Samarinda- Muhammad Cholifihani menjelaskan provinsi Kalimantan Timur akan mengalami Bonus Demografi yang lama dan penting untuk melakukan Pendidikan dan Pelatihan Penduduk Usia Produktif agar bisa Bersaing. Disampaikan dalam Acara Sosialisasi Analisis Profil Penduduk dan Focus Group Disscussion (FGD) Analisis Tematik Kependudukan Kalimantan Timur yang digelar Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. Acara dilaksanakan pada Hotel Mecure Samarinda, Kamis 1 September 2022
“Saat ini Provinsi Kalimantan Timur sedang mengalami Bonus demografi, hingga setidaknya tahun 2040 dimana Depedensy Ratio tahun 2040 Mencapai angka 50,2 %”, Papar Cholifihani.
“ Pemindahan IKN akan menarik Migrasi masuk dengan didominasi usia produktif, jumlah usia produktif di perkirakan akan bertambah dan berpotensi akan memperpanjang bonus Demografi Kalimantan Timur”
“ Namun, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) penduduk usia produktif harus diberikan perhatian khusus agar penduduk produktif ini dapat diserap kepasar kerja dan tidak kalah saing dengan pendatang”
“Perpanjangan bonus demografi memberikan tambahan waktu untuk merencanakan pembangunan penduduk lansiakarena pekerja usia produktif dalam jumlah banyak, akan perlahan-lahan memasuki usia lanjut usia” Ujar Cholifihani.
FGD menghadirkan tiga pemantik diskusi (1) DR. Muhammad Cholifihani, SE.,MA- Bappenas RI, Topik : Manfaat Proyeksi Hasil SP2020 Terhadap Perencanaan Pembangunan IKN. (2) Prof. Dr. Erny Rochaida, MSI dari IPADI Kaltim, Topik: Situasi Kependudukan Kaltim- Implementasi Terhadap Penduduk dan Pembangunan Ekonomi Wilayah (3) DR. Rachmad Budi Suharto, SE.,M.Si – Dosen FEB Unmul, Topik : Migrasi Penduduk Usia Produktif, Tinjauan Kependudukan Terhadap Pemindahan IKN.
Acara dimulai dengan Sambutan dari (1)Dr. dr. Meliana Hidayat sebagai Assisten Representative UNFPA Indonesia, (2) Yusniar Juliana Kepala badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur dan (3) DR. Ali Said, MA Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik Sekaligus Membuka Acara.
Kepesertaan terdiri dari Tim Gubernur Untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan (TGUPP) Prov Kaltim, BAPPEDA Kaltim, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(DKP3A) Prov. Kaltim, Tim Transisi Pendukung Persiapan Pembangunan dan Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), Koalisi Kependudukan Indonesia Prov. Kaltim, Perwakilan BKKBN Prov. Kaltim dan instansi terkait kependudukan.
Warta Kaltim @2022-Sarif
