NEWS:

  • Rivan A. Purwantono Resmi Ditunjuk BUMN Sebagai Direktur Utama PT Jasa Marga
  • Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan Bus Padang Panjang- Sumatera Barat
  • PT Jasa Raharja Bahas Strategi Meningkatkan Kepatuhan Pajak dan Peningkatan Pendapatan Lewat Program Unggulan Bersama Gubernur Jawa Tengah
  • Audiensi Pembina Samsat Nasional dengan Gubernur DKI Jakarta, Bahas Sinergi untuk Penerapan Kebijakan Samsat yang Efektif dan Efisien untuk Warga Jakarta
  • Jasa Raharja Gaungkan Semangat Kartini: Perempuan Tangguh, Perusahaan Tumbuh

IMG 20210627 WA0094Jakarta – Tren kebijakan di tingkat global kini mulai bertransisi menuju pemulihan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Lebih dari separuh negara G20 telah menetapkan komitmen mereka terhadap emisi nol bersih. Inilah titik awal kesadaran global akan perubahan iklim yang membutuhkan transisi ekonomi yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, gerakan masif yang dimulai sejak dini dapat menjadi keunggulan kompetitif di masa depan.

Mempertimbangkan keadaan tersebut, Pemerintah Indonesia sedang merumuskan beberapa skenario Net Zero Emission (NZE) yang sesuai untuk dipersiapkan untuk pengembangan mendatang.

Untuk saat ini, Bappenas telah mengkaji 4 skenario untuk BAU (Business as Usual) dan Net Zero Emission, beserta implikasi kebijakan masing-masing. Penting bagi Indonesia untuk memiliki perencanaan dan strategi yang matang yang menangkap NZE dalam transformasi ekonomi global dalam bingkai, tidak hanya sebagai isu iklim, tetapi juga sebagai upaya besar untuk mendorong perekonomian Indonesia.

Misalnya, ada isu tentang pajak perbatasan karbon atas barang impor yang akan dikenakan di kawasan UE dan AS. Seandainya Indonesia tidak mampu mentransformasi kegiatan produksi dalam negeri menjadi lebih ramah lingkungan, maka akan sangat merugikan neraca perdagangan RI ke depan. Sekarang, pertanyaannya adalah: bagaimana kita mengubah ekonomi Indonesia?

Jawabannya jelas: Indonesia menyerukan kerangka pembangunan yang lebih berkelanjutan, yang tidak melihat adanya trade-off antara aspek ekonomi dan lingkungan. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan kerangka Low Carbon Development Indonesia (LCDI) sebagai upaya yang tepat dalam menghijaukan rencana pembangunan nasional.

Dalam LCDI, aspek lingkungan berfungsi sebagai daya dukung untuk melakukan kegiatan ekonomi, sehingga tidak saling menghambat dalam proses pembangunan nasional.

Kerangka kerja LCDI telah diarusutamakan ke dalam RPJMN 2020-2024 terbaru dan sebagai komitmen nyata terhadap keberlanjutan. Selanjutnya, penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) telah ditetapkan sebagai target nasional dalam dokumen tersebut.

Untuk mencapai target penurunan emisi GRK, ada beberapa sektor fokus dalam LCDI yaitu 1) kehutanan dan tata guna lahan, 2) limbah, 3) Industri, 4) Karbon biru, dan yang penting menjadi topik kita hari ini 5) sektor energi.

Sumber : Tim Komunikasi Publik Kementerian PPN/Bappenas

Warta Kaltim @2023- Jul


 

WARTA TERKAIT

WARTA UPDATE

« »