Jakarta– Pemerintah dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 menekankan kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup anak dengan menciptakan negara ramah anak serta memperkuat sistem keuangan pemerintah yang responsif terhadap pemenuhan hak-hak anak sesuai keragaman budaya dan kondisi geografis.
Diketahui, berdasarkan Buku Profil Anak Indonesia 2022 yang dirilis KemenPPPA, jumlah anak Indonesia (usia 0-17 tahun) mencapai 29,15 % atau diperkirakan sebanyak 79.486.424 jiwa, yakni sepertiga dari total penduduk Indonesia di 2021. Jumlah tersebut disinyalir akan memegang peranan strategis ketika 100 tahun Indonesia merdeka di tahun 2045.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyampaikan pemenuhan hak anak dengan populasi yang terbilang besar tersebut membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan.
“Tentunya keberhasilan dalam memastikan kesejahteraan anak adalah hasil dari seluruh K/L yang berkontribusi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing,” ujar Bintang.
Selanjutnya, Bintang menjelaskan bahwa terdapat lima indikator kesejahteraan anak mengacu pada Konvensi Hak Anak yaitu dimensi kelangsungan hidup, perlindungan, tumbuh kembang, partisipasi, dan identitas. Pada 2021, pemenuhan hak anak dari sisi identitas cukup tinggi yang ditandai dengan persentase kepemilikan akta kelahiran yang mencapai 88,42 persen. Capaian tersebut didorong dengan adanya kemudahan pengurusan akta kelahiran, pembuatan akta kelahiran gratis, hingga program jemput bola dari pemerintah.
Namun, pemenuhan hak anak di berbagai area pembangunan lainnya menurut Bintang masih perlu ditingkatkan. Tingkat keberhasilan tersebut juga sangat bergantung pada tingkat kesejahteraan hidup keluarga dan faktor ekonomi, khususnya di daerah tertinggal.
“Karena persoalan kesejahteraan anak sangat erat hubungannya dengan kualitas pendidikan keluarga, tingkat ekonomi, pendapatan daerah, dan akses terkait dukungan sarana prasarana untuk kemajuan anak,” papar Bintang.
Selain itu, Bintang juga menjelaskan pentingnya masing-masing daerah untuk melakukan intervensi yang berbeda dalam memastikan kesejahteraan anak, melakukan sosialisasi dan publikasi mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak anak mulai dari lingkup terkecil, hingga menyamakan persepsi terkait konsep perlindungan anak antara Pemerintah pusat dan daerah.
“Peran lintas sektor diperlukan dalam pemenuhan hak kesejahteraan anak,” ucap Bintang.
Namun demikian, perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan mengalami kekerasan, baik secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, hingga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Oleh sebab itu, negara turut turun tangan dalam kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak, salah satunya melalui layanan pengaduan Sahabat Perempuan dan Anak 129 (SAPA 129) yang diimplementasikan oleh KemenPPPA sejak tahun 2021.
Sistem pelaporan SAPA 129 bisa diakses melalui hotline 021-129 atau Whatsapp 08111-129-129. Selain korban kekerasan, masyarakat yang mengetahui, melihat, atau mendengar kasus kekerasan yang terjadi di sekeliling mereka pun bisa langsung melaporkan peristiwa tersebut.
Bintang berharap dengan adanya layanan SAPA 129, masyarakat semakin dimudahkan dalam melaporkan kekerasan yang terjadi terhadap anak. Semakin banyak orang yang berani angkat suara mengenai kekerasan terhadap anak, semakin banyak anak yang akan terselamatkan.
Di samping melalui layanan pengaduan, KemenPPPA juga merintis Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), serta melakukan intervensi di berbagai lini. Antara lain dengan meningkatkan peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P), pembentukan pusat-pusat Pembelajaran Keluarga, kebijakan Sekolah Ramah Anak, inisiasi beragam fasilitas umum ramah anak, serta melalui kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
Tidak lupa setiap tanggal 23 Juli, Indonesia juga memperingati Hari Anak Nasional yang merupakan momentum penting untuk mengajak masyarakat terus mengupayakan perlindungan dan pemenuhan hak anak untuk kemajuan Indonesia. Hari anak juga dimaknai sebagai bentuk kepedulian bangsa Indonesia terhadap perlindungan anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal dengan mendorong keluarga menjadi lembaga pertama dan utama dalam memberikan perlindungan kepada anak.
Dengan begitu, Bintang berharap anak-anak Indonesia berani bermimpi dan berjuang mewujudkan mimpi mereka. Bintang juga berpesan agar anak Indonesia mampu menguasai teknologi dan menggunakannya dengan cara positif.
“Oleh karena itu, kita mengharapkan calon pemimpin bangsa ke depan tersebut menjadi generasi emas yang cerdas, sehat, unggul, berkarakter dan dalam suka cita yang bersendikan kepada nilai-nilai moral yang kuat,” pungkas Bintang
Sumber:
kemenkeu.go.id publikasi 21 Juli 2023
Artikel Judul: Penuhi Hak Anak, Ciptakan Negara Ramah Anak oleh CS. Purwowidhu di tayang di situs Media Keuangan. Publikasi 16 Juli 2023
Warta Kaltim @2021- Jul
Akhiri Polemik Nominal UKT, Hetifah Desak Evaluasi PTN BH
posted 2 days agoHetifah Respon Dosbing Sulit Ditemui Akibatkan Mahasiswa Berhenti Kuliah : Ini Permasalahan Sistemik
posted 2 days agoHetifah Dukung Penuh Komunitas sebagai Local Hero Parekraf
posted 10 days agoKembangkan Wisata Sungai Samarinda, Hetifah Fasilitasi Kegiatan BISA dan Ngabuburit di Kapal Wisata
posted 46 days agoUMKT Miliki Prodi Baru di Bidang Kedokteran, Hetifah: Selamat Mencetak Dokter Berkualitas Untuk Kaltim
posted 51 days agoPenduduk Kaltim Diberi Formasi Khusus CPNS IKN Tahun 2024. Pemerintah Siapkan Formasi untuk 'Fresh Graduate' dan IKN
posted 54 days agoCair 10 Hari Sebelum Idul Fitri. Pemerintah Resmi Umumkan THR dan Gaji ke-13 ASN Cair 100 Persen
posted 55 days agoSatu-satunya Perempuan Dapil Kaltim di DPR RI, Hetifah: Kita Harus Bekerja Lebih Keras
posted 60 days agoMitra Hijau dan AJI Samarinda Gelar Pelatihan Jurnalistik Liputan Mendalam Isu Transisi Energi
posted 61 days agoGerakan Ekonomi Beli Produk UMKM, Gelar Business Matching UMKM dan PHRI Hasilkan Transaksi Potensial Rp 6,3 Miliar
posted 62 days agoPercepat Transisi Energi Berkeadilan, PW Muslimat NU Kaltim Diskusi Dengan The International Climate Initiative (IKI)
posted 63 days agoLangkah Progresif Pusat Kajian IKN dan SDG’s LP2M Unmul, Gelar Rapat Koordinasi Bahas Isu Strategis
posted 64 days agoMahasiswa Fisip Unmul Hadirkan PT. MHU Bahas Pemberdayaan Masyarakat
posted 64 days agoKPU Balikpapan Gelar Rapat Pleno, Ini Prediksi Calon Anggota DPRD Balikpapan Tahun 2024-2029
posted 65 days agoOtorita IKN bersama Kemsetneg Gelar Setneg Mantul Goes To Campus Universitas Mulawarman
posted 78 days ago2,3 Juta Rekrutmen ASN Tahun 2024, Menteri PANRB Lakukan Evaluasi Seleksi CASN 2023
posted 111 days agoKampung di Kaltim Menerima Rp378 Juta dari Program Penurunan Emisi
posted 115 days agoAwal Tahun 2024, Rektor Unmul Tanam Pohon di IKN
posted 115 days agoIlmuwan Mengklaim Piramida Tertua di Dunia di Gunung Padang Indonesia
posted 116 days agoPercepat Transformasi dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Kemendagri Akselerasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital
posted 116 days agoBeasiswa LPDP 2024 Tahap 1 Pendaftarannya Dibuka Hari Ini!
posted 119 days agoKemenparekraf Kembangkan Ecotourism, Siap Berdayakan Wisata di Sekitar Nusantara
posted 119 days agoSambut IKN, Bunga Bangsa Hadirkan SMA Terintegrasi
posted 119 days agoYusan Triananda Sosialisasikan Fungsi dan Peranan Forum CSR Kaltim Dalam Kolaborasi Pembangunan
posted 156 days agoWujudkan Pentahelix Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Kaltim Libatkan Forum CSR Gelar Pertemuan CSR Se-Kaltim
posted 161 days agoSebagai Alat Bantu Kebijakan Kependudukan di Daerah, BKKBN Kaltim Sosialisasikan Siperindu
posted 161 days agoPT. MHU Promosikan Coklat IKN Pada Nusantara Agrifest 2023
posted 165 days agoKepala BPSDM Kemendagri Ungkap Tiga Prasyarat Utama Indonesia Emas 2045
posted 166 days agoJokowi Bilang Tingkat Stres Guru Lebih Tinggi daripada Pekerjaan Lain
posted 166 days agoKPK Melakukan OTT 11 Orang di Kaltim, Tetapkan 5 tersangka termasuk Pejabat BBPJN PUPR
posted 166 days agoTingkatkan Kompetensi Lulusan, Prodi Pembangunan Sosial Fisip Unmul Rubah Kurikulum Kearah Berbasis OBE
posted 167 days agoMenumbuhkan Inspirasi UMKM: Forum CSR Kaltim Bahas Minuman Tradisional Herbal, Manisan Jahe dan Pemasarannya
posted 168 days agoTingkatkan Kinerja, Perusda Melati Bhakti Satya Resmi Menjadi Perseroda
posted 170 days agoPNS dengan Kinerja Buruk, Tahun 2024 Bakal Mudah Dipecat!
posted 170 days agoProf. Rahmawati Didik Masyarakat Kawasan IKN Buat Konten Positif
posted 171 days agoIndonesia Terpilih Anggota Dewan Eksekutif UNESCO 2023-2027
posted 174 days agoSetia P Lenggono Plt. Direktur Ketahanan Pangan Otorita IKN : Pertanian di IKN Harus Menjadi Model Terbaik
posted 177 days agoDikira Punah Spesies Mamalia yang Lama Hilang 62 Tahun Ditemukan di Pegunungan Papua
posted 180 days agoBincang- Bincang Dengan Ketua MPR RI Soal IKN Dalam Perfektif UU Otonomi Daerah
posted 182 days agoForum CSR Kaltim Resmi Dikukuhkan, Menjadi Katalisator Kesejahteraan Sosial Luncurkan Aplikasi E-CSR
posted 183 days agoProdi Ilmu Pemerintahan Fisip Unmul Presentasikan Hasil Penelitian Dalam Seminar Nasional Fraksionalisasi Etnis dan Polarisasi Etnis di IKN
posted 184 days agoHasil Riset: Di IKN Etno-Demografinya Relatif Kondusif Walaupun Fraksionalisasi Etnis Tinggi dan Polarisasi Etnis Slighly High
posted 184 days agoLPB PAMA Banua Etam Latih Public Speaking UMKM Kutim
posted 200 days agoWarga Penerima Uang Ganti Kerugian Lahan di IKN Dibekali Kewirausahaan
posted 206 days agoPariwisata Dapat Berdampak Pada Ketahanan Nasional, Guru Besar Unmul Paparkan Strateginya
posted 210 days agoDosen Farmasi Unmul Adakan Penyuluhan Dan Workshop Pembuatan Seduhan Teh Herbal Bunga Telang
posted 212 days agoPj Gubernur Kaltim: Penemuan Gas Baru di Lepas Pantai Kaltim diharapkan Meningkatkan Pendapatan Daerah
posted 217 days agoRUU Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara Resmi di Sahkan DPR RI
posted 219 days agoPj Gubernur Kaltim Akmal Malik dilantik Mendagri
posted 219 days agoPj Gubernur Kaltim Dilantik 2 Oktober, Sosok Ini Santer Jadi Kandidat Kuat Gantikan Isran Noor
posted 222 days ago