Oleh: Harihanto¹

Di dalam tulisan saya sebelumnya jelas bahwa jika dilihat kaitannya dengan Lingkungan Hidup (LH) dan Sumber Daya Alam (SDA), Pertumbuhan Jumlah Penduduk Bumi harus dihentikan ketika LH dan SDA tidak mampu lagi Mendukung Kehidupan mereka, dan tidak mampu lagi Menampung Sampah dan Limbah yang mereka hasilkan di dalam hidup mereka; karena LH dan SDA terbatas adanya dan kemampuannya. Masalah atau pertanyaannya adalah kapan dan bagaimana cara mengetahui keadaan itu, atau ketika Jumlah Penduduk Bumi sudah berapa banyak Pertumbuhannya harus dihentikan? Berkaitan dengan pertanyaan itu para ahli memperkenalkan konsep Penduduk Optimum, yakni keadaan penduduk di mana setiap individu menjadi sejahtera (menurut Standar hidup yang berlaku dan disepakati? saat itu) tanpa mengurangi Tingkat Kesejahteraan individu lainnya (better off) (Singer dan Morris, 1977). Jadi Penduduk Optimum merupakan suatu keadaan Ideal. Untuk mengetahui keadaan itu menurut Singer dan Morris diperlukan analisis secara saksama dengan melibatkan pakar dari berbagai bidang ilmu, Ilmu Lingkungan, Ilmu Ekonomi, dsb. Menurut Singer dan Morris, Pertumbuhan Penduduk dan Ekonomi merupakan dua faktor besar yang menentukan Daya Dukung (carrying capacity) LH dan SDA, apakah akan menjadi lebih besar atau akan menjadi lebih kecil (karena Daya Dukung LH dan SDA dapat berubah, termasuk ditingkatkan dengan Teknologi, seperti yang dianut dan diyakini oleh penganut Tesis Gemah-Ripah/Cornucopian Thesis).

Baca Juga: Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Solusi Mendasar Bagai Semua Masalah di Bumi

Di dalam rangka analisisnya untuk mengetahui Penduduk Optimum di dalam kaitannya dengan Daya Dukung LH dan SDA di Amerika Serikat (AS), sampai 1977 Singer dan Morris telah menemukan beberapa hal penting: (1) Tingkat Optimum Penduduk selalu di bawah Tingkat Maksimum, (2) Penduduk Optimum tidak hanya tergantung pada Jumlahnya, tetapi juga tergantung pada Sebaran Spasialnya, Tingkat Pertumbuhannya, Kemajuan Teknologi, dan Praktek Keberlanjutan, serta parameter lain yang tercakup di dalam Demografi dan Ekonomi, (3) Tingkat Penduduk Optimum tidak bersifat tetap, melainkan sangat mungkin mengalami penurunan sesuai perjalanan waktu. Temuan Singer dan Morris ini relevan dan konsisten dengan paham yang berkembang selama ini. Temuan yang menunjukkan bahwa Tingkat Optimum Penduduk selalu di bawah Tingkat Maksimum relevan dan konsusten dengan Tesis Tititk Batas (Limits Thesis), karena Tingkat Maksimum berarti Titik Batas, yang jika dicapai akan terjadi kehancuran. Bahwa Penduduk Optimum juga tergantung pada Sebaran Spasialnya, artinya semakin Merata Persebaran/Distribusinya, semakin baik. Tidak meratanya Persebaran Penduduk secara Spasial ini merupakan satu masalah yang terjadi di Indonesia. Sampai tahun 2020 yang lalu, sekitar 60% penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Jawa, Madura, bali, dan Lombok (Jambal) yang luasnya hanya sekitar 6,6% dari total luas wilayah Indonesia (Harihanto, 2023).  Masalah ini telah diatasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Program Transmigrasi (selain masalah tingginya LPP yang diatasi melalui Program Keluarga Berencana). Sedangkan Kesimpulan bahwa Tingkat Optimum Penduduk tidak bersifat tetap, dan sangat mungkin menurun sesuai perjalanan waktu, secara teoretik-normatif hal ini lebih berkaitan dengan Pertumbuhan Jumlah Penduduk sebagai faktor utamanya; artinya jika jumlah penduduk bertambah, dan dengan mengasumsikan faktor-faktor terkait lainnya (teknologi, praktek keberlanjutan, standar hidup, dan semacamnya) tidak berubah (ceteris paribus), maka Tingkat Penduduk Optimuam jelas menurun - jumlah penduduk yang sejahtera akan berkurang. Bahwa Teknologi diasumsikan ceteris paribus dasarnya adalah teknologi yang belum diciptakan, peluangnya untuk dapat diciptakan dengan tidak adalah fifty-fifty. Praktek-praktek berkelanjutan bisa jadi malah berkurang seperti yang terjadi sampai saat ini (kasus Rempang Eco City, Perambahan Taman Nasional untuk Perkebunan Sawit, Pembangunan Jalan di Tengah Hutan papua yang justru dapat meningkatkan Pembalakan Liar, dsb). Standar Hidup Masyarakat kemungkinan besar juga malah meningkat, mengingat manusia memiliki Keinginan dan Nafsu.    Penelitian Singer dan Morris juga menekankan pentingnya Praktik Berkelanjutan, pemanfaatan SDA yang Efisien, dan inovasi teknologi untuk mencapai tingkat populasi (jumlah penduduk) dan kesejahteraan yang diinginkan. Hasil penelitian Singer dan Morris ini dapat digunakan sebagai informasi untuk Menyusun Kebijakan Publik terkait dengan Pengelolaan SDA, Keluarga Berenacana, dan Pembangunan Ekonomi.   

Singer dan Morris mencoba mengembangkan suatu metode yang secara khusus diharapkan dapat menjawab bagaimana suatu Tingkat penduduk Optimum dapat ditentukan? Singer melakukannya di dan bekerja sama dengan Pemerintah AS. Sayangnya Upaya Singer dan Morris ini tidak atau setidak-tidaknya belum dapat dilakukan di negara-negara Sedang Berkembang seperti Indonesia, apa lagi di negara Miskin, karena Upaya ini memerlukan data nyata (real), yang di kedua negara tersebut sering kali tidak lengkap, tidak  akurat, tidak dikembangkan secara baik akibat keterbatasan SDM yang telatih, dan kurang terbuka, tidak seperti di negara-negara maju, khususnya AS (dikutip dari berbagai sumber). Bahwa data di Indonesia sebagai negara Sedang Berkembang tidak lengkap, didukung oleh fakta/pengalaman penulis ketika melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) suatu daerah yang terpaksa menggunakan data dari Perusahaan swasta di bidang SDA, berupa data Cadangan SDA tertentu. Padahal seharusnya data stok, karena Cadangan itu berarti akan dieskploitasi oleh perusahaan ybs, sehingga hampir tidak ada artinya dimasukkan ke dalam KLHS, toh sebentar lagi akan digali. Sedangkan untuk melakukan inventarisasi sendiri juga tidak mungkin akibat waktu dan anggaran yang terbatas. Jadi mestinya pemerintah (daerah ybs) atau pemerintah pusat membuat program Inventarisasi SDA jangka panjang dan selalu dipebarui, sehingga dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, khususnya untuk pemanfaatan dan pengelolaan SDA secara rasional (Soerianegara, 1978). Pemerintah Orde Baru melalui Menteri Negara Riset, Prof. Soemitro (ayah Prabowo) pernah memasukkan Penelitian dan Inventarisasi SDA sebagai Prioritas Utama ke dalam “Daftar Prioritas Relatif  Bidang-Bidang Riset” (1974), sehubungan dengan Pengaturan Ekologi dan Lingkungan Hidup serta Pengamanan Masa Depan yang saat itu sudah disadari.  

Selain itu, konsep Penduduk Optimum yang dipekenalkan oleh Singer dan Morris melalui penyelidikannya di AS itu mungkin tidak layak untuk semua kasus, khususnya pada kasus-kasus yang ekstrim. Sebagai contoh ada suatu negara yang mungkin hanya mempunyai kekayaan SDA tertentu, tetapi tdk mempunyai kekayaan alam yang lain -  sedikit sekali lahan pertanian, sedikit air, tidak punya kapital, tidak punya pabrik dan seterusnya. Bagi negara ini penduduk optimum berarti sama dengan penduduk minimum, hasil per kapita dar penjualan SDA tertentu yang dimilik tersebut harus maksimum. Walau ini merupakan contoh kasus yang ekstrim, namun di dalam realitanya bisa saja terjadi, misalnya di negara-negara Afrika.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Penduduk harus dihentikan ketika Tingkat Penduduk telah mencapai Optimum, baik pada tingkat negara ataupun global (Penduduk Bumi). Akan tetapi untuk mengetahui Tingkat Penduduk yang Optimum (dikaitkan dengan LH dan SDA) tersebut tidaklah mudah; diperlukan keterlibatan ahli berbagai bidang, beaya, dan data real yang andal (baru dan tepat). Pendek kata bersifat kompleks, rumit, dan kasuistis, tidak bisat universal. Dengan demikian yang paling mudah untuk diterapkan demi keberlanjutan hidup manusia di bumi adalah: (1) berhemat di dalam segala hal, (2) jangan serakah, (3) penuhi Kebutuhan, jangan turuti Keinginan dan Nafsu, (4) cukup mempunyai dua anak, sehingga tercapai Pertumbuhan Penduduk Nol dan Tingkat Penggantian, (5) ingat anak-cucu (generasi yang akan datang) sebagai perwujudan Kesamaan Hak Antar Generasi, (6) mewariskan lingkungan yang baik dan SDA tak terbarukan kepada generasi yang akan datang, sebagai perwujudan sayang anak-cucu, (7) mengeskploitasi SDA Terbarukan tak melampaui kemampuannya untuk pulih, supaya dapat berlanjut, (8) mengurangi produksi sampah dan limbah, (9) menggunakan kembali (reuse) barang-barang bekas yang masih bisa digunakan (botol kaca, botol plastik, tas kain, dsb) untuk menghemat kebutuhan dan penggunaan SDA, (10) daur ulang sampah yang tidak bisa digunakan kembali, atau berikan kepada pemulung sampah, atau jual ke Bank Sampah, (11) mengembangkan dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan (teknologi eksploitasi yang efisien,dan teknologi produksi yang sedikit limbah/zero waste), dan (12) menerapkan studi kelayakan lingkungan di dalam usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Semua tindakan ini lebih condong ke Tesis Titik Batas yang menurut penulis lebih bersifat hati-hati (bukan Pesimis) di dalam melihat hubungan antara Pertumbuhan Penduduk dan Lingkungan. Karena bagaimanapun tindakan yan berhati-hati lebih baik dibanding tindakan yang gegabah, boros, sembarangan, dan tidak peduli.

Tentang Penulis:                                

¹Guru Besar Lingkungan, Pembangunan, dan Perubahan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Mulawarman; Pengampu Mata Kuliah “Penduduk, Lingkungan, dan Pembangunan” pada Program Pendidikan Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Mulawarman; Inisiator Pembentukan Program Doktor Ilimu Lingkungan, Universitas Mualwarman;Dewan Pengawas Koalisi Kependudukan Indonesia, Kaltim

Oleh: Harihanto

Tulisan ini merupakan lanjutan dari tulisan saya berjudul “Penduduk Bumi (Manusia) sebagai Sumber Segala Masalah di Bumi”, yang saya tulis di dalam rangka memperingati Hari Kependudukan Sedunia, 11 Juli 2025. Ya, seperti yang telah saya tulis sebelumnya, memang manusia (penduduk bumi) merupakan sumber segala masalah di bumi; karena manusia sebagai makhluk dominan di bumi, manusia mempunyai kepentingan atas bumi, karena manusia hidup di bumi. Terkait dengan kepentingannya itu manusia mengenal masalah, istilah yang tidak dikenal oleh binatang. Jadi walau terhadap jumlah penduduk bumi yang delapan milyar lebih saat ini belum ada kesimpulan yang pasti, apakah sudah terlalu banyak? Namun faktanya  jumlah penduduk bumi bertambah terus, dari lima milyar pada tahun 1987 menjadi delapan milyar lebih tahun ini, walau laju pertumbuhannya cenderung menurun. Jika pada 1930 - 1960 (sebelum diperkenalkannya program Keluarga Berencana) Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dunia 2,15% per tahun, menjadi 2,1% per tahun pada 1965 - 1970, kemudian menurun hingga 1,1% per tahun 2015 - 2020. Sejalan dengan sifat manusia seperti yang diuraikan di atas, sekali lagi, semakin  banyak penduduk, berarti semakin banyak masalah, termasuk masalah lingkungan. Baik karena pengaruh langsung dari jumlah penduduk yang semakin banyak itu, maupun pengaruh kualitas (perilakunya) yang semakin macam-macam juga.

Kembali kepada jumlah penduduk dunia saat ini yang mencapai delapan milyar lebih itu, walau belum ada kesimpulan yang pasti tentang besar atau kuantitasnya itu, namun sebagian ahli (antara lain Fedorof, 2006) menilai bahwa jumlah itu sudah melebihi Daya Dukung (kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan di dalamnya) dan Daya Tampung Lingkungan (kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, benda, dan energi yang masuk ke dalamnya). Lebih jauh dia menyatakan bahwa manusia harus sungguh-sungguh berupaya agar pertumbuhan penduduk dapat terkendali. Perubahan iklim yang terjadi saat ini akibat pertumbuhan penduduk yang sangat pesat berakibat buruk pada produksi pertanian, sehingga milyaran penduduk bumi terancam kelaparan. Sedangkan Beddington, Chief Scientific Advisor British Government menyatakan bahwa akibat Perubahan Iklim dan Ledakan Jumlah Penduduk menjelang tahun 2030, akan terjadi Kekurangan Pangan, Kelangkaan Air dan Energi yang luar biasa.

Jadi karena jelas bahwa manusia merupakan Sumber dari Segala Masalah di Bumi, termasuk Masalah Lingkungan, dengan berbagai alasan latar belakangnya seperti yang diuraikan di atas; maka meminjam istilah Filsuf “Solusi Mendasar” bagi semua masalah di Bumi adalah “Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk”. Pertumbuhan jumlah penduduk harus diarahkan menuju nol (Zero Population Growth), sehingga tercapai Jumlah Penduduk yang Stabil dan menghasilkan Keseimbangan antara Tingkat Kematian dan Tingkat Kelahiran, yang berarti   Tingkat Fertilitas Total (TFR) sama dengan Tingkat Penggantian (Replacement Level), yakni sekitar 2,1[i] anak per wanita, untuk menggantikan kedua orang tuanya. Menurut Teori Deontik, Pembatasan Kelahiran bukan merupakan penggerogotan kebebasan pribadi; setiap orang bebas menentukan jumlah anak yang mereka inginkan, tetapi tidak bebas untuk melahirkan semua anak yang dapat dilahirkan; manusia tidak wajib melahirkan anak, tapi wajib menjamin dan mengusahakan agar manusia yang telah dilahirkan memiliki  taraf hidup yang memadai.

Dengan Jumlah Penduduk yang Stabil, emisi Gas Karbon (salah satu jenis Gas Rumah Kaca) yang menyebabkan Perubahan Iklim misalnya, diharapkan juga dapat tidak bertambah. Demikian pula kebutuhan akan pangan, sehingga lingkungan/ekosistem tidak akan terlalu terbebani. Walau masalahnya tidak sesederhana itu, terutama yang menyangkut emisi Karbon, karena penghasil emisi itu tidak merata. Penduduk di negara-negara maju menghasilkan emisi 50 kali lebih besar dibanding penduduk di negara-negara miskin (IPCC di dalam DW, diakses tanggal 17 Juli 2025). Dengan pertumbuhan penduduk nol diharapkan tercipta hubungan yang serasi antara penduduk dan lingkungan. Para penganut Teori Lingkungan menyatakan bahwa manusialah yang mempunyai kewajiban memelihara keserasian hubungan ini; walau dengan konsekuensi pengurangan kebebasan individu, di dalam hal ini mengurangi jumlah anak. Pandangan yang mengambil jalan tengah pun di dalam melihat hubungan antara penduduk dan lingkungan juga menyatakan bahwa kecepatan pertumbuhan penduduk dan ekonomi perlu dikurangi karena dapat mempengaruhi intensitas maupun frekuensi timbulnya masalah. 

Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk dapat dilakukan secara Kelembagaan melalui Peran Pemerintah, misalnya melalui Program Keluarga Berencana (di Indonesia sekarang namanya Program Pembangunan Keluarga), maupun melalui perorangan; karen menurut penganut paham Keluarga Berencana, keputusan mengenai pembatasan kelahiran harus dibuat oleh para orang tua. Secara kelembagaan pengendalian dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai Teknologi Kontrasepsi yang telah dikembangkan, mulai dari Teknologi Kontrasepsi Hormonal (Pil dan lain-lain) sampai Sterilisasi (Vasektomi untuk wanita dan Tubektomi untuk pria). Sedangkan pengendalian Pertumbuhan Penduduk secara individual dapat dilakukan di dalam bentuk Pantang Berkala di dalam melakukan hubungan suami-istri. Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk secara Kelembagaan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia melalui Program Keluarga Berencana (KB) misalnya telah berhasil menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk dari 2,33% per tahun selama 1961 - 1971 (Program KB dimulai tahun 1970, awal Era Orde Baru) menjadi sekitar 1,44% selama 1990 - 2000 (akhir masa Orde Baru), suatu angka penurunan LPP yang cukup berarti.

[1] TFR pada Tingkat Penggantian bukan 2,0 tetapi karena diasumsikan: (1)  tidak semua bayi perempuan yang lahir akan bertahan hidup sampai usia subur dan melahirkan anak, dan (2) Rasio Jenis Kelamin saat lahir biasanya lebih dari 100,00 (lebih banyak laki-laki dibanding perempuan) . 

¹Ditulis di dalam rangka memperingati hari Kependudukan Sedunia, 11 Juli 2025- Harihanto: Guru Besar Lingkungan, Pembangunan, dan Perubahan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Mulawarman. Pengampu Mata Kuliah “Penduduk, Lingkungan, dan Pembangunan” pada Program Pendidikan Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Mulawarman. Inisiator Pembentukan Program Doktor Ilmu Lingkungan,  Universitas Mulawarman. Dewan Pengawas Koalisi Kependudukan Indonesia, Kaltim

Warta Kaltim @2025-Jul

Oleh: Siswanto -Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia Provinsi Kalimantan Timur

Setiap tanggal 28 Juli, dunia memperingati Hari Hepatitis Sedunia dengan tema global tahun ini: “Hepatitis: Let’s Break It Down”. Penyakit ini terutama hepatitis B dan C masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang tersembunyi namun berdampak besar. Di Indonesia, lebih dari 1,3 juta orang setiap tahun di dunia, dan jutaan lainnya hidup tanpa sadar bahwa mereka terinfeksi, hingga terlambat tertangani dan berujung pada sirosis atau kanker hati. Tantangan semakin kompleks karena beban penyakit hepatitis beririsan langsung dengan isu kependudukan, kemiskinan, keterbatasan layanan kesehatan, dan kurangnya literasi kesehatan di komunitas rentan.

 Kelompok Rentan: Di Mana Hepatitis Berkembang Diam-Diam

Kelompok yang paling rentan terhadap hepatitis adalah ibu hamil, bayi baru lahir, pekerja informal, penduduk dengan mobilitas tinggi, narapidana, komunitas adat terpencil, dan pengguna narkoba suntik. Di daerah-daerah terpencil, akses terhadap skrining hepatitis, vaksinasi, dan pengobatan masih sangat terbatas.

Data menunjukkan bahwa Indonesia memiliki beban tinggi untuk hepatitis B dan C, yang dapat berkembang menjadi sirosis hati dan kanker hati jika tidak ditangani sejak dini. Namun, masih banyak masyarakat yang percaya pada mitos, takut diskriminasi, atau tidak tahu bahwa hepatitis bisa dicegah dan disembuhkan.

Pendekatan Kependudukan adalah Kunci

Koalisi Kependudukan Indonesia mendorong agar pengendalian hepatitis diintegrasikan dengan peta jalan Pembangunan kependudukan berbasis risiko dan kerentanan. Artinya:

• Data penduduk digunakan untuk memetakan wilayah dengan cakupan vaksinasi rendah dan angka infeksi tinggi.
• Program disesuaikan dengan karakteristik sosial-budaya komunitas, termasuk kearifan lokal dan bahasa daerah.
• Petugas kesehatan digerakkan bersama tokoh adat, tokoh agama, dan kader lokal untuk membangun kepercayaan.

Program promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk hepatitis harus berbasis komunitas, berwawasan kependudukan dan kearifan lokal agar benar-benar menjangkau yang paling membutuhkan.

Solusi Holistik: Promotif, Preventif, Kuratif, Rehabilitatif

Sebagai Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia, saya percaya bahwa penanganan hepatitis harus dilakukan secara integratif, dengan melibatkan potensi kearifan lokal bangsa Indonesia. Pengendalian hepatitis tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan medis-biomedis. Di negeri kaya akan kearifan lokal dan keanekaragaman hayati, kita justru punya kekuatan tersembunyi yang bisa dioptimalkan: tumbuhan obat nusantara, UMKM berbasis produk herbal, dan industri ramah lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat.

Tumbuhan Nusantara sebagai Dukungan Preventif dan Kuratif

Berbagai penelitian telah menunjukkan potensi tanaman lokal seperti temulawak, sambiloto, meniran, kunyit, dan pegagan dalam menjaga fungsi hati dan mendukung pengobatan hepatitis. Ramuan turun-temurun yang diwariskan dari nenek moyang kita terbukti memiliki kandungan hepatoprotektif, antioksidan, dan antivirus alami.

Potensi ini semestinya diangkat bukan hanya untuk pengobatan alternatif, tetapi juga sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional. Bila dikelola dengan tepat, tumbuhan ini dapat mendukung strategi promotif, preventif, dan kuratif hepatitis dengan biaya terjangkau dan berbasis budaya lokal.

UMKM dan Industri Herbal: Pilar Ekonomi dan Kesehatan

Koalisi Kependudukan Indonesia mendorong agar pengendalian hepatitis diintegrasikan dengan penguatan ekonomi lokal. Banyak UMKM di desa dan kawasan adat telah memproduksi jamu, ekstrak herbal, atau makanan fungsional berbasis tanaman pelindung hati. Sayangnya, mereka sering terkendala dalam akses pasar, legalitas BPOM, dan dukungan teknologi.

Inilah saatnya dunia industri turut berperan. Kita butuh industri farmasi dan kosmetik nasional yang mau bermitra dengan UMKM lokal untuk mengembangkan produk berbasis etnofarmakologi. Bila digerakkan secara kolaboratif, Indonesia bukan hanya bisa mengurangi beban hepatitis, tapi juga menumbuhkan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan.

Peran Pemerintah: Regulasi Inklusif dan Dukungan Lintas Sektor

Pemerintah memiliki peran sentral dalam pengendalian hepatitis: mulai dari vaksinasi hepatitis B untuk bayi dan dewasa risiko tinggi, skrining gratis di puskesmas dan posyandu, hingga dukungan riset dan sertifikasi produk herbal.

 Namun ke depan, arah kebijakan perlu lebih progresif dan lintas sektor:

• Kementerian Kesehatan bisa bermitra dengan Kemenperin dan Kemenkop UKM dalam mendorong inovasi produk anti-hepatitis dari tumbuhan nusantara.
• Kementerian Pendidikan dan Ristek bisa menggerakkan kampus dan balai litbang daerah untuk menguji dan mengembangkan potensi tanaman herbal lokal.
• Pemerintah daerah dapat menjadi motor penggerak pemanfaatan lahan pekarangan dan hutan adat sebagai sumber tanaman obat.

Sebagai kekuatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Berikut empat pilar solusi:

1. Promotif:
   Edukasi publik berbasis budaya lokal. Misalnya, kampanye kesehatan lewat wayang, pantun, lagu daerah, atau tokoh adat bisa jauh lebih efektif di komunitas yang masih tradisional dibanding media konvensional.
2. Preventif:
   Mendorong vaksinasi hepatitis B untuk bayi dan kelompok risiko tinggi. Juga penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang sudah dikenal dalam praktik masyarakat seperti memandikan bayi dengan ramuan herbal, atau adat pantang darah yang sejalan dengan prinsip-prinsip pencegahan penularan hepatitis.
3. Kuratif:
   Fasilitasi akses skrining dan pengobatan hepatitis secara terjangkau, dengan pendekatan komunitas seperti posyandu remaja dan lansia, serta sinergi dengan pengobatan tradisional yang telah teruji secara ilmiah—misalnya tanaman seperti temulawak, kunyit, dan sambiloto yang memiliki efek hepatoprotektif.
4. Rehabilitatif:
   Pemberdayaan penyintas hepatitis agar dapat menjadi duta edukasi dan advokasi di komunitasnya, serta penguatan dukungan psikososial berbasis kelompok sebaya (peer support) seperti yang dilakukan di banyak komunitas adat dan keagamaan.

Membangun Ketahanan Kesehatan Berbasis Komunitas

Peringatan Hari Hepatitis Sedunia bukan hanya tentang penyakit, tetapi juga tentang keadilan kesehatan. Saat kita bicara tentang penghapusan hepatitis, kita juga bicara tentang penghapusan stigma, penguatan literasi, dan pemerataan layanan di seluruh wilayah nusantara.

Dengan pendekatan berbasis kependudukan dan kearifan lokal, Indonesia bisa menjadi contoh negara yang tidak hanya berhasil menurunkan angka hepatitis, tetapi juga memberdayakan komunitas untuk menjadi pelaku utama dalam menjaga kesehatan kolektif.

Mari kita satukan langkah. Karena Hepatitis tidak bisa menunggu, dan rakyat Indonesia—terutama yang paling rentan—tidak boleh dibiarkan tertinggal. Bersama-sama memecah berbagai penghalang yang membuat upaya mengatasi Hepatitis makin sulit. Hambatan yang ada umumnya berkaitan dengan biaya, sosial, stigma, hingga sistem layanan kesehatan yang belum sepenuhnya mendukung

Menuju Indonesia Bebas Hepatitis

Hepatitis bukan hanya isu medis. Ia adalah cermin ketimpangan dalam akses informasi, layanan, dan perlindungan sosial. Jika kita ingin menghapus hepatitis sebagai ancaman kesehatan masyarakat pada 2030, maka kita harus memastikan tidak ada satupun kelompok yang tertinggal terutama mereka yang paling rentan.

Mari jadikan peringatan Hari Hepatitis Sedunia tahun ini sebagai momentum untuk membangun sistem kesehatan yang adil, berbasis data kependudukan, dan berpihak pada masyarakat pinggiran. Karena hanya dengan itulah, kita bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa dan menjaga kualitas generasi mendatang

Solusi Indonesia untuk Masalah Global

Di tengah tantangan pengendalian hepatitis yang kompleks dan multidimensi, kita perlu kembali melihat kekuatan yang kita miliki sendiri sebagai bangsa: alam yang kaya, budaya yang bijak, dan rakyat yang kreatif.

 Warta Kaltim @2025-Jul

Oleh: Siswanto¹, Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Provinsi Kalimantan Timur

Setiap anak berhak untuk tumbuh, berkembang, terlindungi, dan didengar. Pada Hari Anak Nasional (HAN) yang diperingati setiap 23 Juli, kita selalu diingatkan bahwa masa depan bangsa ini sangat ditentukan oleh bagaimana kita memperlakukan anak-anak hari ini.

Siswanto Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Provinsi Kalimantan Timur, menyampaikan pentingnya menjadikan perlindungan anak sebagai arus utama pembangunan, terutama dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pencapaian Indonesia Emas 2045. "Hari Anak Nasional bukan sekadar seremonial, melainkan pengingat bahwa anak-anak adalah aset strategis bangsa. Mereka tidak hanya generasi penerus, tetapi juga agen perubahan sejak hari ini".

Sebagai Provinsi yang dipercaya menjadi gerbang dan penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur mengemban tanggung jawab yang besar: tidak hanya membangun kota modern yang berkearifan lokal dan berkelanjutan, tetapi juga membangun peradaban yang melindungi anak dan menjadikan mereka aktor utama pembangunan.

Anak sebagai Subjek, Bukan Sekadar Objek Pembangunan

Indonesia Emas 2045 yang telah dicanangkan adalah visi besar. Tetapi ia hanya akan menjadi nyata jika kita meletakkan perlindungan anak sebagai pilar utama. Data menunjukkan bahwa kendala dan tantangan masih besar: masih adanya kekerasan terhadap anak, perkawinan di usia dini, kurangnya akses pendidikan yang bermutu, hingga minimnya ruang yang aman dan sehat bagi anak untuk berekspresi dalam Upaya menentukan masa depannya yang diharapkan.

Karena itu, pembangunan IKN harus menjadi role model kota berkearifan lokal yang ramah anak. Tidak hanya dengan adanya taman bermain dan sekolah pintar, tetapi juga sistem perlindungan anak yang terpadu, transportasi aman untuk anak, hingga sistem pelibatan anak dalam musrenbang dan kebijakan lokal.

Kolaborasi untuk Masa Depan

Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Provinsi Kalimantan Timur telah dan akan terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah, Kemendukbangga, BPS, DP3A, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan pemangku kepentingan lain untuk memastikan hak anak terpenuhi di seluruh tahap kehidupan.

Peringatan Hari Anak Nasional ini menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor: antara negara, masyarakat, akademisi, media, dunia usaha, dan anak-anak itu sendiri. Kita tidak bisa bekerja sendiri.

Melalui pendekatan “Satu Anak, Satu Ruang Aman”, kami mendorong terbentuknya Kampung Ramah Anak, Sekolah Tangguh Anak, dan Layanan Responsif Kekerasan Anak di wilayah-wilayah penyangga IKN.

Seruan untuk Kolaborasi

Di momen Hari Anak Nasional ini, KKI Kaltim mengajak seluruh pemangku kepentingan di daerah, baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat sipil, untuk membangun ekosistem pembangunan yang menjamin hak anak sebagai prioritas lintas sektor.

“Melindungi anak adalah investasi jangka panjang. Mari mulai dari Kalimantan Timur, dari kawasan IKN, untuk mewujudkan Indonesia yang benar-benar layak anak,”

 Menuju Indonesia Emas yang Inklusif

Anak-anak adalah cerminan masa depan. Dalam diri mereka ada harapan, potensi, dan kekuatan perubahan. Bila mereka dilindungi dan diberdayakan hari ini, maka Indonesia Emas 2045 bukan sekadar mimpi, melainkan realitas yang kokoh dan adil bagi semua.

Mari kita rayakan Hari Anak Sedunia dengan aksi nyata, bukan hanya seremoni. Lindungi anak, bangun peradaban. Mulai dari kita, mulai dari Kalimantan Timur.

¹Tentang Penulis
Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Provinsi Kalimantan Timur. Berkomitmen mendorong perwujudan pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan kependudukan yang holistic, komprehensif dan berbasis bukti. Berfokus pada advokasi, edukasi, dan penguatan kebijakan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan dan berkeadilan mengarusutamakan isu-isu kependudukan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur. Mencakup isu-isu strategis seperti: bonus demografi, stunting, migrasi, urbanisasi, perlindungan kelompok rentan, ketahanan keluarga, dan integrasi kependudukan dalam adaptasi perubahan iklim dan pembangunan wilayah.

Warta Kaltim @2025-Jul