Sebagai wadah partisipasi publik dalam proses penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Dalam Rangka menampung saran dan masukan dari pihak-pihak eksternal terhadap peraturan pelaksana UU IKN dan sebagai tindak lanjut dari penyusunan peraturan pelaksanaan UU IKN bersama dengan Kementerian/Lembaga dan pihak-pihak terkait. Pemerintah melaksanakan Konsultasi Publik II Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU IKN yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Cloud Meeting pada Sabtu, 9 April 2022.
Mia Amalia Direktur Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas menjelaskan “Pembangunan IKN dibagi menjadi lima Tahapan: Tahap 1 (tahun 2022 – 2024), Tahap 2 (Tahun 2025-2029), Tahap 3 (Tahun 2030-2034), Tahap 4 (Tahun 2035-2039) dan tahap 5 (Tahun 2040-2045)”
“Dengan Fokus dalam tahapan Pembangunan Meliputi : Tahap Persiapan dan Tahap Pembangunan. Tahap Pembangunan Terdiri dari : (1) Pembangunan Sosial (2) Pembangunan Infrastruktur dan lingkungan (3) Pembangunan Industri dan pusat Ekonomi (4) Pembangunan Pertahanan dan Keamanan (5) Pemindahan ASN TNI/POLRI, PNA/OI”
“Penahapan ini juga mejelskan Perwujudan pemanfaatan ruang yang mengidentifikasikan pengembangan Kawasan dari KIPP, Kawasan IKN Timur, Kawasan IKN Barat, Hingga Kawasan IKN Utara “
“Tahap Tahap 1 (tahun 2022 – 2024) pada Aspek Persiapan Yaitu Penyiapan Kelembagaan Otorita, Pada Aspek Pembangunan Sosial Yaitu Penyelesaian masalah tumpang Tindih Kepemilikan lahan: Pembangunan Fasilitas umum, Pelibatan masyarakat lokal dan pemangku Kepentingan terkait, pengembangan kapasitas masyarakat lokal dan peluang ekonomi bagi kelompok rentan, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan lokal untuk persiapan tenaga kerja lokal dan pengembangan lembaga pendidikan riset kelas dunia”
“Pada Aspek Pengembangan infrastruktur dan lingkungan yaitu infrastruktur transportasi, persampahan, air minum, drainase, listrik, Fasum-fasos, Perumahan, konservasi hutan dan satwa. Aspek pembangunan Industri dan pusat ekonomi pada Tahap 1 yaitu berpusat pada upaya untuk memikat pelaku industri pelopor (anchor tenant). Aspek Pembangunan Pertahanan dan Keamanan yaitu: Pemenuhan 15-20 % Pembangunan simbol dan sistem Hankam di KIPP dan sebagian KIKN/ Wilayah IKN secara Penuh. Pada Aspek pemindahan ASN, TNI. POLRI, PNA dan OI yaitu Pemindahan 60.000 ASN (termasuk 5761 TNI/Polri), Persiapan Transisi PNA/OI” Jelas Mia Amalia
Kegitan ini tindaklanjut dari Konsultasi Publik ke I pada tanggal 22-23 Maret 2022 di Balikpapan. Sebagaimana tahapan proses penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No.12 Tahun 2011 untuk melakukan Partisipasi Masyarakat dalam Pasal 96. Untuk menginformasikan perkembangan dari progres penyusunan 6 rancangan peraturan pelaksanaan, sebagai berikut: (1). RPP tentang Pendanaan dan Anggaran (RPP Pendanaan dan Penganggaran) yang merupakan amanat Pasal 24 ayat (7), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 35, dan Pasal 36 ayat (7) UU IKN, yang penyusunannya diprakarsai oleh Kementerian Keuangan. (2). RPP tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Khusus lbu Kota Nusantara yang merupakan amanat Pasal 12 ayat (3) UU IKN, yang penyusunannya diprakarsai oleh Kementerian Dalam Negeri. (3).RPerpres tentang Otorita IKN (RPerpres Otorita IKN) yang merupakan amanat Pasal 5 ayat (7) dan Pasal 11 ayat (1) UU IKN, yang penyusunannya diprakarsai oleh Kementerian PPN/Bappenas. (4) RPerpres tentang Perincian Rencana Induk lbu Kota Nusantara yang merupakan amanat Pasal 7 ayat (4) UU IKN, yang penyusunannya diprakarsai oleh Kementerian PPN/Bappenas. (5) RPerpres tentang Rencana Tata Ruang KSN lbu Kata Nusantara yang merupakan amanat Pasal 15 ayat (2) UU IKN, yang penyusunannya diprakarsai oleh Kementerian ATR/BPN; dan (6) RPerpres tentang Perolehan Tanah Dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara; merupakan arahan Bapak Presiden pada Rapat Internal tanggal 8 Februari 2022.
Output yang diharapkan dari hasil konsultasi publik dimaksud dapat memberikan penyempurnaan dari masukan masyarakat bagi pemerintah, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Otorita Ibu Kota Nusantara tidak terkendala oleh hambatan-hambatan regulasi, birokrasi dan koordinasi.
Pada Konsultasi Publik - II Kementerian PPN/ Bappenas Mengundang / melibatkan Paguyuban/Lembaga Adat dan Forum Agama/Organisasi Masyarakat Kaltim sebagai Peserta antar lain : 1. Sultan Kutai Kartanegara, 2. Sultan Paser, 3. Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) ,4. Sultan Banjar, 5. Ketua Majelis Rakyat Daerah Khusus Ibukota Nusantara (MR DKI Nusantara), 6. Ketua Aliansi Pimpinan Ormas Daerah Kalimantan Timur (AORDA Kaltim) ‘ 7. Ketua Kerukunan Bubuhan Banjar Kaltim (KBBKT), 8. Ketua Lembaga Budaya Adat Kutai (LBAK) Kaltim, 9. Ketua Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT), 10. Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), 11. Ketua Ikatan Keluarga Paguyuban Jawi (IKAPARTI), 12. Ketua Dewan Pertahanan Adat Dayak Kutai dan Banjar Kaltim (DPADKB), 13. Ketua Majelis Rakyat Kaltim Berdaulat (MRKB), 14. Ketua Perkhikmatan Rakyat Kalimantan Timur (PRKT), 15. Ketua Persekutuan Suku Asli Kalimantan (PUSAKA), 16. Ketua Gerakan Pemuda Suku Asli Kalimantan (GEPAK), 17. Ketua Dewan Komando Adat Dayak Kutai Banjar Kaltim (DKADKB) ,18. Ketua Kerukunan Keluarga Bakumpai Kalimantan Timur (KBBKT), 19. Panglima Mandau Adat Dayak Kutai Banjar Kaltim (MADKB), 20. Ketua Perkumpulan Keluarga Besar Suku Kalimantan (PKBSK), 21. Ketua Ikatan Cendikiawan Dayak Nasional (ICDN) Kaltim, 22. Ketua FIDN Kaltim, 23. Panglima Sumpit Adat Dayak Kutai Banjar (SADKB) ,24. Ketua Forum Kutai Bersatu (FKB), 25. Ketua Forum Rakyat Kaltim Bersatu (FRKB), 26. Ketua Forum Persaudaraan Dayak Kutai Banjar Kalimantan Timur, 27. Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur, 28. Ketua MUI Provinsi Kalimantan Timur 29. Ketua DPP Persekutuan Dayak Lundayeh Indonesia, 30. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), 31. Dewan Adat Paser (LAP) Borneo, 32. Dewan Adat Dayak (DAD) Penajam Paser Utara, 33. Dewan Adat Dayak (DAD) Kutai Banjar Kaltim (Balikpapan), 34. Dewan Adat Dayak PPU, 35. Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), 36. Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 37. Perkumpulan Masyarakat Kampung Kalimantan Timur, 38. Yayasan Konservasi Alam Nusantara, 39. The Urban and Regional Development Indonesia (URDI), 40. Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAPI) ,41. Komite Pengelola Kolaborasi Riset SMART CITY Universitas Indonesia, 42. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI),43. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Timur ,44. Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim,45. Organisasi Lembaga Adat Dayak Kenyah,46. Center For Social Forestry (CSF) Universitas Mulawarman,47. Tropenboss, 48. CIFOR, 49. ICRAF, 50. WRI Indonesia, 51. Yayasan KEHATI, 52. Tropical Forest Conservation Action Kalimantan ,53. Climate Policy Initiative, 54. Aliansi Zero Waste Indonesia, 55. Kawal Borneo, 56. Hutan itu Indonesia, 57. Yayasan Peduli Konservasi Alam (PEKA) Indonesia, 58. Trend Asia,59. Habitat for Humanity , 60. The Urban and Regional Development Indonesia (URDI), 61. Presisi Indonesia, 62. Forest Watch Indonesia, 63. Greenpeace lndonesia, 64. Tropical Forest Conservation Action Kalimantan, 65. Climate Policy Initiative, 66. SEAMEO BIOTROP, 67. Mitra Kutai, 68. Akar Network,69. Greenaration Foundation,70. Sawit Watch,71. Aliansi Zero,72. Kawal Borneo Community Foundation (KBCF),73. Hutan itu Indonesia,74. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN),75. Masyarakat Konservasi Tanah dan Air,76. Pemuda Pancasila Kutai Kartanegara,77. Pemuda Pancasila Penajam Paser Utama,78. Gerakan Pemuda Anshor Kutai Kartanegara,79. Gerakan Pemuda Anshor Penajam Paser Utama, 80. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Kalimantan Timur, 81. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Kutai Kartanegara,82. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kartanegara, 83. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Penajam Paser Utama,84. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Penajam Paser Utama,85. Pasukan Adat Remaong Kepatihan Selatan Balikpapan,86. Forum Dayak Bersatu,87. Laskar Dayak Nasional,88. Aliansi Borneo Bersatu,89. Laskar Pertahanan Adat Paser,90. Organisasi Kerukunan Toraja,91. Komando Pengawal Pusaka Adat Dayak (KOPPAD) Borneo Distrik Penajam Paser Utara,92. Lembaga Adat Dayak Paser (LADP) Kalimantan Timur,93. Adat Besar Dayak Paser Kalimantan Timur,94. Kepala Adat Besar Dayak Paser, Kalimantan,95. Jatam Kalimantan Timur,96. Pokja 30, 97. Komunitas Folks of Dayak,98. Ketua MUI Kabupaten Kutai Kartanegara,99. Ketua Nadhatul Ulama Kabupaten Kutai Kartanegara,100. Ketua Muhammadiyah Kabupaten Kutai Kartanegara,101. Paser Bekerai,102. Ketua Forum Dayak Kalimantan Jakarta (FDKJ),103. Ketua Majelis Rakyat Kalimantan Timur Berdaulat,104. Ikatan Sarjana Katolik Kalimantan Timur,105. Jaringan Pembangunan Sosial Kalimantan (JAPSIKA) dan unsur Akademik antara lain: 112. Universitas Mulawarman, 113. Institut Teknologi Kalimantan (ITK),114. Universitas Nahdatul Ulama (UNU),115. Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT),116. STT Migas Balikpapa,117. Politeknik Negeri Balikpapan,118. Politeknik Negeri Samarinda,119. Politeknik Pertanian Negeri Samarinda,120. Politeknik Pertanian Samarinda,121. Rektor Institut Teknologi Kalimantan,122. Rektor Universitas Borneo Tarakan,123. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda,124. Universitas Balikpapan,125. Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda,126. Universitas Kutai Kartanegara serta Media Masa, Lembaga Kerjasama, selain itu juga dari unsur Kementerian/Lembaga terkait juga di undang yaitu Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Luar Neger, Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kantor Staf Presiden, Sekretariat Kabinet, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Kejaksaan, Bank Indonesia, Komisi Yudisial, Komando Daerah Militer VI/Mulawarman, Komandan Distrik Militer Kabupaten Penajam Paser Utara, Komandan Distrik Militer Kabupaten Kutai Kartanegara, Komandan Distrik Militer Kota Balikpapan, Komandan Distrik Militer Kota Samarinda, Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena) Kapolri dan lainnya dengan Total 465 Undangan.
Warta Kaltim @2022-Jul
Akhiri Polemik Nominal UKT, Hetifah Desak Evaluasi PTN BH
posted 2 days agoHetifah Respon Dosbing Sulit Ditemui Akibatkan Mahasiswa Berhenti Kuliah : Ini Permasalahan Sistemik
posted 2 days agoHetifah Dukung Penuh Komunitas sebagai Local Hero Parekraf
posted 10 days agoKembangkan Wisata Sungai Samarinda, Hetifah Fasilitasi Kegiatan BISA dan Ngabuburit di Kapal Wisata
posted 46 days agoUMKT Miliki Prodi Baru di Bidang Kedokteran, Hetifah: Selamat Mencetak Dokter Berkualitas Untuk Kaltim
posted 52 days agoPenduduk Kaltim Diberi Formasi Khusus CPNS IKN Tahun 2024. Pemerintah Siapkan Formasi untuk 'Fresh Graduate' dan IKN
posted 55 days agoCair 10 Hari Sebelum Idul Fitri. Pemerintah Resmi Umumkan THR dan Gaji ke-13 ASN Cair 100 Persen
posted 55 days agoSatu-satunya Perempuan Dapil Kaltim di DPR RI, Hetifah: Kita Harus Bekerja Lebih Keras
posted 60 days agoMitra Hijau dan AJI Samarinda Gelar Pelatihan Jurnalistik Liputan Mendalam Isu Transisi Energi
posted 62 days agoGerakan Ekonomi Beli Produk UMKM, Gelar Business Matching UMKM dan PHRI Hasilkan Transaksi Potensial Rp 6,3 Miliar
posted 62 days agoPercepat Transisi Energi Berkeadilan, PW Muslimat NU Kaltim Diskusi Dengan The International Climate Initiative (IKI)
posted 63 days agoLangkah Progresif Pusat Kajian IKN dan SDG’s LP2M Unmul, Gelar Rapat Koordinasi Bahas Isu Strategis
posted 65 days agoMahasiswa Fisip Unmul Hadirkan PT. MHU Bahas Pemberdayaan Masyarakat
posted 65 days agoKPU Balikpapan Gelar Rapat Pleno, Ini Prediksi Calon Anggota DPRD Balikpapan Tahun 2024-2029
posted 66 days agoOtorita IKN bersama Kemsetneg Gelar Setneg Mantul Goes To Campus Universitas Mulawarman
posted 79 days ago2,3 Juta Rekrutmen ASN Tahun 2024, Menteri PANRB Lakukan Evaluasi Seleksi CASN 2023
posted 112 days agoKampung di Kaltim Menerima Rp378 Juta dari Program Penurunan Emisi
posted 116 days agoAwal Tahun 2024, Rektor Unmul Tanam Pohon di IKN
posted 116 days agoIlmuwan Mengklaim Piramida Tertua di Dunia di Gunung Padang Indonesia
posted 116 days agoPercepat Transformasi dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Kemendagri Akselerasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital
posted 117 days agoBeasiswa LPDP 2024 Tahap 1 Pendaftarannya Dibuka Hari Ini!
posted 119 days agoKemenparekraf Kembangkan Ecotourism, Siap Berdayakan Wisata di Sekitar Nusantara
posted 120 days agoSambut IKN, Bunga Bangsa Hadirkan SMA Terintegrasi
posted 120 days agoYusan Triananda Sosialisasikan Fungsi dan Peranan Forum CSR Kaltim Dalam Kolaborasi Pembangunan
posted 157 days agoWujudkan Pentahelix Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Kaltim Libatkan Forum CSR Gelar Pertemuan CSR Se-Kaltim
posted 162 days agoSebagai Alat Bantu Kebijakan Kependudukan di Daerah, BKKBN Kaltim Sosialisasikan Siperindu
posted 162 days agoPT. MHU Promosikan Coklat IKN Pada Nusantara Agrifest 2023
posted 166 days agoKepala BPSDM Kemendagri Ungkap Tiga Prasyarat Utama Indonesia Emas 2045
posted 166 days agoJokowi Bilang Tingkat Stres Guru Lebih Tinggi daripada Pekerjaan Lain
posted 166 days agoKPK Melakukan OTT 11 Orang di Kaltim, Tetapkan 5 tersangka termasuk Pejabat BBPJN PUPR
posted 167 days agoTingkatkan Kompetensi Lulusan, Prodi Pembangunan Sosial Fisip Unmul Rubah Kurikulum Kearah Berbasis OBE
posted 167 days agoMenumbuhkan Inspirasi UMKM: Forum CSR Kaltim Bahas Minuman Tradisional Herbal, Manisan Jahe dan Pemasarannya
posted 168 days agoTingkatkan Kinerja, Perusda Melati Bhakti Satya Resmi Menjadi Perseroda
posted 171 days agoPNS dengan Kinerja Buruk, Tahun 2024 Bakal Mudah Dipecat!
posted 171 days agoProf. Rahmawati Didik Masyarakat Kawasan IKN Buat Konten Positif
posted 172 days agoIndonesia Terpilih Anggota Dewan Eksekutif UNESCO 2023-2027
posted 175 days agoSetia P Lenggono Plt. Direktur Ketahanan Pangan Otorita IKN : Pertanian di IKN Harus Menjadi Model Terbaik
posted 178 days agoDikira Punah Spesies Mamalia yang Lama Hilang 62 Tahun Ditemukan di Pegunungan Papua
posted 181 days agoBincang- Bincang Dengan Ketua MPR RI Soal IKN Dalam Perfektif UU Otonomi Daerah
posted 183 days agoForum CSR Kaltim Resmi Dikukuhkan, Menjadi Katalisator Kesejahteraan Sosial Luncurkan Aplikasi E-CSR
posted 183 days agoProdi Ilmu Pemerintahan Fisip Unmul Presentasikan Hasil Penelitian Dalam Seminar Nasional Fraksionalisasi Etnis dan Polarisasi Etnis di IKN
posted 184 days agoHasil Riset: Di IKN Etno-Demografinya Relatif Kondusif Walaupun Fraksionalisasi Etnis Tinggi dan Polarisasi Etnis Slighly High
posted 185 days agoLPB PAMA Banua Etam Latih Public Speaking UMKM Kutim
posted 200 days agoWarga Penerima Uang Ganti Kerugian Lahan di IKN Dibekali Kewirausahaan
posted 206 days agoPariwisata Dapat Berdampak Pada Ketahanan Nasional, Guru Besar Unmul Paparkan Strateginya
posted 211 days agoDosen Farmasi Unmul Adakan Penyuluhan Dan Workshop Pembuatan Seduhan Teh Herbal Bunga Telang
posted 212 days agoPj Gubernur Kaltim: Penemuan Gas Baru di Lepas Pantai Kaltim diharapkan Meningkatkan Pendapatan Daerah
posted 218 days agoRUU Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara Resmi di Sahkan DPR RI
posted 219 days agoPj Gubernur Kaltim Akmal Malik dilantik Mendagri
posted 220 days agoPj Gubernur Kaltim Dilantik 2 Oktober, Sosok Ini Santer Jadi Kandidat Kuat Gantikan Isran Noor
posted 223 days ago