BALIKPAPAN- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim Gelar Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2023 Dengan mengusung tema "Mewujudkan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang Demokratis", Rabu (09/08/2023). Acara ini dibuka oleh Kepala Badan Kesbangpol Kaltim, Sufian Agus.
Agus (sapaan akrab) mengungkapkan, membangun dan mempertahankan sistem demokrasi yang kuat dan terpercaya merupakan kunci keberhasilan pemilu serentak tahun 2024 yang demokratis.
“Membangun dan mempertahankan sistem demokrasi yang kuat dan terpercaya merupakan kunci keberhasilan pemilu serentak tahun 2024 yang demokratis." ungkap Agus.
Pemilu penting bagi suatu negara untuk menentukan arah masa depannya. Oleh karena itu, pemilu yang adil, bebas, dan transparan sangat penting untuk diwujudkan. Pemilu serentak tahun 2024 nantinya di Indonesia akan menjadi ajang pemilihan yang sangat penting bagi masa depan negara ini. Maka, dalam menjalankan tugas kebangsaan, kita semua harus berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkan pemilu serentak tahun 2024 yang demokratis dengan memastikan suara rakyat dihargai dan dipertimbangkan dengan baik. Sebab keberhasilan pemilu serentak tahun 2024 yang demokratis akan berkontribusi pada masa depan Indonesia yang lebih baik.
“Mewujudkan pemilu serentak tahun 2024 yang demokratis bukanlah tugas individu, melainkan tugas kita bersama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.” imbuhnya.
Adapun (IDI) dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kualitas Pemilu. Pemilu yang adil, bebas, dan transparan dapat memberikan sumbangan yang signifikan terhadap peningkatan indeks demokrasi Indonesia. Sebaliknya, ketidakadilan dalam pemilu, pelanggaran hak-hak pemilih, serta ketidaktransparanan dalam penghitungan suara dapat menyebabkan penurunan IDI. Oleh karena itu, mewujudkan pemilu serentak tahun 2024 yang demokratis menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan IDI.
Metode baru IDI melibatkan aspek ekonomi politik dengan terbagi menjadi 3 Aspek dan 22 Indikator. Ketiga Aspek tersebut mencakup Kebebasan (7 Indikator), Kesetaraan (7 Indikator), dan Kapasitas Lembaga Demokrasi (8 Indikator).
Lebih mendalam, kegiatan pun dirangkai dalam sesi penaparan oleh dua narasumber kompeten yakni Kepala BPS Kaltim Yusniar Juliana dan Akademisi Fisip Unmul Budiman.
Sumber: diskominfo.kaltimprov.go.id, Publikasi 9 AGUSTUS 2023
Warta Kaltim @2023-Jul
Berita Lainnya...
