Oleh Mohammad Djailani*
Bukan rahasia, bahwa sejak awal gagasan rencana pindah Ibukota Nusantara dari DKI ke luar Pulau Jawa akan dibiayai dari investasi pihak ke tiga (non bugeter) dengan skema SWF (Soveriegn Wealth Fund), diantaranya bersumber dari sindikasi dari 3 negara adidaya yaitu Arab, Inggris dan Jepang yg berkolaborasi dalam Softbank.
Dalam perjalanannya seteleh Pemerintah dan DPR menetapkan UU No.03/Tahun 2022 dan dilantiknya Bambang Susantono menjadi Kepala BOIKN, Softbank menyatakan mundur tanpa alasan.
Diduga jauh sebelumnya oleh para pengamat bahwa mundurnya Softbank dan beberapa sindikasi investor internasional lainnya, semata alasan klasik yang normatif, tidak terlepas dari kondisi makroekonomi dan keuangan negara akhir ini alami defisit dan bengkaknya utang luar negeri Indonesia.
Dengan nomenklatur yang sama, investasi untuk infrastruktur pindahnya Ibukota Negara tidak sama dengan foreign direct investment ke sektor riel (di bidang industri pertanian pertambangan dan lainnya, dalam skala waktu tertentu bisa diproyeksikan besaran hasil (return on investment) untuk cicilan plus bunga (repayment).
Sementara investasi untuk infrastruktur Ibukota tergolong konsumtif, sehingga wajar kalau investor asing berkali-kali mikir menggelontorkan dananya untuk pembangunan IKN.
Apalagi, setelah ada audit BPK bahwa debt service ratio Indonesia telah mencapai 46,7% yaitu di atas ambang batas normal yang ditentukan IMF yaitu hanya sekitar 25 - 35%.
Dalam upaya menjamin kondusifitas/stabilitas lingkungan sosial masyarakat dalam proses percepatan pembangunan IKN Nusantara, sejak awal Ormas Daerah Kalimantan Timur, yang sekarang tergabung dalam Dewan Rakyat Daerah IKN Nusantara, meminta kepada Presiden R.I, agar keterlibatan masyarakat lokal Suku Asli Kalimantan sejak awal perencanaan desain dan pelaksanaan pembangunan Ibukota Nusantara sebagai prasyarat kunci sukses proses kepindahan dan percepatan pembangunan IKN.
Sejak awal gagasan kepindahan IKN pulau Kalimantan, Ormas Kaltim meminta agar desain dan arsitektur IKN telah melibatkan budaya lokal untuk menyerap kearifan lokal budaya suku Asli Kalimantan yang merupakan bagian yang tidak terpisah (terintegrasi) dengan budaya nasional.
Dalam pelaksanaan pembangunan keterlibatan putra-putra bangsa yang berasal dari suku Asli Kalimantan (tokoh masyarakat, Ormas dan Agama) sudah dilibatkan secara aktif, baik sebagai pelaku usaha langsung, penyelenggara Aparatur Sipil Negara di Ibukota Negara tanpa mengabaikan standar minimal kualifikasi/prasyarat yang dibutuhkan.
Dalam upaya untuk mendorong percepatan pembangunan IKN Nusantara sisa waktu masa jabatan Presiden Jokowi sebelum berakhir pada tahun 2024, tak ada pilihan kebijakan Pemerintah, kecuali harus berani merestrukturisasi anatomi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kini selalu defisit dari tahun ke tahun, yang pembangunan menjadi belanja Negara yang proritas, yang praktis butuh dukungan para legislator di Senayan.
Komitmen Pemerintah bersama DPR pasca UU No.3/2022 harus terus berlanjut, siapa pun sebagai pelanjut estafet, Presiden pasca Jokowi pasca tahun 2024, hendaknya dikelola secara realistis berkelanjutan tapi pasti (jangan dipaksa, di luar batas kemampuan).
Dalam upaya mengantisipasi rendah minat para funder (nasional/asing) untuk investasi di IKN, baik skema pembiayaan umum maupun SWF seperti yang dikelola oleh PT SWF dengan Dirut Ridho Sambas Wirakusumah, satu-satunya pilihan pahit harus disandang melalui restrukturisasi kebijakan budgeter pembangunan IKN Nusantara menjadi sektor prioritas dalam struktur APBN yang dikelola secara konservatif bertahap dan berkesinambungan.
Kemudian upaya nyata untuk menjaga stabilitas masyarakat di sekitar IKN yang terus berkembang secara dinamis, ke depannya UU No.03/2022 tentang Ibukota Negara harus diselaraskan dengan UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, ke depannya IKN Nusantara harus dipimpin Gubernur dan Ketua DPRD IKN Nusantara.
*Mohammad Djailani/ Mantan Asisten Deputi Menko EKUIN/Bappenas, Ketua Umum Aliansi Pimpinan Ormas Daerah Kaltim selaku Ketua Dewan Rakyat Daerah IKN Nusantara
Warta Kaltim @2022- Sarif
Wujudkan UMKM Mandiri, LPB Pama Banua Etam Gelar Pelatihan Pembukuan dan Manajemen
posted 1 days agoUntuk Memahami Peran Perusda Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah, GMNI Kaltim Gelar Diskusi
posted 3 days agoKetua Iwapi Kota Samarinda: IKN Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
posted 3 days agoWali Kota Samarinda Terbitkan Surat Edaran Soal Larangan Pemasangan Gerai Zakat dan Penukaran Uang Lebaran
posted 3 days agoMuktamar Rabithah Melayu Banjar, Presiden: Pembangunan IKN Sebagai Pintu Gerbang Percepatan Pembangunan di Pulau Kalimantan
posted 5 days agoBakamla RI Masuk Dalam 5 Tertinggi Indeks Loyalitas K/L
posted 5 days agoWapres Minta BRIN Kembangkan Riset Produk Halal Berbasis Sumber Daya Lokal
posted 6 days agoKemendagri Pastikan Pemilu 2024 Digelar Sesuai Jadwal, Semua Sudah Dipersiapkan
posted 5 days agoKelompok Dasawisma Desa Marga Mulya Lakukan Pembinaan Pembuatan Kerajinan Seraung dan Pelatihan Tata Boga
posted 7 days agoRidwan Tasa: Cegah Kecemburuan Sosial d Daerah, Pembangunan IKN Tidak ada Dominasi dan Diskriminasi
posted 7 days agoMenangkap Peluang Bisnis Di Daerah Penyangga IKN
posted 8 days agoWalikota Buka Festival Samarinda 2023: Sebagai Kota Peraih Adipura Ingatkat Warga Jaga Kebersihan.
posted 8 days agoProf. Dr Harihanto: Kebijakan Pemindahan IKN ke Kaltim Sudah Tepat, Ini Dampaknya
posted 9 days agoDr. Rina Juwita: Cegah Distorsi Informasi, Otorita IKN Perlu Komunikasi Secara Partisipatif
posted 11 days agoSebanyak 4.958 dari 20.065 Pelamar Lulus Seleksi Administrasi PNPN Otorita IKN
posted 11 days agoUnmul Tandatangani MoU Pembangunan SDM Dengan Otorita IKN
posted 11 days agoMeningatkan Kemandirian Pelaku Usaha Bengalon dan Sangata, LPB PAMA Banua Etam Latih Basic Mentality & Kewirausahan Pelaku UMKM
posted 13 days agoDr. Iman Surya: SMART ASN Tuntutan Membangun Birokrasi di IKN dan Daerah
posted 14 days agoMelalui Lomba Pesta Siaga, Jaga Nilai Budaya Daerah dan Nasionalisme
posted 18 days agoBEM Fisip Unmul: Pemuda Harus Ikut Mengawasi dan Berperan Dalam Pembangunan IKN
posted 19 days agoDR. M. Arifin: Pembangunan IKN Melahirkan Segregasi dan Ketimpangan Sosial Baru
posted 19 days agoKombeng Bisa Menjadi Sentra Jamur Tiram di Kutim, Kaltim dan Eksport
posted 19 days agoM.Irfan Ketua RT.28 Teluk Lerong Ilir: 100 Juta Program Probebaya Telah Realisasi, Harap Program ini Berkelanjutan
posted 20 days agoFathur Rachim Ketum HIPPER : IKN Semestinya Menjadi Pendorong Meningkatkan Taraf Pendidikan di Kaltim
posted 20 days agoFKIP Unmul Akan Membangun Universitas Negeri Nusantara (UNN) Sebagai Upaya Peningkatan SDM Kaltim Guna Menjawab Kebutuhan IKN
posted 22 days agoUnmul Gelar Kuliah Umum dan Bedah Buku Aldera Turut Mendatangkan Walikota Samarinda
posted 22 days agoDr. Jamil : Pembangunan IKN Harus Memperhatikan Hutan, Budaya, Lingkungan dan Peradaban
posted 37 days agoMRKB: Revisi UU IKN Diharapkan Sejalan dengan UU Pemerintahan Daerah
posted 44 days agoPerubahan UU IKN Melalui Penguatan Karakter Dasar Pemerintahan Daerah Khusus
posted 44 days agoDr. Enos Paselle: Sinergi Interkoneksi Antara OIKN Dengan Pemerintah Daerah Untuk Masa Depan IKN yang Cerah
posted 49 days agoPembangunan Infrastruktur dan Pelaksanaan Program Probebaya Di Kota Samarinda Untuk Menyongsong IKN
posted 51 days agoDr M. Zaini: Hadirnya IKN, Inovasi Produk Lokal Kunci Hadapi Daya Saing
posted 57 days agoRektor Unmul: Pembangunan IKN Menjadi Peluang Unmul Siapkan SDM
posted 63 days agoDr. Michael: Investasi Pembangunan IKN Diharapkan Bersifat Investasi Fresh Money
posted 68 days agoAplikasi Eduwisata IKN“ Palapa” Resmi Lounching, Dirangkai MoU dan Talkshow
posted 92 days agoPersiapan Daerah Dalam Menindaklanjuti Hasil G 20 (Bagian 1)
posted 465 days agoHadirnya IKN dan Terwujudnya Akselerasi Kualitas Perguruan Tinggi, Kaltim Harus Berani Buat Kebijakan yang Luar Biasa
posted 161 days agoDanrem 091/ASN Dendi Suryadi : TNI Siap Mengamankan Kegiatan, Keputusan Mengenai IKN
posted 163 days agoMencari Sumber Alternatif Dana Pembangunan IKN; Stabilitas dan Peranserta Aktif Masyarakat Lokal Prasyarat Akslerasi Pembangunan
posted 216 days agoYusan: Masyarakat Kaltim Sekitar IKN Harus Dapat Dampak Positif Pembangunan IKN Nusantara
posted 363 days agoMohammad Djailani Ketua MRKB Meminta Terbentuknya Badan Otoritas IKN Harus Melibatkan Kaltim
posted 470 days agoAndi Harun Walikota Samarinda: Dengan Hackathon 3.0 Tumbuhkan 10.000 Wira Usaha Baru
posted 473 days agoEmpat Skenario untuk Business as Usual dan Net Zero Emission
posted 633 days ago