JaKARTA – Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang ditargetkan sudah dapat beroperasi pada tahun 2024, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI).yang dinaungi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pada 25 Agustus 2023 telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan (PPSP).
Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan (PPSP) merupakan Fasilitas dari Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan PMK 220/2022 yang disiapkan, disediakan, dan digunakan untuk mendukung pembiayaan Penyediaan Infrastruktur IKN di kawasan inti pusat pemerintahan. Fasilitas diprioritaskan pada proyek yang berlokasi di Sub Wilayah 1A, 1B, dan 1C.
“Otorita IKN menjadi kota pertama yang memiliki komite ESG” ujar Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, dengan harapan akan menjadi lebih mudah dan lebih murah untuk mendapatkan pendanaan dan disamping itu menjadi trendsetter untuk kota-kota lain di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT SMI, Edwin Syahruzad memberikan informasi tentang peran pemerintahan pusat dalam proyek serta kinerja institusi OIKN yang harus diperhatikan.
Penandatanganan perjanjian ini dilakukan oleh Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, Otorita Ibu Kota Nusantara, Bapak Agung Wicaksono bersama Direktur Utama PT SMI, Edwin Syahruzad. Turut hadir, Kepala OIKN, Bambang Susantono menyaksikan penandatanganan tersebut bersama dengan perwakilan dari Kementerian Keuangan RI, yakni Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Brahmantio Isdijoso. Tidak terlewatkan, Wakil Kepala OIKN, Dhony Rahajoe, serta Sekretaris OIKN, Achmad Jaka Santos Adiwijaya juga hadir dalam acara penandatanganan tersebut.
Diharapkan kedepannya melalui kolaborasi bersama konsultan-konsultan terpilih oleh PT SMI, pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara mampu mencapai targetnya pada tahun mendatang.
Warta Kaltim @2023-Jul
Berita Lainnya...
