JAKARTA, Kementerian energi Indonesia mencatat sekitar satu juta ton emisi karbon kena pajak selama uji coba baru-baru ini yang mencakup 32 pembangkit listrik tenaga batu bara, seorang pejabat senior mengatakan pada hari Senin, ketika negara itu bersiap untuk meluncurkan mekanisme perdagangan karbon.
Penghasil gas rumah kaca terbesar kedelapan di dunia bertujuan untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2060 dan menggunakan pajak karbon dan perdagangan untuk membantu mengendalikan emisi.
Indonesia akan mulai mengenakan pajak karbon sebesar Rp30.000 ($2,09) per ton setara CO2 (CO2e) April mendatang, yang dikenakan pada operator pembangkit listrik tenaga batu bara dengan emisi di atas batas yang ditetapkan.
Pajak akan menjadi dasar untuk mendirikan pasar karbon pada tahun 2025.
Dalam uji coba tersebut, kementerian menetapkan caps sebesar 0,918 ton CO2e per megawatt hour untuk pembangkit listrik dengan kapasitas di atas 400 MW dan 1,013 ton untuk pembangkit dengan 100 MW-400 MW dan 1,094 ton untuk pembangkit mulut tambang dengan kapasitas yang sama.
"Kami menemukan ada potensi emisi kena pajak sekitar 1 juta ton," kata Rida Mulyana, seorang pejabat senior di kementerian energi, kepada wartawan dikutif dari reuters.com (29/11/2021)
Uji coba melibatkan pembangkit listrik yang memancarkan lebih banyak karbon daripada batas yang ditentukan, memperdagangkan kelebihan output mereka dengan yang memancarkan di bawah batas. Berdasarkan rencana saat ini, kelebihan emisi yang tidak dapat ditutupi oleh perdagangan karbon akan dikenakan pajak.
Kementerian energi belum merekomendasikan batas emisi kepada kementerian keuangan untuk pajak karbon.
“Dalam uji coba ini, kami lebih bertujuan untuk awareness agar para operator pembangkit ini tahu apa yang diharapkan,” kata Rida.
Kepala Badan Keuangan Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan dalam jangka pendek otoritas akan mempertahankan tarif yang terjangkau dan batas emisi yang terkendali.
Ketika pasar diluncurkan dan menjadi likuid, pemerintah dapat menyesuaikan parameter, tambah Febrio.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perdagangan karbon lintas batas tidak akan diizinkan sampai Indonesia memenuhi tujuan emisinya, menggarisbawahi bahwa harga karbon domestiknya akan menjadi salah satu yang termurah di dunia.
Indonesia membutuhkan investasi $365 miliar antara 2020-2030 untuk mengurangi 29% emisi, kata Febrio, menambahkan ada kesenjangan pembiayaan 40% yang dia harapkan sebagian dapat dibiayai oleh obligasi hijau.
Secara terpisah, sebuah studi pemerintah menunjukkan bulan lalu bahwa untuk mencapai target dekarbonisasi 2060, Indonesia perlu menginvestasikan $200 miliar per tahun pada 2021-2030.
($1 = 14,320 rupiah)
Warta Kaltim @2021
