Birokrasi

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Birokrasi Glossaries: Psikologi-Sosiologi-Antropologi
Synonyms: bureaucracy

birokrasi (bureaucracy) Adalah sebuah sistem administrasi. Awalnya istilah ini dikaitkan dengan aturan pemerintah dan pejabat pemerintahan tetapi para sosiolog melihatnya sebagai bentuk administrasi pada berbagai organisasi yang mengejar beragam tujuan.

Dalam sosiologi birokrasi terkait dengan pemikiran WEBER. Ia memberikan definisi yang tepat dan menyatakan bahwa bentuk administratif ini adalah yang terbaik demi pencapaian tujuan yang rasional dan efektif. Tipe ideal (IDEAL TYPE) birokrasi Weber terdiri dari beragam elemen: spesialisasi tingkat tinggi, pembagian kerja yang jelas, dan penentuan pekerjaan sebagai tugas resmi; struktur wewenang hierarkis dengan pembatasan wilayah perintah dan tanggung jawab yang jelas; penetapan aturan formal dalam organisasi; administrasi berdasarkan dokumen tertulis; hubungan yang tidak personal antar anggota organisasi dan dengan klien; rekrutmen personel berdasarkan kecakapan dan pengetahuan teknis; pemekeijaan jangka panjang; promosi berdasarkan senioritas dan jasa; gaji tetap; serta pemisahan antara pendapatan pribadi dan pendapatan resmi. Dalam pemikiran Weber semua elemen itu disatukan menjadi totalitas koheren oleh sebuah gejala yang congkak: rasionalitas. Kajian akademik atas pemikiran Weber menyatakan bahwa gagasannya tentang rasionalitas birokrasi merengkuh dua hal yang agak berbeda. Pertama, rasionalitas birokrasi berarti memaksimalkan efisiensi. Aturan-aturan menentukan sarana paling sesuai untuk mewujudkan tujuan, didasarkan pada pengetahuan teknis terkini, dan mengarahkan perilaku anggota agar efisien. Kedua, birokrasi adalah sistem kendali sosial yang diterima oleh anggota karena mereka menganggap aturan- aturan itu masuk akal dan adil: sistem nilai “legal-rasional”. Namun, bagi Weber keutamaan birokrasi adalah keteramalannya. Minat utama Weber adalah isu historis dan perbandingan serta administrasi politik dan dampaknya bagi masyarakat. Ia mengembangkan tipe ideal birokratik berdasarkan analisis makro ini.

Sosiolog berikutnya menerapkan model itu untuk sosiologi-mikro organisasi bisnis. Penelitian telah menunjukkan bahwa banyak organisasi birokratik yang tidak efisien dan tidak diantisipasi oleh model Weber. R.K. Merton (1957) menunjukkan bahwa birokrasi cenderung tidak fleksibel sebagai akibat dari struktur. Para anggota setia pada peraturan secara ritualistik dan menempatkannya di atas tujuan yang harus diraih. Hal ini menjadi tidak efisien jika peraturan tidak menetapkan sarana paling efisien. Misalnya, jika perubahan keadaan membuat peraturan ketinggalan zaman. Para bawahan cenderung taat pada perintah bahkan jika menyesatkan. Spesialisasi ternyata mendorong cara pandang yang sempit sehingga tidak dapat menyelesaikan masalah baru. Rekan-rekan kerja dalam satu departemen membangun kesetiaan terhadap satu sama lain dan terhadap departemen kemudian berjuang untuk kepentingan kelompok itu. M. Crozier (1964) memperluas argumen ini dengan menunjukkanbahwa birokrasi memuat lingkaran setan berupa penurunan efisiensi dan keefektifan. Sekelompok rekan kerja berusaha untuk memaksimalkan kebebasan dalam bertindak dengan melakukan ketaatan palsu terhadap peraturan tetapi mengabaikan semangat di belakangnya. Mereka menahan atau membelokkan informasi sehingga manajer senior tidak tahu persis apa yang terjadi. Para manajer senior menyadari bahwa ada sesuatu yang salah tetapi mereka tidak boleh sewenang-wenang terhadap mereka yang dicurigai gagal mengejar tu-juan organisasi sehingga ditambahlah peraturan di bawah mereka. Peraturan itu membuat organisasi makin kaku tetapi masih gagdl untuk mengendalikan bawahan. Birokrasi menjadi kurang efisien dan hanya memberikan kontrol sosial terbatas. Analisis Crozier juga menunjukkan bahwa beberapa tugas dalam organisasi melibatkan kejadian yang tidak dapat diperkirakan sesuai aturan standar. Sebagai contoh bagian teknik yang bertanggung jawab atas kegagalan mesin pabrik. Manajer senior kesulitan untuk menata ketidakpastian seperti itu karena tidak memiliki pengetahuan untuk menilai apakah bawahan bertindak benar dan tidak memiliki pengetahuan untuk mengatur perilaku. Akibatnya, kontrol so sial pun lemah. Saat ini berkembang pandangan bahwa birokrasi tidak efektif bahkan pada wilayah yang cukup bisa diperkirakan.

Ilmuwan sosial yang mengkaji transisi dari modernitas (MODERNITY) menuju posmodemitas (POSTMODERNITY) melihat Weber sebagai ilmuwan modernisme. Mereka memandang birokrasi sebagai bentuk organisasi modem mumi yang memuat dan mempromosikan dominansi rasionalitas instrumental (INSTRUMENTAL RATIONALITY) pada semua' wilayah kehidupan. Menurut Bauman (1989), rasionalitas instrumental berarti bahwa tindakan terpisah dari kriteria moral. Birokrasi berperan dalam kekosongan moral ini. Pertama, pembagian kerja internal birokrasi yang ekstrem mendorong orang menjadi komponen tidak penting dalam mesin tanpa pengetahuan atau minat akan apa yang mereka lakukan. Kedua, birokrasi juga meninggikan tanggung jawab teknis di atas tanggung jawab moral sehingga standar moralitas tidak dianggap oleh para birokrat. Terakhir, para birokrat dilatih untuk memperlakukan orang secara impersonal sebagai objek sehingga mengarah pada dehumanisasi. Bauman percaya bahwa produk birokrasi yang merebak dalam masyarakat modem adalah terkikisnya tanggung jawab moral individu. Hal ini bisa mendorong pada kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk genosida (GENOCIDE).

Pandangan birokrasi Weberian sebagai sarana untuk mengumpulkan informasi dan mengendalikan individu telah dibahas oleh FOUCAULT dan GIDDENS dalam kajian tentang pengintaian (SURVEILLANCE) sebagai bentuk kontrol sosial masyarakat modem. Modernitas ditandai dengan dikuasainya informasi individu oleh lembaga-lembaga negara, seperti lembaga kesejahteraan, direktorat pajak, sekolah, pemerintah daerah dan polisi. Wilayah bisnis seperti bank dan lembaga kredit menguasai informasi lebih lanjut. Jadi, individu tergantung kepada organisasi birokratik yang menguasai informasi tentang diri mereka dan berpotensi menguasai hidup mereka. Logika administratif modernitas dianggap merupakan perluasan dari kekuasaan dalam pengawasan dan pemrosesan informasi oleh negara dan lembaga bisnis ini yang kemudian meningkatkan pengintaian dan potensi pengendalian terhadap individu.

Lihat juga: bounded rationality, legal-rational aulhorily, maiiagemeift, metaphysical patlios, organization theory, postmodernism, rationalization.

Bacaan: Weber (1946), Perrow (1986), Reed (1992).