NEWS:

  • Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2024, Jasa Raharja Sampaikan Komitmen Dukung Upaya Strategis Seluruh Stakeholder
  • Terlibat Aktif dalam Posko Terpadu Angkutan Nataru 2024, Dewi Aryani Suzana Sampaikan Peran Kurusial Jasa Raharja
  • Jasa Raharja Sampaikan Kesiapan Pengamanan Nataru dalam Rakor Lintas Sektoral
  • Hasil Riset Unmul Di implementasi Oleh Perusahaan Tambang Batu Bara dan Migas Untuk Tercapainya SDG
  • ESDM Kaltim, Perusahaan Migas dan Pertambangan Dukung SDGs Expo dan Awards 2025

BKKBN Kaltim Gelar Workshop Pokja Bangga KencanaSAMARINDA- Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Timur (BKKBN Kaltim) Gelar Workshop Pengelolaan Kelompok Kerja (Pokja) Bangga Kencana Yang Efektif Tingkat Provinsi Kalimantan Timur 2023. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid (tatap muka dan Secara daring) di Hotel Mercure Samarinda, Kamis, (08/06/2023).

Dr. Sunarto, SKM, M.Adm.KP Kepala BKKBN Kaltim dalam Sambutannya menjelaskan di Indonesia, angka Prevalensi stunting masih cenderung tinggi yaitu 21,6 persen pada tahun 2022. Di Kalimantan Timur berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2022 terdapat sebesar 23,9% balita dengan kondisi stunting. Pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap isu ini, terutama agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global.

Kepala BKKBN Kaltim“BKKBN mendapatkan mandat dan kepercayaan untuk menjadi Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan stunting. BKKBN siap untuk mengoordinasikan upaya percepatan penurunan stunting ini melalui kerjasama lintas sektor serta lintas pemerintah Pusat dan Daerah (sampai dengan tingkat desa) sehingga tercapai pemenuhan target penurunan stunting menjadi 14% di tahun 2024.  Oleh karena itu keterlibatan dan komitmen Kelompok Kerja (Pokja) Bangga Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang efektif mutlak diperlukan dalam upaya percepatan penurunan stunting khususnya di Provinsi Kalimantan Timur” Tegas Sunarto

“Salah satu upaya mewujudkan sinergitas kebijakan program Bangga Kencana adalah melalui penguatan Kelompok Kerja (Pokja) Bangga Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang efektif. Gubernur Kalimantan Timur telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor SK: 479/K.536/2018 Tanggal 1 November 2018 Gubernur tentang Pembentukan Tim Advokasi dan Kelompok Kerja Kampung KB Provinsi Kalimantan Timur” Tegasnya

"Dalam rangka meningkatkan progres kinerja Pokja Provinsi maupun Kab/Kota menjadi Kelompok Kerja Bangga Kencana yang efektif, pada hari ini dilaksanakan kegiatan Workshop Pengelolaan Bangga Kencana yang Efektif Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.  Harapannya, melalui peran Pokja Bangga Kencana dapat memperkuat pelaksanaan advokasi-KIE serta terjadinya peningkatan komitmen dan peran serta stakeholder dan organisasi kemasyarakatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung operasional program Bangga Kencana." Tutur Sunarto

BKKBN Kaltim Gelar Workshop Pokja Bangga KencanaSetelah pembukaan acara dilanjutkan dengan Materi dan diskusi: Arah Kebijakan dan Strategi Program Bangga Kencana Tahun 2023 oleh Ir.Mila Rahmawati, MS Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk BKKBN RI

Dilanjutkan Panel Materi dan diskusi: 1. Panduan Penyusunan Rencana Kerja Pokja Bangga Kencana Oleh Aditya Ardi Nugroho,SE.,MM Ketua Tim Pokja Bangga Kencana Direktorat Pemduan Kebijakan Pengendalian Pendududk BKKBN RI dan (2). Panduan Monitoring dan Evaluasi Pokja Bangga Kencana yang Efektif oleh Resti Kusna Tifah Adizah Ditjakduk BKKBN RI.

Setelah materi kegiatan dilanjutkan pendampingan Intensif Penyusunan Rencana Kerja Pokja Bangga Kencana kepada Peserta tatap muka maupun peserta daring.

Sitti Mayasari Hamzah, SIP, MA Ketua panitia menjelaskan total peserta untuk pertemuan ini seluruhnya berjumlah  97 orang Peserta, dengan rincian Peserta tatap muka (fullday meeting) berjumlah 34 orang dan Peserta Daring berjumlah 63 orang. Peserta ini berasal dari (a)Pokja Advokasi Tingkat Provinsi dan Kab/Kota (b) Pokja Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat. Provinsi dan Kab/Kota (c) Pokja Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi dan Kab/Kota dan (d) Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi dan Kab/Kota.

Warta Kaltim @2023- Jul

NEXT

WARTA UPDATE

« »