Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur Sarifudin mengharapkan KPI Pusat dan Kominfo Taat Asas bahwa Peratruran tentang OSS (Oneline Single Submission dan Sameday Service) harus Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Disampaikan dalam Pembukaan Rapat Pimpinan (Rapim) KPI 2018 yang berlangsung di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, 25 November 2018.
Sarifudin yang juga Dosen Pembangunan Sosial Fisip Unmul engungkapkan Perlu adanya Peningkatan Kinerja Lembaga Negara ini agar Kementerian Kominfo RI menghormati dengan tidak membuat Peraturan kementerian yang melemahkan kewenangan KPI dengan melaksanakan Regulasi yang diatur UU Penyiaran."
Dalam Rapim Membahas Tiga masalah yang dibahas itu yakni pelaksanaan OSS (Oneline Single Submission dan Sameday Service) untuk permohonan perizinan penyiaran, pedoman pengawasan penyiaran Pemilu 2019 dan Task Force serta anggaran hibah untuk KPID.
Sedangkan Ketua Panitia Rapim KPI 2018 sekaligus Komisioner KPI Pusat, Ubaidillah mengatakan, ketiga masalah ini akan menjadi pokok bahasan utama dalam rapat pimpinan yang dihadiri Ketua KPID dan kepala dinas yang menaungi KPID. Menurutnya, tiga masalah menjadi hal yang paling mendesak untuk dibicarakan oleh KPI Pusat dan KPID dari 33 Provinsi.
“Pembahasan soal OSS yang merupakan bagian dari bidang perizinan. Lalu bagaimana membuat pedomanan pengawasan penyiaran dalam Pemilu 2019 mendatang serta task forcenya. Dan, yang tak kalah penting untuk dibahas soal anggaran untuk KPID melalui pola hibah,” kata Ubaid, panggilan akrabnya.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara, menjadi keynote speech saat pembukaan Rapim KPI 2018.
Warta Kaltim @2018- AR
