Sejarah Kota Bontang

Kota Bontang awalnya berasal dari sebuah perkampungan kecil yang terletak pada daerah aliran sungai dan berkembang secara terus menerus di bawah pimpinan Tetua Adat hingga menjadi sebuah desa, lalu menjadi sebuah kecamatan dimana desa Bontang sendiri ditetapkan sebagai ibukota kecamatan yang kala itu masih disebut dengan onder distrik van Bontang serta dipimpin oleh Asisten Wedana di bawah naungan tata pemerintahan swapraja Kesultanan Kutai Kertanegara.

Dilandasi Undang-Undang no 27 tahun 1959 tentang pembentukan tata peme-rintahan tingkat II di Provinsi Kalimantan Timur, maka pada tanggal 21 Januari 1960 dalam sidang DPRD,menetapkan tata pemerintahan swapraja Kesultanan Kutai Kertanegara menjadi tata pemerintahan Kabupaten Kutai kertanegara.

Dalam perkembangan tata pemerintahan, kecamatan Bontang meningkat menjadi tata pemerintahan kota administratif Bontang yang dipimpin oleh Walikota Administratif yakni Bpk. Drs. H. Ishak Karim. Perkembangan tata pemerintahan ini tidak terlepas dengan adanya kegiatan utama perekonomian berupa eksplorasi sumber daya alam minyak dan gas serta dilanjutkan dengan pertambangan batu bara. Sejak diterbitkan Undang-Undang no 47 tahun 1999, Bontang telah menjadi sebuah pemerintahan kota dengan luasan sekitar 497,57 Km2 yang terletak pada geografi 0.137°  LU dan 117.5° BT dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Timur di bagian Utara dan Barat, serta berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara pada bagian Selatan serta berbatasan dengan Selat Makasar pada bagian Timur.

Selama perkembangan tata pemerintahan, masyarakat Bontang tidak akan melupakan para Tetua Adat diantaranya adalah Nenek H Tondeng, Muhammad Arsyad yang kemudian diberi gelar oleh Sultan Kutai sebagai Kapitan, Kideng, dan Haji Amir Baida alias Bedang hingga para Pemimpin di masa pemerintahan swapraja diantaranya adalah Kiyai Anang Kempeng, Kiyai Hasan, Kiyai Aji Raden, Kiyai Anang Acil, Kiyai Menong, Kiyai Yaman, dan Kiyai Saleh yang masih dibawah pimpinan seorang asisten wedana dalam Pemerintahan Sultan Aji Muhammad Parikesit, Sultan Kutai Kartanegara XIX (1921-1960).

Perkembangan sejarah kota kota ini tidak terlepas dari berdirinya tiga perusahaan besar secara bertahap yakni PT. Badak-NGL yang berkecimpung dalam pengelolaan gas alam, PT. Pupuk Kalimantan Timur yang bergerak dalam penghasil pupuk dan amoniak, serta PT. Indominco Mandiri yang bergerak dalam pertambangan batubara serta perusahaan lainnya yang saling sinergis serta simbiosis mutualisma, sehingga orientasi strategis pengelolaan kota Bontang mengarah pada bidang industri, jasa serta perdagangan maju begitu pesatnya.

Seiring perjalanan waktu, pemerintahan kota Bontang telah banyak mendapatkan penghargaan baik tingkat nasional seperti Adipura, dan lainnya maupun internasional, antara lain MDGs Award.

Semboyan Kota Bontang adalah Kota TAMAN yang merupakan kependekan dari Tertib, Agamis, Mandiri, Aman, dan Nyaman, ungkapan yangsederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat untuk mewujudkannya dalam keseharian hidup. Dari data sensus penduduk 2015, maka dapat diketahui bahwa jumlah penduduk kota Bontang berdasarkan data penduduk dari kantor Dinas Kependudukan kota Bontang adalah :161.349 jiwa dengan sebaran demografi berdasarkan keagamaan, sebagai berikut

Pada 21 Januari 1960, berdasarkan UU No 27 Tahun 1959, dalam Sidang istimewa DPRD Istimewa Kutai, Kesultanan Kutai dihapuskan dan sebagai gantinya dibentuk Kabupaten Daerah Tk II Kutai yang meliputi 3kecamatan. Salah satu kecamatan itu adalah Bontang yang berkedudukan di Bontang Baru seperti saat ini, serta meliputi beberapa desa, yaitu Desa Bontang, Santan Ulu, Santan Ilir, Santan Tengah, Tanjung Laut, Sepaso, Tabayan Lembab, Tepian Langsat, dan Keraitan. Dalam waktu yang relatif singkat, Bontang kemudian mengalami pertumbuhan yang pesat. Hal itu mulai terlihat pada 1975, yang dipicu melalui penetapan Pemerintah Pusatterhadap Kecamatan Bontang sebagai daerah industri yang diawali pada tahun 1974 dengan dibangunnya kilang gas PT Badak yang mengelola industri gas alam. Dan disusul tiga tahun kemudian, dengan berdirinya PT Pupuk Kaltim yang mengelola industri pupuk dan amoniak.

Dengan kemajuan yang begitu pesat karena adanya pembangunan sarana dan prasarana yang berskala nasional, bahkan internasional. Pemerintah Daerah mempertimbangkan peningkat-an status Bontang dari Kecamatan menjadi Kota Administratif yaitu melalui Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 1989 yang dipimpin oleh Drs. H.Ishak Karim dan Dilanjutkan oleh Drs. H. Fachmurnidin sebagai Pelaksana tugas kepemrintahan sampai dipilihnya Kepala Daerah Kota Bontang secara definitif.

Pada 1989, dengan PP No. 22 Tahun 1988 Kecamatan Bontang disetujui menjadi Kota Administratif dan diresmikan pada 1990 dengan membawahi Kecamatan Bontang Utara (terdiri dari Bontang Baru, Bontang Kuala, Belimbing, Lok Tuan) dan Selatan (Sekambing, Berbas Pantai, Berbas Tengah, Satimpo, dan Tanjung Laut).

Guna melaksanakan tugas kepemerintahan saat itu, ditunjuklah Drs. Ishak Karim sebagai Walikota Kotif Bontang sebagai wujud perkembangan dari Daerah Tingkat II  – Kabupaten Kutai. Peningkatan status pemerintahanKota Adminitratif menjadi Pemerintah Kota pun terwujud melalui UndangUndang No 47 pada tanggal 12 Oktober 1999 tentang peningkatan menjadi Kota Bontang. Sebelumnya juga telah dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang oleh Walikota melalui penetapan calon yang diajukan oleh masing-masing partai berdasarkan perolehan kursi pada Pemilu 1999. Setelah persyaratan anggota dewan terpenuhi, maka ditetapkan dan dilantik para anggota dewan yang terdiri dari 25 orang dengan ketua H. Rusdin Abdau. Sedangkan pada periode selanjutnya tongkat ketua DPRD dijabat oleh H. Umar Tanata, dilanjutkan oleh dr. Hj. Neni Moerniaeni SpOG, dan saat ini diketuai oleh H. Kaharuddin Jafar.

Adapun Walikota Bontang pertama dari pemilihan anggota dewan itu adalah dr. H. Andi Sofyan Hasdam, SpS dari Partai Golkar dan H Adam Malik sebagai Wakil Walikota yang berasal dari PPP. Mereka dilantik dan diambil sumpah jabatan pada 1 Maret 2000.

Melalui hasil pemilu kepala daerah tahun 2006, dr. H. Andi Sofyan Hasdam, SpS terpilih kembali menjadi Walikota Bontang dengan pendamping Drs. H. Sjahid Daroini sebagai Wakil Walikota sampai masa bhakti 2011. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan masa jabatan petahana dibatas dua kali berturutan, maka tampuk Pemerintahan Kota Bontang diserahkan kepada Pemenang Pilkada Kota Bontang, yakni Ir. Adi Darma, MSi yang didampingi oleh Wakilnya Isro’ Umargani S.Sos sebagai Walikota dan Wakil Walikota periode 2011-2016. Pada tanggal 23 Maret 2016, setelah melalui perhitungan suara Pilkada Kota Bontang, pasangan dr. Neni Moerniaeni, Sp.OG dan Basri Rase resmi menjadi Walikota dan Wakil Walikota Bontang untuk periode 2016 – 2021 dari jalur Independen.

Sumber: Sejarah Kota Bontang. https://parokisantoyosefbontang.com/sejarah-kota-bontang. dikases tanggal 09 Juli 2023