Kebijakan fiskal menjadi urat nadi jalannya pemerintahan suatu negara. Pada tahun 2024, kebijakan fiskal dalam RAPBN mengambil tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Pemerintah merencanakan sejumlah strategi kebijakan untuk menggolkan tujuan kebijakan fiskal 2024, yang secara ringkas dibagi menjadi strategi kebijakan fiskal jangka pendek, menengah, dan panjang.

Untuk jangka pendek, strategi RAPBN 2024 difokuskan pada pengendalian inflasi (stabilitas harga), penghapusan kemiskinan ekstem, penurunan prevelansi stunting, dan peningkatan investasi.

“APBN tetap berpihak kepada kesejahteraan rakyat dengan terutama fokus pada penurunan kemiskinan, stunting, dan kesenjangan. Kita akan melihat APBN dijaga tetap sehat dan berkelanjutan untuk bisa terus menopang tujuan menuju Indonesia maju 2045,” jelas Menteri Keuangan dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2024, 16 Agustus 2023.

Sementara itu, strategi kebijakan fiskal jangka menengah dan panjang difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (human capital), mengakselerasi pembangunan infrastruktur (physical capital) dan mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi sumber daya alam (natural capital), serta penguatan reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi (institutional reform).

Kebijakan fiksal 2024 juga melanjutkan reformasi fiskal secara holistik. Reformasi menyeluruh tersebut mencakup optimalisasi pendapatan negara yang dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi, peningkatan kualitas belanja (spending better) guna mendukung penguatan reformasi struktural dan antisipasi terhadap ketidakpastian global (fiscal buffer), serta menjaga pembiayaan utang dalam batas yang aman dan manageable serta mengoptimalkan pembiayaan non-utang.

Presiden Joko Widodo menegaskan peran APBN sangat penting dan strategis dalam mendukung, memfasilitasi, serta menentukan arah kebijakan ekonomi, sosial, dan daya saing pertahanan dan keamanan nasional. Ia menekankan bahwa ke depan, kebijakan fiskal dirancang dengan tujuan mengakselerasi target dan prioritas pembangunan nasional.

“Agenda transformasi ekonomi, termasuk hilirisasi sumber daya alam, baik hasil tambang maupun pangan, akan terus dilanjutkan. Perlindungan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah, juga akan tetap menjadi fokus penting untuk menopang perbaikan struktural secara fundamental,” tegas Presiden.

Baca Juga klik.. Ini Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2024

Melibatkan partisipasi publik

Tahun 2024, Indonesia masih menghadapi tantangan ketidakpastian global yang tinggi. Selain itu, lika-liku tahun politik juga menjadi tantangan lain yang perlu diantisipasi. RAPBN 2024 menjadi pegangan kuat agar Indonesia mampu melewati berbagai risiko dalam tahun yang penuh dinamika. Penyusunan RAPBN 2024 melewati berbagai fase yang kompleks untuk mendapatkan instrumen kebijakan publik yang tepat.

“APBN merupakan hasil dari kerja melalui proses teknokratis, politik, dan administratif. Tidak semata hanya angka, tapi ada unsur politis. APBN disusun menggunakan data, metodologi, dan strategi untuk menghasilkan kebijakan yang kredibel, akuntabel dan transparan guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional,” ungkap Sekretaris Jenderal Heru Pambudi yang mewakili Menteri Keuangan saat membuka Seminar Keterbukaan Informasi Publik yang mengusung tema RAPBN 2024.

Lebih lanjut, ia menjelaskan siklus penyusunan APBN terdiri dari rangkaian kegiatan yang berawal dari perencanaan dan penganggaran yang membutuhkan waktu yang panjang, kompleks, dan melibatkan berbagai pihak. Sebagai instrumen kebijakan publik yang bersifat dinamis, penyusunan RUU APBN 2024 membutuhkan perspektif publik sebagai bahan penyempurnaan sekaligus implementasi good governance.

Dengan penyusunan yang cermat, APBN diharapkan menjadi instrumen pengelolaan fiskal yang kuat. APBN menjadi pendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat. Pada tahun 2024, Presiden Joko Widodo mencanangkan tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan dalam kisaran 5,0 persen hingga 5,7 persen dan angka kemiskinan dalam rentang 6,5 persen hingga 7,5 persen.

Menutup pidatonya tentang RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan, Presiden mengharapkan ke depannya pembahasan RAPBN Tahun 2024 antara pemerintah dan DPR dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia Maju, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sumber: Situs Media Keuangan MK+ . Penulis: Reni Saptati D.IJudul : Mengulik Strategi Kebijakan Fiskal 2024. Publikasi 1 September 2023

Warta Kaltim @2023-Jul