan kabupaten—yang berada di garda depan implementasi kebijakan nasional—sangatlah penting bagi pencapaian komitmen nasional terhadap Kesepakatan Paris,” ujar Wakil Presiden Urusan Asia Tenggara, Asia Timur, dan Pasifik, Ahmed M. Saeed. “ADB senang dapat membantu Otorita Ibu Kota Nusantara dalam mengambil satu langkah tegas dalam perang melawan perubahan iklim.”
Kajian ini lebih jauh mengidentifikasi langkah-langkah bagi Nusantara untuk berada dalam jalur pencapaian nol emisi karbon. Hal tersebut antara lain dengan melindungi dan merestorasi sekurang-kurangnya 166.000 hektar kawasan hutan IKN. Otorita IKN juga perlu merehabilitasi kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi, seperti koridor alam dan biodiversitas, serta daerah tangkapan air (kawasan di hulu sungai yang memasok air ke sungai).
Kajian ini juga mencatat bahwa pembangunan di kawasan urban IKN perlu memanfaatkan bahan-bahan rendah karbon. Sekurang-kurangnya 80% energi di IKN perlu dihasilkan dari sumber-sumber baru dan terbarukan, dan 80% penduduknya bermobilitas menggunakan transportasi umum.
Otorita IKN, yang dibentuk pada Maret 2022, merupakan lembaga setingkat kementerian. Otorita IKN bertugas menangani persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota, serta menjadi penyelenggara kota tersebut.
ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 68 anggota—49 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik.
Sumber: Siaran Pers Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara No. 026/2022 tanggal 08 November 2022
Warta Kaltim @2023-Juliati
